Kompas.com - 15/07/2013, 10:55 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama—yang akan mengusir pedagang Pasar Tanah Abang yang tidak memiliki KTP—menuai kritik. Basuki diharapkan tidak membuat pernyataan yang provokatif.

"DKI itu barometer untuk Indoneia. Jangan menciptakan kepemimpinan yang provokatif ke daerah-daerah. Nanti bisa jadi bumerang. Jangan sampai nanti menimbulkan perang saudara," kata Ketua Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) DKI Jakarta Hoiza Siregar di Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Menurutnya, saat ini ada sekitar 1.000 PKL yang menjajakan dagangannya di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari jumlah tersebut, 30 persen PKL tidak memiliki KTP DKI.

Artinya, paling tidak sebanyak 300 PKL terancam terusir dari Pasar Tanah Abang. Sebaliknya, 700 PKL lainnya bisa menempati Blok G Pasar Tanah Abang yang disiapkan Pemprov DKI untuk menampung PKL.

"Sebenarnya bukannya mereka enggak mau mengurus KTP DKI. Selama ini kalau enggak punya Rp 400.000 hingga Rp 500.000 kan enggak bisa punya KTP dan KK DKI," ujar Hoiza.

"Lagian boro-boro mau mengurus KTP DKI. Dapat uang makan saja udah bersyukur," kata dia lagi.

Dari penelusuran Warta Kota di Pasar Tanah Abang, dari lima PKL yang ditemui, tiga di antaranya merupakan pendatang dari luar Jakarta dan tidak memiliki KTP DKI. Hanya dua yang memiliki KTP DKI dan merupakan warga asli sekitar Pasar Tanah Abang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Enggak dia pikirkan dampaknya, (bagaimana kalau) tiba-tiba di Medan sana ada yang ber-KTP DKI diusir? Atau di Surabaya orang ber-KTP DKI diusir?" kecam Hoiza.

Menurut Hoiza, sebagai pemimpin, pernyataan Basuki itu sangat tak pantas. "Jangan sembarangan bicara. Enggak sopan itu namanya," kata dia.

Ditinjau dari segi hukum, kata Hoiza, pengusiran PKL ber-KTP non-DKI tidak diatur dalam UU apa pun. Tidak ada UU yang menyatakan pemerintah boleh mengusir warga yang KTP-nya tidak sesuai dengan tempat tinggal. Tidak ada di SK gubernur, perda, ataupun peraturan menteri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

20 Kios Pasar Kayu Jati Rawamangun Terbakar

Megapolitan
Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Anies Sebut Tengah Cari Skema Dana Sarana dan Prasarana LRT Fase 2A

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.