Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/06/2013, 07:03 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif angkutan umum di Jakarta segera ikut naik. Pelajar pun akan terkena imbas kenaikan tarif angkutan ini. Perlukah ada subsidi khusus pelajar?

"Nah, itu yang masih kami mau hitung lagi dari Bank DKI," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/6/2013) malam. Apa yang dihitung?

Basuki mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank DKI tengah menghitung ulang apakah subsidi bisa "diselipkan" dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sedang dihitung-hitung, misalnya, apakah bisa pelajar cukup menggunakan KJP untuk menumpang transjakarta.

Jika memang memungkinkan, lanjut Basuki, maka pelajar cukup menjadikan KJP sebagai semacam tiket untuk bisa masuk dan menumpang transjakarta. Tentu saja saldo KJP akan terkurangi ongkos bus tersebut.

Pemikiran itu, kata Basuki, tetap butuh perencanaan dan pengawasan ketat bila memang akan dilakukan. Salah satunya untuk memastikan bahwa bila ada subsidi transportasi pelajar melalui KJP, maka kartu itu benar-benar hanya dipakai para pelajar.

"Jadi masalah, kalau anaknya pinjamin ke orangtuanya gimana? Pinjemin ke omnya gimana? Kan jadi masalah sekarang. Kalau dia jujur-jujur sih enggak apa-apa kan. Kalau dia pakai seragam? Nah, kita juga bisa pakai seragam," ujar Basuki.

Basuki mencontohkan pada zaman dia bersekolah, ada juga semacam karcis bus khusus pelajar. Namun, saat itu banyak orang yang bukan pelajar yang justru menggunakan karcis itu. Akhirnya, kebijakan karcis pelajar pun dihapus.

"Banyak sekali itu (dulu) titip beli karcis bus. Makanya kondektur bisa marah, pelajar apaan sudah tua begini! Ha-ha-ha, atau mahasiswa apaan, akhirnya dihilangkan karcis bus itu. Dulu saya sekolah pake karcis bus lho, dari Lapangan Banteng," papar dia dengan diselipi nostalgia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com