"Parkir di Jakarta Memang Harus Mahal!"

Kompas.com - 12/07/2013, 08:45 WIB
Penumpang berjalan di jembatan penyeberangan usai sampai di Halte Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2013). Pembenahan sarana angkutan umum mendesak dilakukan untuk mencegah lalu lintas Jakarta macet total. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPenumpang berjalan di jembatan penyeberangan usai sampai di Halte Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2013). Pembenahan sarana angkutan umum mendesak dilakukan untuk mencegah lalu lintas Jakarta macet total.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mendukung kenaikan tarif parkir di DKI Jakarta. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah selayaknya mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadinya serta beralih menggunakan moda transportasi massal.

"Parkir harus mahal dan ruangnya terbatas agar bisa kendalikan pengguna kendaraan pribadi dan pecahkan kemacetan Jakarta," ujar Tigor kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/7/2013) pagi.

Tigor menjelaskan, jika dibandingkan dengan tarif parkir di negara lain, tarif parkir di Jakarta, khususnya di badan jalan atau onstreet, jauh lebih murah. Misalnya, tarif parkir di Bangalor (kota kecil di India) sekitar Rp 20.000 per jam, Singapura 2 hingga 4 dollar Singapura per jam, atau kota sekelas Washington DC 4 dollar AS per jam.

Menanggapi fakta bahwa tarif parkir meningkat di tengah transportasi Jakarta yang masih jauh dari kata baik, Tigor menampiknya. Menurutnya, kota-kota yang dicontohkannya tadi memulai parkir mahal dengan angkutan kota seadanya.

"Toh, saat ini Jakarta juga sudah akan menambah armada transjakartanya dan kita dorong terus revitalisasi KA serta angkutan umum regulernya. Juga bangun fasilitas park and ride (parkir dan menumpang) di pinggir-pinggir kota," lanjutnya.

Tidak hanya penerapan tarif parkir yang mahal, Pemprov DKI juga harus memulai melaksanakan program lainnya untuk meminimalisasi keinginan warga menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya pemberlakuan tidak semua jalan boleh dijadikan tempat parkir, electroinc road pricing (ERP), ganjil-genap, atau bisa juga meningkatkan pajak.

"Hasil dari parkir, ERP, dan lainnya itu, uangnya bisa digunakan untuk perbaiki dan meningkatkan pelayanan angkutan umum di Jakarta," ujarnya.

Menurut Tigor, skema kebijakan bidang transportasi yang dijalankan Pemprov DKI telah tepat. Harus ada keberanian mengambil sebuah kebijakan agar Ibu Kota lepas dari penyakit akut yang telah mengakar, yaitu kemacetan.

Usulan tarif parkir baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif parkir di Ibu Kota. Khusus bagi parkir di badan jalan atau onstreet bahkan naik hingga mencapai empat kali lipat. Hal itu tertuang dalam Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 850/-1.811.4 tertanggal 4 Juli 2013 yang dituju ke Ketua DPRD DKI Jakarta. 

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apakah Ganjil Genap Bisa Mengerem Mobilitas Warga? Ini Jawaban Pemprov DKI

Apakah Ganjil Genap Bisa Mengerem Mobilitas Warga? Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Angkasa Pura II: Jumlah Penumpang Pesawat di 19 Bandara Meningkat 46 Persen

Angkasa Pura II: Jumlah Penumpang Pesawat di 19 Bandara Meningkat 46 Persen

Megapolitan
Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

Proyek 1 Juta Sumur Resapan Bakal Dilanjutkan, Pemprov DKI Libatkan Warga

Megapolitan
Mengenal Sosok Monica Soraya yang Adopsi 6 Bayi dari Keluarga Tak Mampu

Mengenal Sosok Monica Soraya yang Adopsi 6 Bayi dari Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Megapolitan
Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Megapolitan
'Apa Pun Akan Aku Jual demi Anak-anak Jadi Sarjana...'

"Apa Pun Akan Aku Jual demi Anak-anak Jadi Sarjana..."

Megapolitan
Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Megapolitan
Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Megapolitan
UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Megapolitan
Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Megapolitan
Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X