Warga Jakarta Lebih Setuju Usulan Basuki daripada BLSM

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Kramat Jati, Jakarta Timur, senang karena telah mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dari pemerintah. Meski demikian, warga lebih suka jika pemerintah memberikan jaminan dalam berbagai aspek hidup.

Anisah (48), warga yang menerima BLSM hari ini, mengatakan akan mempergunakan uang BLSM itu sebaik-baiknya. Wanita yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga itu mengatakan, uang BLSM sebesar Rp 300.000 yang diterimanya hari ini hanya cukup untuk belanja selama tiga hari. Ibu tiga anak tersebut akan menggunakan uang BLSM untuk membeli sembako dan menghidupi kebutuhan sehari-hari.

"Paling sudah habis tiga hari soalnya harga BBM naik, harga sembako di pasar juga sudah naik semua. Tarif angkot juga sudah naik," kata Anisah di Kantor Pos Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (25/6/2013).

Ia mengaku pembagian BLSM itu lebih baik diganti dengan kebijakan seperti yang diusulkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yakni pemberian jaminan kepada warga kurang mampu. Menurut dia, pemberian BLSM ini hanya bersifat penyenang sementara untuk meredam keterkejutan warga terhadap dampak dari kenaikan tarif BBM bersubsidi.

"Saya lebih setuju pendapatnya Pak Ahok (panggilan akrab Basuki) daripada pejabat yang lainnya. Warga yang miskin itu dilindungi negara. Jadi, harus dapat jaminan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan semuanya," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Amiruddin (53), warga Kelurahan Makasar, Jakarta Timur. Ia mengatakan, selain membagikan BLSM, pemerintah seharusnya juga memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada warga miskin. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin dan tetap menjaga stabilitas harga sembako dan tarif angkot. Ia tidak yakin penyesuaian tarif BBM bersubsidi tak berdampak pada harga kebutuhan lainnya.

"Sekarang kan mau pemilu. Jadi, bisa pencitraan pejabat-pejabat buat dipilih lagi. Masyarakat yang kena imbasnya," kata bapak dua anak tersebut.

Pemerintah memberikan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Setiap rumah tangga mendapatkan Rp 150.000 per bulan.

Pada tahap pertama, BLSM diberikan untuk dua bulan sekaligus. Pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan langsung tersebut. Warga yang ingin mendapatkan BLSM harus memiliki kartu perlindungan sosial (KPS), kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP).

Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui BLSM kurang tepat, apalagi hanya berlangsung selama empat bulan. Ia menilai bahwa hal terpenting yang dibutuhkan masyarakat adalah jaminan harga sembako tidak naik, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan, bukan bantuan langsung.