Kompas.com - 08/07/2013, 12:20 WIB
Ilustrasi : Petugas Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap sopir angkutan umum di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (3/1/2012). Razia ini dilakukan untuk mendisiplinkan para sopir angkot yang tidak memiliki kelengkapan berkas dan seragam demi meningkatkan  kenyamanan dan keamanan para penumpang. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTOIlustrasi : Petugas Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap sopir angkutan umum di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (3/1/2012). Razia ini dilakukan untuk mendisiplinkan para sopir angkot yang tidak memiliki kelengkapan berkas dan seragam demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan para penumpang.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Belasan sopir angkutan kota yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) kesal DPRD DKI Jakarta tak juga memutuskan tarif baru angkutan kota di Ibu Kota. Mereka menuding anggota DPRD bukan mewakili rakyat, melainkan partai.

"Katanya DPRD Jakarta wakil rakyat. Wakil rakyat apa wakil partai? Buktinya ada fraksi-fraksi yang ada di sana. Itu membuktikan DPRD DKI bukan wakil rakyat, tapi wakil partai," ujar Suwitno, koordinator aksi, dalam orasinya di depan kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2013) pagi.

Suwitno menjelaskan, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, perubahan ekonomis warga Jakarta kian terasa, terutama pendapatan yang tetap. Sementara itu, sejumlah harga barang naik. Hal tersebut membuat para sopir angkutan kota terpaksa menaikkan tarif, meski belum disetujui Pemprov DKI.

Di lapangan bahkan lebih memprihatinkan. Suwitno mengatakan, tak jarang para sopir angkot bertengkar dengan penumpang lantaran kenaikan tarif angkutan kota secara sepihak itu.

"Kita tak berdaya menghadapinya. Kalau kita tak menaikkan tarif angkot, kita mengalami kerugian sebesar Rp 80.000 per harinya," ujarnya.

Maka dari itu, pengunjuk rasa mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera memutuskan tarif angkutan kota secepatnya agar bisa diputuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan Kompas.com, belasan sopir angkot yang berunjuk rasa tersebut tidak diperbolehkan memasuki Gedung DPRD DKI.

Mereka menunggu agar perwakilan mereka dapat bertemu dengan para wakil rakyat tersebut. Menunggu hal itu, para pengunjuk rasa pun duduk-duduk sambil mendengar orasi politik koordinator aksinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan | Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol

[POPULER JABODETABEK] Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan | Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol

Megapolitan
Kebakaran Melanda Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru

Kebakaran Melanda Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Megapolitan
Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Megapolitan
Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Megapolitan
Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Megapolitan
Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Megapolitan
Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Megapolitan
TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Megapolitan
Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Megapolitan
Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Megapolitan
Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Megapolitan
Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.