PKS: Mendagri Tak Cabut Keputusan, Nur Mahmudi Sah

Kompas.com - 04/07/2013, 13:50 WIB
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/12/2012). Kedatangan Nur Mahmudi untuk menghadiri undangan KPK dalam acara pemaparan hasil survei integritas sektor publik oleh KPK. Kader PKS ini datang ke KPK dengan mengendarai sepeda motor. Ia menyetir sendiri sepeda motor tersebut dari kantor dinas Walikota Depok.

KOMPAS/ALIF ICHWANWalikota Depok Nur Mahmudi Ismail datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/12/2012). Kedatangan Nur Mahmudi untuk menghadiri undangan KPK dalam acara pemaparan hasil survei integritas sektor publik oleh KPK. Kader PKS ini datang ke KPK dengan mengendarai sepeda motor. Ia menyetir sendiri sepeda motor tersebut dari kantor dinas Walikota Depok.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal menilai yang berhak menyatakan status keabsahan posisi Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail adalah Menteri Dalam Negeri. Sebab, Menteri Dalam Negeri yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan walikota.

"Nur Mahmudi adalah orang yang ditentukan kemenangan dan diputuskan pengangkatannya oleh Mendagri. Keputusan Mendagrinya kan nggak dicabut," ujar Refrizal saat dihubungi, Kamis (4/7/2013).

Hal ini disampaikan Refrizal terkait pencopotan Surat Keputusan (SK) KPU Depok atas penetapan pasangan calon dan perhitungan suara Pilwalkot Depok tahun 2010. Anggota Komisi VI DPR itu menyebutkan Nurmahmudi secara fakta sudah menang mutlak dalam Pilwalkot ketika itu, dan Mendagri tidak melakukan tindakan apa pun saat ini terkait pencabutan SK KPU tersebut.

"Tanya Mendagri saja tentang sah atau tidak sahnya Nur Mahmudi sebagai Walikota Depok, itu urusan Negara. PKS nggak akan ikut campur," kata Refrizal.

Seperti diberitakan, KPU Kota Depok tiba-tiba mencabut surat keputusan penetapan pasangan calon dan hasil perhitungan suara Pilwalkot, 24 Agustus 2010 silam. Keputusan ini berkaitan dengan keluarnya surat keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan sengketa antara DPC Partai Hanura Kota Depok dengan KPUD soal dukungan ganda.

Partai Hanura diketahui memberikan dukungan ganda kepada pasangan calon Yutun Wirasaputr-Pradi Supriyatna dan Badrul Kamal-Agus Supriyanto. Dengan pencabutan SK penetapan itu, maka calon dalam Pilwalkot Depok yang sebelumnya empat pasangan calon menjadi tiga pasangan calon.

Namun, Ketua KPU Depok Salamun mengatakan pencabutan keputusan ini tidak serta merta membatalan wali kota terpilih. "Artinya, Pilwalkot Depok bermasalah. Tapi, kami menyerahkan masalah ini ke Mendagri, apakah mau memberhentikan walikota atau digelar Pilwalkot ulang. Legitimasinya ada di Mendagri," ucap Salamun.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siapkan Payung, Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Diprediksi Hujan

Siapkan Payung, Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Diprediksi Hujan

Megapolitan
Kali Jambe yang Kembali Ditutupi Sampah, Tiga Kali dalam Tiga Bulan...

Kali Jambe yang Kembali Ditutupi Sampah, Tiga Kali dalam Tiga Bulan...

Megapolitan
Melihat Jalur Sepeda di Lima Kota Dunia, Bisa Jadi Contoh Bagi Jakarta

Melihat Jalur Sepeda di Lima Kota Dunia, Bisa Jadi Contoh Bagi Jakarta

Megapolitan
APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X