Kompas.com - 28/06/2013, 14:59 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPRD mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kompensasi bagi warga terkait usul kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Fraksi-fraksi menilai masalah pelayanan dan kondisi angkutan masih belum menjamin hak masyarakat atas kenaikan tarif.

Anggota Fraksi Golkar di Komisi E DPRD, Ashraf Ali, mengatakan bahwa kenaikan tarif haruslah dimbangi dengan kelayakan dan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat.

"Saya melihat hanya kecil angkutan umum yang dinyatakan layak. Saya enggak tahu, Pak Pristono (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono), ini apa sih kendalanya? Kendaraan yang tidak layak masih ada. Jangan-jangan remnya juga enggak ada, bisa menimbulkan korban," kata Ashraf saat pembahasan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Selain menyoroti hal itu, Ashraf mengatakan, sopir angkutan umum juga seharusnya memiliki pelatihan khusus. Ia menyebutkan, pengemudi kendaraan tidak hanya orang yang memiliki SIM, tetapi juga memiliki sertifikat mengemudi.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Fraksi Demokrat, Najmatul Fahizah, mempertanyakan mengenai sejauh mana pelayanan uji kelaikan kendaraan angkutan yang beroperasi. Ia mengatakan bahwa masih ada angkutan bus di bawah naungan Dishub DKI yang menimbulkan polusi tinggi.

"Kenyataannya, di lapangan masih ada bus yang asapnya hitam. Terus angkot tidak ada lampu zein-nya. Sejauh mana sudah diuji, seperti yang disampaikan Pak Ashraf tadi. Jadi, saya pikir banyak komponen yang melengkapi keamanan dan kenyamanan bagi penggunaan angkutan umum," ujarnya.

Menanggapi penyampaian dari fraksi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Dishub DKI bisa melakukan perbaikan pelayanan yang tidak memerlukan biaya operasional tinggi, seperti penertiban sopir tembak.

"Masalah sopir tembak, oper (penumpang) di tengah jalan, KIR, asap hitam (knalpot) sehingga mereka masyarakat tidak hanya mengeluh kenaikan tarif, tapi ada perbaikan layanan dari kita," ujar Triwisaksana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    989 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Depok Dapat Remisi HUT Ke-77 RI

    989 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Depok Dapat Remisi HUT Ke-77 RI

    Megapolitan
    Ini Daftar 12 Rusunawa di Jakarta yang Diresmikan Anies

    Ini Daftar 12 Rusunawa di Jakarta yang Diresmikan Anies

    Megapolitan
    Video Rekaman Paskibra Asyik Berjoget Viral di Medsos, Camat Cabangbungin Buka Suara

    Video Rekaman Paskibra Asyik Berjoget Viral di Medsos, Camat Cabangbungin Buka Suara

    Megapolitan
    6 Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Tambora, Polisi Periksa 9 Saksi

    6 Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Tambora, Polisi Periksa 9 Saksi

    Megapolitan
    Anies Sebut Indonesia Masih Hadapi Jalan Panjang untuk Raih Kemerdekaan yang Hakiki

    Anies Sebut Indonesia Masih Hadapi Jalan Panjang untuk Raih Kemerdekaan yang Hakiki

    Megapolitan
    Anies Resmikan 12 Rusunawa Siap Huni di Jakarta: Sebuah Sejarah Ditorehkan...

    Anies Resmikan 12 Rusunawa Siap Huni di Jakarta: Sebuah Sejarah Ditorehkan...

    Megapolitan
    Ini Cara Anies Cukupkan Pendapatan DKI Setelah Bebaskan 85 Persen Warga dari Pajak Bumi dan Bangunan...

    Ini Cara Anies Cukupkan Pendapatan DKI Setelah Bebaskan 85 Persen Warga dari Pajak Bumi dan Bangunan...

    Megapolitan
    Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

    Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

    Megapolitan
    Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

    Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

    Megapolitan
    Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

    Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

    Megapolitan
    Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

    Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

    Megapolitan
    UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

    UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

    Megapolitan
    Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

    Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

    Megapolitan
    869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

    869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

    Megapolitan
    Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

    Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.