Kompas.com - 28/06/2013, 14:59 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPRD mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kompensasi bagi warga terkait usul kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Fraksi-fraksi menilai masalah pelayanan dan kondisi angkutan masih belum menjamin hak masyarakat atas kenaikan tarif.

Anggota Fraksi Golkar di Komisi E DPRD, Ashraf Ali, mengatakan bahwa kenaikan tarif haruslah dimbangi dengan kelayakan dan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat.

"Saya melihat hanya kecil angkutan umum yang dinyatakan layak. Saya enggak tahu, Pak Pristono (Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono), ini apa sih kendalanya? Kendaraan yang tidak layak masih ada. Jangan-jangan remnya juga enggak ada, bisa menimbulkan korban," kata Ashraf saat pembahasan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Selain menyoroti hal itu, Ashraf mengatakan, sopir angkutan umum juga seharusnya memiliki pelatihan khusus. Ia menyebutkan, pengemudi kendaraan tidak hanya orang yang memiliki SIM, tetapi juga memiliki sertifikat mengemudi.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Fraksi Demokrat, Najmatul Fahizah, mempertanyakan mengenai sejauh mana pelayanan uji kelaikan kendaraan angkutan yang beroperasi. Ia mengatakan bahwa masih ada angkutan bus di bawah naungan Dishub DKI yang menimbulkan polusi tinggi.

"Kenyataannya, di lapangan masih ada bus yang asapnya hitam. Terus angkot tidak ada lampu zein-nya. Sejauh mana sudah diuji, seperti yang disampaikan Pak Ashraf tadi. Jadi, saya pikir banyak komponen yang melengkapi keamanan dan kenyamanan bagi penggunaan angkutan umum," ujarnya.

Menanggapi penyampaian dari fraksi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Dishub DKI bisa melakukan perbaikan pelayanan yang tidak memerlukan biaya operasional tinggi, seperti penertiban sopir tembak.

"Masalah sopir tembak, oper (penumpang) di tengah jalan, KIR, asap hitam (knalpot) sehingga mereka masyarakat tidak hanya mengeluh kenaikan tarif, tapi ada perbaikan layanan dari kita," ujar Triwisaksana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

    [POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

    Megapolitan
    Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

    Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

    Megapolitan
    Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

    Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

    Megapolitan
    Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

    Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

    Megapolitan
    Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

    Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

    Megapolitan
    Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

    Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

    Megapolitan
    Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

    Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

    Megapolitan
    Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

    Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

    Megapolitan
    Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

    Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

    Megapolitan
    Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

    Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

    Megapolitan
    Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

    Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

    Megapolitan
    Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

    Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

    Megapolitan
    Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

    Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

    Megapolitan
    Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

    Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

    Megapolitan
    6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

    6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.