Kompas.com - 05/07/2013, 08:45 WIB
Sebuah rangkaian KRL Ekonomi non AC berasap di Manggarai, Jakarta, Selasa (14/5/2013). Ditje Pt KAI sepakat kereta KRL AC akan ditingkatkan jumlahnya mengantikan kereta non AC karena dari segi keamanan, kereta non AC rawannkarena pintu tidak tertutup secara otomatis.
KOMPAS/LASTI KURNIASebuah rangkaian KRL Ekonomi non AC berasap di Manggarai, Jakarta, Selasa (14/5/2013). Ditje Pt KAI sepakat kereta KRL AC akan ditingkatkan jumlahnya mengantikan kereta non AC karena dari segi keamanan, kereta non AC rawannkarena pintu tidak tertutup secara otomatis.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 ditandatangani Menteri Perhubungan EE Mangindaan tanggal 19 Juni 2013. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa biaya penggunaan prasarana (track access charges/TAC) dihitung berdasarkan penjumlahan antara biaya perawatan prasarana (IM), biaya pengoperasian prasarana (IO), dan biaya penyusutan (ID).

PT KAI sebagai operator kereta berkewajiban membayar biaya TAC kepada pemerintah. Selain itu, PT KAI juga harus menanggung biaya penyusutan. Adapun pemerintah hanya membayar biaya IM dan IO (sering disingkat IMO/infrastructure maintenance and operation) kepada PT KAI yang mengoperasikan dan merawat prasarana perkeretaapian.

Pengamat perkeretaapian, Taufik Hidayat, Kamis (4/7/2013), mengingatkan, jika kebijakan ini diterapkan, kereta akan sulit bersaing dengan moda lain.

"Kendaraan pribadi, misalnya, tidak perlu membayar biaya penggunaan jalan raya. Sebaliknya, kereta yang seharusnya menjadi transportasi massal justru dibebani biaya penggunaan infrastruktur yang tinggi. Ini akan menghancurkan perkeretaapian kita," ucapnya.

Menurut Taufik, seharusnya, operator kereta tidak harus dibebankan TAC. Kalaupun ada, besarannya pun lebih kecil daripada biaya IMO.

Sebaliknya, PM 62/2103 bahkan lebih memberatkan operator. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, biaya TAC disamakan dengan biaya IMO, belum ada biaya ID.

Tahun ini, operator juga harus membayar aneka pajak sebesar Rp 715 miliar. Adapun subsidi penumpang lewat PSO yang diberikan pemerintah hanya Rp 704 miliar.

"Kalau biaya TAC lebih besar daripada IMO, apa operator tidak akan bangkrut? Kondisi ini merupakan lompatan mundur bagi perkeretaapian kita," kata Taufik.

Berimbas ke tiket

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan mengatakan, apabila penghitungan TAC diberlakukan berdasarkan PM 62/2013, pihaknya tidak punya pilihan lain selain membebankan ke karcis penumpang.

"Kalau negara memandang bahwa investasi untuk prasarana perkeretaapian, seperti rel dan persinyalan, harus menjadi beban masyarakat, subsidi BBM juga perlu dihapus karena substansinya sama saja. Dari sudut pandang lain, semua kendaraan yang menggunakan jalan raya tidak menanggung beban perawatan dan pembuatan jalan,” katanya.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Perkeretaapian Hanggoro Budi Wiryawan menegaskan, PM 62/2013 baru bersifat normatif. "Kami akan melibatkan Kementerian Keuangan untuk pembahasan masalah ini," katanya. Menurut dia, angka TAC tidak akan lebih besar daripada biaya IMO yang diberikan pemerintah.

"Jika TAC lebih tinggi daripada IMO, efeknya adalah tarif kereta mahal dan tidak terjangkau masyarakat," ucapnya. (ART)

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Ada Lonjakan Pemudik Curi Start dari Depok, Jumlah Penumpang Bus Malah Merosot

Belum Ada Lonjakan Pemudik Curi Start dari Depok, Jumlah Penumpang Bus Malah Merosot

Megapolitan
KILLCOVID19 Jemput Bola Vaksinasi Lansia, Kerahkan Bus hingga Tenaga Medis

KILLCOVID19 Jemput Bola Vaksinasi Lansia, Kerahkan Bus hingga Tenaga Medis

Megapolitan
Bersaksi di Sidang Rizieq Shihab, Dokter RSCM Jelaskan Pemeriksaan Sampel Swab hingga Positif Covid-19

Bersaksi di Sidang Rizieq Shihab, Dokter RSCM Jelaskan Pemeriksaan Sampel Swab hingga Positif Covid-19

Megapolitan
Kebakaran di Taman Sari Hanguskan Ratusan Rumah, Gulkarmat DKI: Warga Terlambat Melapor

Kebakaran di Taman Sari Hanguskan Ratusan Rumah, Gulkarmat DKI: Warga Terlambat Melapor

Megapolitan
Sekda Tangerang Selatan Ditunjuk Jadi Plh Wali Kota Gantikan Airin Rachmi Diany

Sekda Tangerang Selatan Ditunjuk Jadi Plh Wali Kota Gantikan Airin Rachmi Diany

Megapolitan
Sidang Lanjutan Rizieq Shihab Hari Ini, JPU Hadirkan Saksi dari RSCM, RS Ummi, hingga Mer-C

Sidang Lanjutan Rizieq Shihab Hari Ini, JPU Hadirkan Saksi dari RSCM, RS Ummi, hingga Mer-C

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Sayembara Desain Jalur Sepeda Terproteksi, Total Hadiah Rp 52 Juta

Pemprov DKI Buka Sayembara Desain Jalur Sepeda Terproteksi, Total Hadiah Rp 52 Juta

Megapolitan
Kebakaran Taman Sari: Polisi Gelar Olah TKP dan Bantah Penyebab Musibah akibat Pertengkaran Suami Istri

Kebakaran Taman Sari: Polisi Gelar Olah TKP dan Bantah Penyebab Musibah akibat Pertengkaran Suami Istri

Megapolitan
Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Megapolitan
Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Megapolitan
2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

Megapolitan
Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Megapolitan
Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Megapolitan
Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X