DPRD Kota Depok Serahkan Nasib Nur Mahmudi ke Mendagri

Kompas.com - 11/07/2013, 18:00 WIB
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/12/2012). Kedatangan Nur Mahmudi untuk menghadiri undangan KPK dalam acara pemaparan hasil survei integritas sektor publik oleh KPK. Kader PKS ini datang ke KPK dengan mengendarai sepeda motor. Ia menyetir sendiri sepeda motor tersebut dari kantor dinas Walikota Depok.

KOMPAS/ALIF ICHWANWalikota Depok Nur Mahmudi Ismail datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/12/2012). Kedatangan Nur Mahmudi untuk menghadiri undangan KPK dalam acara pemaparan hasil survei integritas sektor publik oleh KPK. Kader PKS ini datang ke KPK dengan mengendarai sepeda motor. Ia menyetir sendiri sepeda motor tersebut dari kantor dinas Walikota Depok.
EditorAna Shofiana Syatiri

DEPOK, KOMPAS.com - DPRD Kota Depok telah mengambil sikap terkait penganuliran rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Seluruh fraksi sepakat menyerahkan masalah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

"Hasil Keputusan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Depok bahwa dewan itu istilahnya hanya sebagai kurir. Artinya dewan hanya membawa SK itu ke Kemendagri. Selanjutnya Kemendagri yang memutuskan. Semua fraksi telah sepakat," kata anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Depok Abdul Ghofar di gedung DPRD Kota Depok, Kamis (11/7/2013).

Ghofar menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri yang dapat menetapkan Pemerintahan Nur Mahmmudi Ismail-Idris Abdul Shomad berlanjut atau tidak.

Hal senada disampaikan anggota Bamus DPRD Kota Depok lainnya, Babay Suhaemi. Dia menegaskan bahwa berlanjutnya pemerintahan Nur Mahmudi murni menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat dan Mendagri.

"Agar Mendagri dan Gubernur bisa membaca yang dilakukan KPUD Depok. Pengakuan terhadap wali kota sepanjang belum ada keputusan Mendagri, kami menunggu status saja," tuturnya.

Ketua KPUD Kota Depok, Raden Salamun menyatakan bahwa pencabutaan (SK) KPU No 23/kpts/R /KPU-Kota-001.329181/2010 tentang penetapan hasil penghitungan suara wali kota-wakil wali kota Depok Tahun 2010, dan pencabutan SK No 24/kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang penetapan pasangan calon walikota-wakil walikota Depok periode 2011-2016 merupakan perintah Mahkamah Agung (MA).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Warta Kota
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Megapolitan
Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Megapolitan
Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Megapolitan
BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

Megapolitan
Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Megapolitan
Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Megapolitan
Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Megapolitan
Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Megapolitan
Nasib Menunggu Mati, Becak di Kota Benteng

Nasib Menunggu Mati, Becak di Kota Benteng

Megapolitan
Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: 'Pemaksaan' Tanpa Solusi

Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: "Pemaksaan" Tanpa Solusi

Megapolitan
Pembunuhan Pemuda di Cengkareng, Polisi Tangkap 6 Orang, 2 Masih Buron

Pembunuhan Pemuda di Cengkareng, Polisi Tangkap 6 Orang, 2 Masih Buron

Megapolitan
Dipasung Bapaknya, Anak Tewas Terjebak Kebakaran di Tangsel

Dipasung Bapaknya, Anak Tewas Terjebak Kebakaran di Tangsel

Megapolitan
Langgar Peraturan, Ini Sanksi Pengendara GrabWheels

Langgar Peraturan, Ini Sanksi Pengendara GrabWheels

Megapolitan
Grab Indonesia Janji Beri Santunan kepada Keluarga Pengguna GrabWheels yang Tewas

Grab Indonesia Janji Beri Santunan kepada Keluarga Pengguna GrabWheels yang Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X