Mendagri Tak Akan Non-aktifkan Nur Mahmudi

Kompas.com - 04/07/2013, 11:04 WIB
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/12/2012). Kedatangan Nur Mahmudi untuk menghadiri undangan KPK dalam acara pemaparan hasil survei integritas sektor publik oleh KPK. Kader PKS ini datang ke KPK dengan mengendarai sepeda motor. Ia menyetir sendiri sepeda motor tersebut dari kantor dinas Walikota Depok.

KOMPAS/ALIF ICHWANWalikota Depok Nur Mahmudi Ismail datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/12/2012). Kedatangan Nur Mahmudi untuk menghadiri undangan KPK dalam acara pemaparan hasil survei integritas sektor publik oleh KPK. Kader PKS ini datang ke KPK dengan mengendarai sepeda motor. Ia menyetir sendiri sepeda motor tersebut dari kantor dinas Walikota Depok.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sangat tidak mungkin menjalankan keputusan Mahkamah Agung dan mencopot Nur Mahmudi Ismail dari jabatan Wali Kota Depok.

Hal itu disampaikannya terkait keputusan MA yang mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Depok pada 2010. Rekapitulasi itu memenangkan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad sebagai wali kota dan wakil wali kota.

Namun, setelah penetapan pemenang dan pelantikan wali kota, diketahui terdapat dukungan ganda Partai Hanura kepada pasangan calon Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriatna dan Badrul Kamal-Agus Supriyanto.

Partai Hanura menggugat ke PTUN hingga ke MA soal dukungan ganda kepada salah satu pasangan calon. MA memenangkan Hanura Kota Depok hingga berujung pada pencabutan SK yang dilakukan KPU Depok.

Gamawan mengatakan, keputusan MA mencabut SK KPUD Depok tentang penetapan Nur Mahmudi sebagai wali kota tidak membatalkan hasil pilkada Kota Depok.

"Sangat tidak mungkin keputusan MA itu bisa dieksekusi. Pilkadanya kan sudah selesai dan Pak Nur Mahmudi sudah tiga tahun menjalankan tugasnya," katanya sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu (3/7/2013).

Menurut Gamawan, penonaktifan Nur Mahmudi akan menciptakan kekosongan kekuasaan karena putusan MA tidak memerintahkan pelaksanaan pilkada ulang. "Benar kalau keputusan KPUD dibatalkan, tapi tidak menyebutkan harus pemilihan ulang. Tidak ada kalimat atau perintah itu," katanya.

Mendagri sudah berkonsultasi dengan beberapa ahli hukum, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie. Kesimpulannya, pemerintah tidak akan menonaktifkan Nur Mahmudi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Warta Kota
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X