Kompas.com - 20/06/2013, 14:54 WIB
Kuasa Hukum Buruh dari LBH Jakarta Sudiyanti, tengah memberikan penjelasan kepada buruh 7 perusahaan yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di PTUN, Cakung, Jakarta Timur. Kamis (20/6/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusKuasa Hukum Buruh dari LBH Jakarta Sudiyanti, tengah memberikan penjelasan kepada buruh 7 perusahaan yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di PTUN, Cakung, Jakarta Timur. Kamis (20/6/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta ditantang untuk menghadiri sidang gugatan terkait keputusannya menyetujui penangguhan upah minimum kepada 7 perusahaan sektor garmen asal Korea Selatan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur.

"Kalau gentle Gubernur bisa hadir (sidang berikutnya), kalau dibilang dia (Jokowi) merakyat, seharusnya dateng dong," kata Ketua DPD SPN DKI Jakarta Ramidi usai sidang perdana dengan agenda gugatan dan jawaban di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (20/6/2013).

Mantan Walikota Surakarta itu diharapkan hadir pada sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang rencananya berlangsung pada Rabu (26/6/2013) pekan depan. 

Seharusnya, Gubernur DKI Jakarta hadir di sidang perdana pada Kamis ini. Namun, Pemprov DKI hanya mengirim Rudi dari bagian biro hukum Pemprov DKI Jakarta yang tidak memiliki surat kuasa selaku kuasa hukum.

Tanpa surat kuasa, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merasa keberatan. Majelis hakim pun memutuskan sidang untuk ditunda dan dilanjutkan pekan depan.

Ramidi mengaku kecewa dengan adanya penundaan sidang kali ini. "Jujur kami sangat kecewa karena keseriusan Pemprov DKI Jakarta. Ini sudah jauh-jauh hari kita layangkan tetapi Pemprov tidak serius," ujarnya.

Sampai saat ini, katanya, buruh hanya memperoleh penghasilan UMP Rp 1.978.787 dari perusahaan. Padahal, upah yang seharusnya diberikan Rp 2,2 juta seusai dengan SK Gubernur tentang UMP yang dikeluarkan tahun ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini tujuh perusahaan yang dikabulkan bukan perusahaan kecil tapi perusahaan besar," ujarnya.

Dengan dikeluarkannya persetujuan melalui SK penangguhan UMP oleh Gubernur DKI Jakarta menimbulkan kerugian bagi pekerja buruh. Dalam proses pembuatan SK itu juga buruh merasa tidak dilibatkan. Ramidi mengatakan dari 7 perusahaan, mayoritas buruh tidak menyetujui penangguhan UMP tersebut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

    Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Mencapai 64,3 Persen

    Megapolitan
    UPDATE 27 November: DKI Jakarta Catat Penambahan 54 Kasus Covid-19

    UPDATE 27 November: DKI Jakarta Catat Penambahan 54 Kasus Covid-19

    Megapolitan
    Kampung Boncos Digerebek, 18 Pengguna Sabu Ditangkap

    Kampung Boncos Digerebek, 18 Pengguna Sabu Ditangkap

    Megapolitan
    Tiga Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Ditangkap Polisi

    Tiga Pelaku Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Ditangkap Polisi

    Megapolitan
    Ditabrak Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR, Korban Luka di Bagian Kepala

    Ditabrak Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR, Korban Luka di Bagian Kepala

    Megapolitan
    Lawan Arah di Tol JORR, Mobil Mercy Lalu Tabrak Dua Mobil

    Lawan Arah di Tol JORR, Mobil Mercy Lalu Tabrak Dua Mobil

    Megapolitan
    Ada Penembakan di Tol Exit Bintaro, Polisi: Korban Selamat tapi Luka di Perut

    Ada Penembakan di Tol Exit Bintaro, Polisi: Korban Selamat tapi Luka di Perut

    Megapolitan
     Kinerja Tim Medsos Memuaskan, Pemprov DKI Jakarta Berhasil Raih Tiga Penghargaan di GSMS 2021

    Kinerja Tim Medsos Memuaskan, Pemprov DKI Jakarta Berhasil Raih Tiga Penghargaan di GSMS 2021

    Megapolitan
    Polisi Kantongi Identitas Mobil Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro

    Polisi Kantongi Identitas Mobil Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro

    Megapolitan
    Sebuah Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa

    Sebuah Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa

    Megapolitan
    Izin Belum Juga Turun, PA 212 Berencana Ubah Konsep Acara Reuni 212

    Izin Belum Juga Turun, PA 212 Berencana Ubah Konsep Acara Reuni 212

    Megapolitan
    Korban Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Diduga Seorang Pria

    Korban Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Diduga Seorang Pria

    Megapolitan
    Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin Bekasi

    Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin Bekasi

    Megapolitan
    Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

    Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

    Megapolitan
    Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

    Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.