Basuki Tolak Palyja Dijual ke Asing, Lebih Baik Dibeli Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas menolak penjualan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) ke perusahaan air Manila Water.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, lebih baik Pemprov DKI yang membeli Palyja daripada harus menyerahkannya ke perusahaan asing asal Filipina tersebut. "Kami menolak Palyja menjual saham terbesarnya kepada Manila Water. Lebih baik jual saja kepada kami, akan kami beli," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Kendati demikian, permintaan Pemprov DKI untuk membeli saham minoritas yang dimiliki Suez International ini ditolak oleh jajaran Direksi Palyja. Oleh karena itu, Basuki meminta Palyja untuk menyiapkan argumentasi kuat yang menjadi dasar penolakan tersebut agar dijelaskan kepada Pemprov DKI. Pembelian itu akan dilakukan melalui dua badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

"Pokoknya kita sudah menolak. Intinya, kalau kita bisa mengerjakan sendiri, kenapa harus dikasih orang lain? Kita mau pakai Jakpro dan Pembangunan Jaya Ancol untuk beli Palyja," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sebelumnya, Basuki memberikan tiga opsi kepada Suez Environment sebagai investor mayoritas Palyja. Basuki meminta Suez melakukan penyeimbangan kontrak dengan PAM Jaya. Alternatif kedua, Basuki akan melaporkan ke arbitrase di Singapura untuk menyelesaikan sengketa. Opsi ketiga, Pemerintah Provinsi DKI akan melakukan penyitaan aset pemerintah yang dimiliki Suez Environment.

Ketiga opsi tersebut disampaikan oleh Basuki karena Pemerintah Provinsi dan warga DKI Jakarta mengalami kerugian. Kerugian itu meliputi tingginya tingkat internal rate of return (IRR) atau pengembalian investasi Palyja sebesar 22 persen, kebocoran air hingga 42-45 persen, dan biaya sambungan pipa yang mencapai Rp 1 juta.