Dinas Pendidikan DKI Kembalikan Rp 13 Miliar ke Kas Daerah

Kompas.com - 01/07/2013, 23:09 WIB
Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto.
|
EditorTjatur Wiharyo

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengembalikan anggaran yang tak terserap ke kas daerah sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI disahkan pada 28 Januari 2013. Anggaran yang tak terserap itu mencapai Rp 13 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, anggaran tersebut akan dimasukkan dalam penyusunan anggaran belanja tambahan (ABT) dalam APBD Perubahan DKI 2013.

"Dana itu langsung kita masukkan untuk menambah ABT. Anggaran itu akan kita pakai untuk keperluan-keperluan yang lain," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/7/2013).

Selain Dinas Pendidikan, menurut Basuki, pengembalian anggaran yang tak terserap juga dilakukan oleh antara lain Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bencana DKI, dan Dinas Pekerjaan Umum DKI.

Ia pun menyebutkan tak ada satu pun Satuan Perangkat Kerja Daerah (SPKD) yang menyerap anggaran hingga seratus persen.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, sejak APBD disahkan hingga 31 Mei 2013, pihaknya telah menyerap anggaran sebesar 20,83 persen dari target 97 persen. Menurutnya, tingkat penyerapan itu adalah salah satu yang tertinggi.

"Salah satu kendala penyerapan di dinas kami, misalnya, program rehabilitasi berat di SMP 194 yang masih belum selesai. Tapi, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman suku dinas," kata Taufik.

Berikut ini adalah SPKD dengan tingkat penyerapan anggaran terendah, terhitung sejak 28 Januari hingga 17 Juni 2013.

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI (2,18 persen)
2. Dinas Perhubungan DKI (4,04 persen)
3. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI (4,40 persen)
4. Dinas Pekerjaan Umum DKI (6,11 persen)
5. Dinas Kelautan dan Pertanian DKI (8,16 persen)
6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI (10,50 persen)
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI (10,55 persen)
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI (10,78 persen)
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI (12,23 persen)
10. Dinas Olahraga dan Pemuda DKI (12,83 persen)

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

    Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

    Megapolitan
    Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

    Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

    Megapolitan
    Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

    Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

    Megapolitan
    Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

    Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

    Megapolitan
    UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

    UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

    Megapolitan
    Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

    Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

    Megapolitan
    Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

    Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

    Megapolitan
    Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

    Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

    Megapolitan
    FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

    FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

    Megapolitan
    Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

    Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

    Megapolitan
    Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

    Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

    Megapolitan
    Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

    Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

    Megapolitan
    Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

    Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

    Megapolitan
    Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

    Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

    Megapolitan
    350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

    350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X