Kompas.com - 05/07/2013, 08:45 WIB
Sebuah rangkaian KRL Ekonomi non AC berasap di Manggarai, Jakarta, Selasa (14/5/2013). Ditje Pt KAI sepakat kereta KRL AC akan ditingkatkan jumlahnya mengantikan kereta non AC karena dari segi keamanan, kereta non AC rawannkarena pintu tidak tertutup secara otomatis.
KOMPAS/LASTI KURNIASebuah rangkaian KRL Ekonomi non AC berasap di Manggarai, Jakarta, Selasa (14/5/2013). Ditje Pt KAI sepakat kereta KRL AC akan ditingkatkan jumlahnya mengantikan kereta non AC karena dari segi keamanan, kereta non AC rawannkarena pintu tidak tertutup secara otomatis.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 ditandatangani Menteri Perhubungan EE Mangindaan tanggal 19 Juni 2013. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa biaya penggunaan prasarana (track access charges/TAC) dihitung berdasarkan penjumlahan antara biaya perawatan prasarana (IM), biaya pengoperasian prasarana (IO), dan biaya penyusutan (ID).

PT KAI sebagai operator kereta berkewajiban membayar biaya TAC kepada pemerintah. Selain itu, PT KAI juga harus menanggung biaya penyusutan. Adapun pemerintah hanya membayar biaya IM dan IO (sering disingkat IMO/infrastructure maintenance and operation) kepada PT KAI yang mengoperasikan dan merawat prasarana perkeretaapian.

Pengamat perkeretaapian, Taufik Hidayat, Kamis (4/7/2013), mengingatkan, jika kebijakan ini diterapkan, kereta akan sulit bersaing dengan moda lain.

"Kendaraan pribadi, misalnya, tidak perlu membayar biaya penggunaan jalan raya. Sebaliknya, kereta yang seharusnya menjadi transportasi massal justru dibebani biaya penggunaan infrastruktur yang tinggi. Ini akan menghancurkan perkeretaapian kita," ucapnya.

Menurut Taufik, seharusnya, operator kereta tidak harus dibebankan TAC. Kalaupun ada, besarannya pun lebih kecil daripada biaya IMO.

Sebaliknya, PM 62/2103 bahkan lebih memberatkan operator. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, biaya TAC disamakan dengan biaya IMO, belum ada biaya ID.

Tahun ini, operator juga harus membayar aneka pajak sebesar Rp 715 miliar. Adapun subsidi penumpang lewat PSO yang diberikan pemerintah hanya Rp 704 miliar.

"Kalau biaya TAC lebih besar daripada IMO, apa operator tidak akan bangkrut? Kondisi ini merupakan lompatan mundur bagi perkeretaapian kita," kata Taufik.

Berimbas ke tiket

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan mengatakan, apabila penghitungan TAC diberlakukan berdasarkan PM 62/2013, pihaknya tidak punya pilihan lain selain membebankan ke karcis penumpang.

"Kalau negara memandang bahwa investasi untuk prasarana perkeretaapian, seperti rel dan persinyalan, harus menjadi beban masyarakat, subsidi BBM juga perlu dihapus karena substansinya sama saja. Dari sudut pandang lain, semua kendaraan yang menggunakan jalan raya tidak menanggung beban perawatan dan pembuatan jalan,” katanya.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Perkeretaapian Hanggoro Budi Wiryawan menegaskan, PM 62/2013 baru bersifat normatif. "Kami akan melibatkan Kementerian Keuangan untuk pembahasan masalah ini," katanya. Menurut dia, angka TAC tidak akan lebih besar daripada biaya IMO yang diberikan pemerintah.

"Jika TAC lebih tinggi daripada IMO, efeknya adalah tarif kereta mahal dan tidak terjangkau masyarakat," ucapnya. (ART)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Megapolitan
Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Megapolitan
Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Megapolitan
Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Megapolitan
Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Megapolitan
Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Pasien, Pasokan Oksigen di Wisma Atlet Diklaim Aman Hingga 4 Bulan ke Depan

Antisipasi Lonjakan Pasien, Pasokan Oksigen di Wisma Atlet Diklaim Aman Hingga 4 Bulan ke Depan

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Megapolitan
Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Megapolitan
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.