Kompas.com - 26/06/2013, 14:10 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) Dono Boestami (kanan) memegang gambar maket stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang akan dibangun di Bundaran Hotel Indonesia, pada pencanangan pembangunan MRT Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT tahap Pertama, yaitu jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI, dinyatakan dimulai. Tiga paket underground yang akan dikerjakan; dua paket diantaranya dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender yaitu joint venture Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction, dan   satu paket lainnya dikerjakan oleh Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya.

KOMPAS/LASTI KURNIAGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) Dono Boestami (kanan) memegang gambar maket stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang akan dibangun di Bundaran Hotel Indonesia, pada pencanangan pembangunan MRT Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT tahap Pertama, yaitu jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI, dinyatakan dimulai. Tiga paket underground yang akan dikerjakan; dua paket diantaranya dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender yaitu joint venture Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction, dan satu paket lainnya dikerjakan oleh Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa proses pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta akan memakan waktu lima tahun. Sebagai konsekuensi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menuai protes akibat pembangunan MRT yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.

"Di DKI, MRT itu paling cepat dengan segala macam urusan dan masalah, lima tahun baru jadi, baru setengah. Kita bisa bayangkan kalau bangun MRT, macetnya Jakarta seperti apa," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Basuki memprediksi, pembangunan MRT yang akan dimulai pada Oktober 2013 itu tak akan selesai hingga masa jabatannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tersisa 4 tahun lebih selesai.

"Artinya, MRT ini belum selesai, kami sudah harus pemilukada lagi, kalau mau ikut lagi di 2017," ujar Basuki.

Sebagai risikonya, kata Basuki, warga Jakarta mungkin tidak akan memilih kembali mereka jika keduanya kembali maju di pemilihan kepala daerah 2017. Basuki memperkirakan, mungkin akan banyak warga yang mengutuk mereka akibat kemacetan yang ditimbulkan dari pembangunan MRT.

"Itu risikonya, tidak dipilih orang lagi karena kemacetan akan menggila. Selama empat tahun, orang akan mengutuki, kira-kira begitu," ujar Basuki.

Basuki mengatakan, setiap usaha pasti ada perlawanan karena ada banyak orang yang berada di zona nyaman dan tidak visioner akan menentang apa yang dilakukan oleh Jokowi-Basuki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Basuki yakin proyek MRT ini akan berjalan baik meski banyak kendala di awal proyek. Ia mencontohkan pembangunan MRT di Singapura yang sudah dimulai sejak 1982. Waktu itu, kata Basuki, Singapura melakukan kajian dan banyak yang meminta agar MRT tidak dibangun. Namun, ada satu menteri di sana yang minta kajian dari konsultan lain.

"Akhirnya, diputuskan (Singapura) untuk bangun MRT. Nah, hari ini mereka menikmati," ujar Basuki.

Basuki mengatakan, apa yang dilakukannya bersama Jokowi hanya untuk membawa perubahan bagi Jakarta. Menurutnya, jika Pemprov DKI mengulur waktu pembangunan MRT selama 30 sampai 40 tahun lagi, Jakarta akan tertinggal.

"Pak Gubernur dengan saya putuskan, kita lebih baik tidak terpilih kembali asal kami bisa meletakkan dasar yang benar untuk sebuah Jakarta Baru," kata Basuki.

Baca tentang


    Video Rekomendasi

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

    Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

    Megapolitan
    Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

    Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

    Megapolitan
    Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

    Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

    Megapolitan
    Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

    Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

    Megapolitan
    Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

    Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

    Megapolitan
    Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

    Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

    Megapolitan
    73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

    73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

    Megapolitan
    Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

    Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

    Megapolitan
    Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

    Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

    Megapolitan
    Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

    Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

    Megapolitan
    Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

    Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

    Megapolitan
    Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

    Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

    Megapolitan
    Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

    Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

    Megapolitan
    Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

    Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

    Megapolitan
    Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

    Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.