Kompas.com - 08/07/2013, 12:20 WIB
Ilustrasi : Petugas Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap sopir angkutan umum di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (3/1/2012). Razia ini dilakukan untuk mendisiplinkan para sopir angkot yang tidak memiliki kelengkapan berkas dan seragam demi meningkatkan  kenyamanan dan keamanan para penumpang. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTOIlustrasi : Petugas Dinas Perhubungan melakukan razia terhadap sopir angkutan umum di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (3/1/2012). Razia ini dilakukan untuk mendisiplinkan para sopir angkot yang tidak memiliki kelengkapan berkas dan seragam demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan para penumpang.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Belasan sopir angkutan kota yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) kesal DPRD DKI Jakarta tak juga memutuskan tarif baru angkutan kota di Ibu Kota. Mereka menuding anggota DPRD bukan mewakili rakyat, melainkan partai.

"Katanya DPRD Jakarta wakil rakyat. Wakil rakyat apa wakil partai? Buktinya ada fraksi-fraksi yang ada di sana. Itu membuktikan DPRD DKI bukan wakil rakyat, tapi wakil partai," ujar Suwitno, koordinator aksi, dalam orasinya di depan kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2013) pagi.

Suwitno menjelaskan, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, perubahan ekonomis warga Jakarta kian terasa, terutama pendapatan yang tetap. Sementara itu, sejumlah harga barang naik. Hal tersebut membuat para sopir angkutan kota terpaksa menaikkan tarif, meski belum disetujui Pemprov DKI.

Di lapangan bahkan lebih memprihatinkan. Suwitno mengatakan, tak jarang para sopir angkot bertengkar dengan penumpang lantaran kenaikan tarif angkutan kota secara sepihak itu.

"Kita tak berdaya menghadapinya. Kalau kita tak menaikkan tarif angkot, kita mengalami kerugian sebesar Rp 80.000 per harinya," ujarnya.

Maka dari itu, pengunjuk rasa mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera memutuskan tarif angkutan kota secepatnya agar bisa diputuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan Kompas.com, belasan sopir angkot yang berunjuk rasa tersebut tidak diperbolehkan memasuki Gedung DPRD DKI.

Mereka menunggu agar perwakilan mereka dapat bertemu dengan para wakil rakyat tersebut. Menunggu hal itu, para pengunjuk rasa pun duduk-duduk sambil mendengar orasi politik koordinator aksinya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Megapolitan
2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

Megapolitan
Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Megapolitan
RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.