Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif Angkot Belum Naik, Organda: DPRD Mengada-ada

Kompas.com - 03/07/2013, 16:40 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga saat ini, DPRD DKI Jakarta masih belum memutuskan kenaikan tarif angkutan umum sesuai usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta. Ketua Organda DKI Soedirman bahkan menyebutkan sikap DPRD DKI yang "menggantung" nasib para pengusaha angkutan umum itu sebuah sikap yang terlalu mengada-ada.

"DPRD itu mengada-ada. Sebab, tarif yang kami usulkan itu harga riil dari komponen kendaraan di lapangan," kata Soedirman ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Usulan kenaikan 50 persen dari tarif awal, yaitu Rp 2.000 menjadi Rp 3.000, menurutnya, tidak memberatkan masyarakat dan sudah melalui perhitungan yang panjang seiring dengan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bahkan, Soedirman menyebutkan kalau tarif kenaikan yang diusulkan Organda DKI kepada DPRD DKI terlalu kecil. Pasalnya, awalnya Soedirman berharap tarif angkutan umum menjadi Rp 5.000 dengan subsidi oleh Pemprov DKI sebesar Rp 2.000.

Komponen-komponen seperti spare part, oli, ban, serta biaya hidup pengemudi, kata dia, menjadi dasar perhitungan kenaikan tarif yang mereka usulkan itu. Perhitungan itu pun telah dihitung secara cermat agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pengusaha, penumpang, maupun pemerintah.

"Jadi, apa yang kita ajukan itu bukan asumsi. Perlu diingat, pengusaha juga wajib dilindungi. Lagi pula kenaikan Rp 500-Rp 1.000 di lapangan tidak ada yang protes kok," kata Soedirman.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mengetahui kelanjutan keputusan penyesuaian tarif angkutan umum di Ibu Kota. Menurutnya, "bola panas" keputusan itu saat ini telah berada di tangan DPRD DKI dan tak sepantasnya Pemprov DKI kembali mengurusi permasalahan itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pihaknya masih akan menunggu Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi warga Jakarta seiring penyesuaian tarif BBM bersubsidi. Pria yang akrab disapa Sani itu berkelakar kalau syarat yang diajukan DPRD tak segera dipenuhi Dishub DKI, maka kenaikan tarif pun tak akan disetujui.

"Kalau tarifnya mau dinaikkan, jaminan apa yang diberikan Pemprov kepada penumpang? Bagaimana keamanan perempuan di malam hari? Masak penumpang terus yang selalu dikorbankan," kata Sani yang juga merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Siswa SMP yang Gantung Diri di Jakbar Dikenal Sebagai Atlet Maraton

    Siswa SMP yang Gantung Diri di Jakbar Dikenal Sebagai Atlet Maraton

    Megapolitan
    Detik-detik Mencekam Kebakaran Toko 'Saudara Frame': Berawal dari Percikan Api, Lalu Terdengar Teriakan Korban

    Detik-detik Mencekam Kebakaran Toko "Saudara Frame": Berawal dari Percikan Api, Lalu Terdengar Teriakan Korban

    Megapolitan
    Polisi Periksa Saksi-saksi Terkait Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari

    Polisi Periksa Saksi-saksi Terkait Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari

    Megapolitan
    Massa Aksi yang Menuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024 Bakar Ban Sebelum Bubarkan Diri

    Massa Aksi yang Menuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024 Bakar Ban Sebelum Bubarkan Diri

    Megapolitan
    Massa Pendukung Prabowo-Gibran Juga Demo di Patung Kuda, tapi Beberapa Orang Tak Tahu Isi Tuntutan

    Massa Pendukung Prabowo-Gibran Juga Demo di Patung Kuda, tapi Beberapa Orang Tak Tahu Isi Tuntutan

    Megapolitan
    DPC PDI-P: Banyak Kader yang Minder Maju Pilwalkot Bogor 2024

    DPC PDI-P: Banyak Kader yang Minder Maju Pilwalkot Bogor 2024

    Megapolitan
    Siswa SMP di Palmerah Sempat Cekcok dengan Kakak Sebelum Gantung Diri

    Siswa SMP di Palmerah Sempat Cekcok dengan Kakak Sebelum Gantung Diri

    Megapolitan
    Salah Satu Korban Tewas Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' adalah ART Infal yang Bekerja hingga 20 April

    Salah Satu Korban Tewas Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" adalah ART Infal yang Bekerja hingga 20 April

    Megapolitan
    Saat Toko 'Saudara Frame' Terbakar, Saksi Dengar Teriakan Minta Tolong dari Lantai Atas

    Saat Toko "Saudara Frame" Terbakar, Saksi Dengar Teriakan Minta Tolong dari Lantai Atas

    Megapolitan
    9 Orang Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

    9 Orang Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

    Megapolitan
    Minta Polisi Periksa Riwayat Pelanggaran Hukum Sopir Fortuner Arogan Berpelat Dinas TNI, Pakar: Agar Jera

    Minta Polisi Periksa Riwayat Pelanggaran Hukum Sopir Fortuner Arogan Berpelat Dinas TNI, Pakar: Agar Jera

    Megapolitan
    Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Batu, Unjuk Rasa di Patung Kuda Dijaga Ketat Polisi

    Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Batu, Unjuk Rasa di Patung Kuda Dijaga Ketat Polisi

    Megapolitan
    Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

    Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

    Megapolitan
    Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

    Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

    Megapolitan
    Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

    Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com