"DPRD DKI Bukan Wakil Rakyat, tapi Wakil Partai"

Kompas.com - 08/07/2013, 12:20 WIB
Ilustrasi : Petugas Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap sopir angkutan umum di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (3/1/2012). Razia ini dilakukan untuk mendisiplinkan para sopir angkot yang tidak memiliki kelengkapan berkas dan seragam demi meningkatkan  kenyamanan dan keamanan para penumpang. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTOIlustrasi : Petugas Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap sopir angkutan umum di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (3/1/2012). Razia ini dilakukan untuk mendisiplinkan para sopir angkot yang tidak memiliki kelengkapan berkas dan seragam demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan para penumpang.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Belasan sopir angkutan kota yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) kesal DPRD DKI Jakarta tak juga memutuskan tarif baru angkutan kota di Ibu Kota. Mereka menuding anggota DPRD bukan mewakili rakyat, melainkan partai.

"Katanya DPRD Jakarta wakil rakyat. Wakil rakyat apa wakil partai? Buktinya ada fraksi-fraksi yang ada di sana. Itu membuktikan DPRD DKI bukan wakil rakyat, tapi wakil partai," ujar Suwitno, koordinator aksi, dalam orasinya di depan kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2013) pagi.

Suwitno menjelaskan, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, perubahan ekonomis warga Jakarta kian terasa, terutama pendapatan yang tetap. Sementara itu, sejumlah harga barang naik. Hal tersebut membuat para sopir angkutan kota terpaksa menaikkan tarif, meski belum disetujui Pemprov DKI.

Di lapangan bahkan lebih memprihatinkan. Suwitno mengatakan, tak jarang para sopir angkot bertengkar dengan penumpang lantaran kenaikan tarif angkutan kota secara sepihak itu.

"Kita tak berdaya menghadapinya. Kalau kita tak menaikkan tarif angkot, kita mengalami kerugian sebesar Rp 80.000 per harinya," ujarnya.

Maka dari itu, pengunjuk rasa mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera memutuskan tarif angkutan kota secepatnya agar bisa diputuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan Kompas.com, belasan sopir angkot yang berunjuk rasa tersebut tidak diperbolehkan memasuki Gedung DPRD DKI.

Mereka menunggu agar perwakilan mereka dapat bertemu dengan para wakil rakyat tersebut. Menunggu hal itu, para pengunjuk rasa pun duduk-duduk sambil mendengar orasi politik koordinator aksinya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X