Kompas.com - 03/07/2013, 18:22 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh orang perwakilan warga RW 04, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Rabu (3/7/2013) siang. Mereka mengadukan adanya pembangunan apartemen di daerahnya yang diduga manipulatif serta menyalahi aturan tentang area resapan air.

Salah seorang warga bernama Bisri Mustafa menjelaskan, apartemen milik PT SPI tersebut dibangun pada Maret 2011. Sejak saat itu, masalah lingkungan pun terjadi. Warga menduga keberadaan apartemen itu telah menimbulkan banjir, air sumur menjadi kotor, tembok rumah warga retak, pencemaran suara akibat aktivitas pembangunan, dan lainnya. Warga pun berinisiatif untuk melakukan dialog sekaligus mencari fakta aturan.

"Ternyata pembangunan tanpa Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena dokumen Amdal baru dipenuhi pengembang sampai tahun 2012," ujar Bisri kepada wartawan di Balaikota Jakarta.

Bisri menyebutkan, warga baru mengetahui bahwa Amdal apartemen tersebut cacat hukum. Dalam sidang di Badan Pembangunan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) pada 8 Januari 2013, warga menemukan Amdal apartemen tersebut telah dibatalkan oleh tim ahli dari Universitas Indonesia karena disusun secara tak transparan.

Selain itu, lokasi proyek apartemen itu berada di wilayah penyempurna hijau umum (PHU) atau daerah resapan air. Hal itu diketahui berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyebutkan bahwa wilayah cekungan dan berada di tengah permukiman adalah wilayah resapan air.

"Sebelum pembangunan memang sudah banjir, tapi setelah pembangunan malah tambah banjir. Tadinya sekaki, sekarang sepinggang," ujarnya.

Ia mengatakan, sejak masalah tersebut muncul, warga telah berupaya melaksanakan dialog dengan pengembang apartemen. Namun, di tengah proses dialog, pembangunan dua menara apartemen tersebut tetap berlanjut. Padahal, warga menginginkan agar permasalahan selesai terlebih dahulu, baru lanjut pembangunan.

"Maka dari itu, kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung memberhentikan proyek apartemen," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Warga juga meminta agar pemerintah mengambil alih lahan apartemen itu dan dikembalikan ke fungsi awal sebagai resapan air. Warga menyerahkan dokumen fakta dan tuntutan tersebut kepada Jokowi. Mereka berharap Jokowi mampu menyelesaikan permasalahan tersebut serta memberikan solusi yang berpihak pada warga.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

    Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

    Megapolitan
    Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

    Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

    Megapolitan
    Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

    Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

    Megapolitan
    Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

    Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

    Megapolitan
    Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

    Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

    Megapolitan
    Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa terkait Kebakaran

    Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa terkait Kebakaran

    Megapolitan
    Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggungjawab Pemerintah Pusat

    Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggungjawab Pemerintah Pusat

    Megapolitan
    Manajer Holywings Kemang Ditetapkan sebagai Tersangka

    Manajer Holywings Kemang Ditetapkan sebagai Tersangka

    Megapolitan
    2 Kurir Narkoba Ditangkap, 2.199 Butir Ekstasi Diamankan

    2 Kurir Narkoba Ditangkap, 2.199 Butir Ekstasi Diamankan

    Megapolitan
    Dukung PTM Terbatas, Orangtua Murid di Bekasi Sumbang Disinfektan ke Sekolah

    Dukung PTM Terbatas, Orangtua Murid di Bekasi Sumbang Disinfektan ke Sekolah

    Megapolitan
    Ganjil Genap di Jalan Menuju Tempat Wisata, Wagub DKI: Agar Tak Terjadi Kerumunan

    Ganjil Genap di Jalan Menuju Tempat Wisata, Wagub DKI: Agar Tak Terjadi Kerumunan

    Megapolitan
    Gagal Menjambret Ponsel, Dua Pelaku Tertangkap Warga

    Gagal Menjambret Ponsel, Dua Pelaku Tertangkap Warga

    Megapolitan
    Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

    Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

    Megapolitan
    330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

    330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

    Megapolitan
    Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

    Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.