Menurut Basuki, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menukar 2-3 unit mikrolet dengan satu bus ukuran sedang dan membantu mengelolanya melalui PPD.
"Mikrolet lama-lama yang mesti beroperasi di wilayah akan kita naikkan. Nanti akan kita hitung, dua atau tiga mikrolet akan kita tukar dengan bus sedang. Makanya, kita harus siapkan PPD. Perorangan yang punya 1-2 angkutan kan tidak mungkin mengelola bisnisnya secara layak," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (12/7/2013) sore.
Salah satu bantuan yang akan didapat pengusaha mikrolet yang bergabung dengan PPD adalah biaya servis murah untuk bus sedang mereka. "Termasuk pul untuk pelatihan sopir akan kami lakukan sehingga pemilik yang 1-2 orang ini akan hilang jika dileburkan ke dalam PPD," ujar Basuki.
Dengan meleburkan usahanya di PPD, Basuki mengatakan, pengusaha mikrolet bisa mendapatkan dividen dari saham yang sudah tergabung di PPD.
"Dapat bagian dividennya. Orang-orang itu kan butuh dapurnya berasap, tiap hari butuh setoran, ada uang," ujar Basuki.
"Kalau ada PPD, kami akan menampung mereka, kami kasih manajemennya ke mereka, mereka bayar fee kecil saja. Supaya mereka tetap hidup, kita harus ingat jasa mereka juga kan. Selama ini kan mereka yang terus bekerja. Nah, solusinya itu," tambahnya.
Mengenai realisasi, Basuki mengatakan Pemprov DKI masih menunggu hibah tanah dari pemerintah pusat untuk pul angkutan PPD.
"Tahun depan sudah bisa, kalau udah dihibahkan, kita kan mesti menganggarkan menyetor. Setelah setor harus bayar kewajiban Rp 170 miliar. Kita harus bayar, tetapi kita dapat tanah luas untuk pulnya PPD," ujar Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.