Jokowi Yakin Lahan SMPN 289 Milik Pemprov DKI

Kompas.com - 09/07/2013, 13:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) berfoto bersama guru dari PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) berfoto bersama guru dari PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan, tidak ada masalah dalam status lahan SMP Negeri 289 di Cilincing, Jakarta Utara. Ia menduga sengketa atas lahan tersebut dipicu oleh oknum yang ingin mengklaim kepemilikan tanah itu.

"Kita sudah mengecek di status hukumnya, tidak ada masalah," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Karena status lahan tersebut sudah jelas, Jokowi mempertanyakan penutupan jalan menuju bangunan sekolah yang selesai dibangun pada akhir 2012 itu. Ia menduga, aksi blokade dilakukan oleh pihak yang mengklaim tanah tersebut. Dengan kata lain, ada pihak yang menggarap lahan sebelum pembangunan yang memanfaatkan pembangunan lahan tersebut.

"Di mana pun, klaim-klaim itu banyak. Waktu itu dibangun, diam; kalau jadi, minta uang," ujarnya.

Oleh sebab itu, Jokowi akan terus mempelajari permasalahan hukum tersebut. Ia juga akan meninjau langsung lahan tersebut seusai rapat pimpinan di kantornya.

Sengketa lahan SMPN 289 ini bermula dari klaim Gubar selaku Ketua RW 05 Cilincing yang meminta ganti rugi hingga miliaran rupiah atas lahan itu. Gubar mengklaim telah menggarap tanah seluas 2,8 hektar itu sejak 1987.

Saat sekolah itu mulai dibangun pada 2009, Gubar mengaku sudah mengingatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera memberi ganti rugi atas lahan tersebut.

"Dari awal pengurukan tanah di sekolah, saya sudah ingatkan, tolong bayar dulu lahan ini. Tapi mereka bilang, 'Santai saja, Pak Haji'," kata Gubar kepada Warta Kota.

Gubar menunjukkan surat keterangan dari Lurah Sukapura Ade Himawan, yang menjabat pada tahun 2008. Surat itu menerangkan bahwa Gubar telah mengawasi, menjaga, merawat, dan menggarap tanah di Kampung Sukapura RT 01 RW 05, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, tersebut.

Selain surat keterangan dari Lurah, Gubar juga memperoleh surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor surat 1428/-076.77, yang dilampiri keterangan permintaan Gubar diberi kompensasi sebesar 25 persen dari nilai jual obyek pajak tanah setempat.

"Saya minta uang ganti rugi garapan saya Rp 2.250.000.000 karena dari tahun 1987 saya menggarap sampai saat ini," kata Gubar.

Baca tentang
    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

    1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

    Megapolitan
    Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

    Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

    Megapolitan
    PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

    PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

    Megapolitan
    Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

    Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

    Megapolitan
    Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

    Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

    Megapolitan
    Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

    Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

    Megapolitan
    Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

    Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

    Megapolitan
    Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

    Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

    Megapolitan
    Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

    Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

    Megapolitan
    Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

    Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

    Megapolitan
    UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

    UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

    Megapolitan
    Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

    Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

    Megapolitan
    61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

    61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

    Megapolitan
    Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

    Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

    Megapolitan
    Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

    Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X