"Parkir di Jakarta Memang Harus Mahal!"

Kompas.com - 12/07/2013, 08:45 WIB
Penumpang berjalan di jembatan penyeberangan usai sampai di Halte Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2013). Pembenahan sarana angkutan umum mendesak dilakukan untuk mencegah lalu lintas Jakarta macet total. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPenumpang berjalan di jembatan penyeberangan usai sampai di Halte Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2013). Pembenahan sarana angkutan umum mendesak dilakukan untuk mencegah lalu lintas Jakarta macet total.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mendukung kenaikan tarif parkir di DKI Jakarta. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah selayaknya mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadinya serta beralih menggunakan moda transportasi massal.

"Parkir harus mahal dan ruangnya terbatas agar bisa kendalikan pengguna kendaraan pribadi dan pecahkan kemacetan Jakarta," ujar Tigor kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/7/2013) pagi.

Tigor menjelaskan, jika dibandingkan dengan tarif parkir di negara lain, tarif parkir di Jakarta, khususnya di badan jalan atau onstreet, jauh lebih murah. Misalnya, tarif parkir di Bangalor (kota kecil di India) sekitar Rp 20.000 per jam, Singapura 2 hingga 4 dollar Singapura per jam, atau kota sekelas Washington DC 4 dollar AS per jam.

Menanggapi fakta bahwa tarif parkir meningkat di tengah transportasi Jakarta yang masih jauh dari kata baik, Tigor menampiknya. Menurutnya, kota-kota yang dicontohkannya tadi memulai parkir mahal dengan angkutan kota seadanya.


"Toh, saat ini Jakarta juga sudah akan menambah armada transjakartanya dan kita dorong terus revitalisasi KA serta angkutan umum regulernya. Juga bangun fasilitas park and ride (parkir dan menumpang) di pinggir-pinggir kota," lanjutnya.

Tidak hanya penerapan tarif parkir yang mahal, Pemprov DKI juga harus memulai melaksanakan program lainnya untuk meminimalisasi keinginan warga menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya pemberlakuan tidak semua jalan boleh dijadikan tempat parkir, electroinc road pricing (ERP), ganjil-genap, atau bisa juga meningkatkan pajak.

"Hasil dari parkir, ERP, dan lainnya itu, uangnya bisa digunakan untuk perbaiki dan meningkatkan pelayanan angkutan umum di Jakarta," ujarnya.

Menurut Tigor, skema kebijakan bidang transportasi yang dijalankan Pemprov DKI telah tepat. Harus ada keberanian mengambil sebuah kebijakan agar Ibu Kota lepas dari penyakit akut yang telah mengakar, yaitu kemacetan.

Usulan tarif parkir baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif parkir di Ibu Kota. Khusus bagi parkir di badan jalan atau onstreet bahkan naik hingga mencapai empat kali lipat. Hal itu tertuang dalam Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 850/-1.811.4 tertanggal 4 Juli 2013 yang dituju ke Ketua DPRD DKI Jakarta. 

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X