Pertumbuhan PKL, Tantangan Jokowi-Basuki Pimpin Jakarta

Kompas.com - 15/07/2013, 11:12 WIB
Saat penjagaan petugas Satpol PP melonggar, PKL di Pasar Minggu, Jakarta Selatan meninggalkan lokasi binaan dan kembali ke trotoar untuk menggelar dagangannya, Jumat (5/7/2013) Alsadad RudiSaat penjagaan petugas Satpol PP melonggar, PKL di Pasar Minggu, Jakarta Selatan meninggalkan lokasi binaan dan kembali ke trotoar untuk menggelar dagangannya, Jumat (5/7/2013)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas jalan umum di Ibu Kota Jakarta menjadi tantangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Wilayah yang menjadi perhatian dan fokus penataan oleh dua pimpinan Jakarta itu adalah kawasan Pasar Minggu, Jatinegara, dan Tanah Abang.

Jokowi menginginkan agar para pedagang kaki lima yang berjualan di jalan tidak digusur tetapi ditata. Salah satu program Pemprov DKI Jakarta bagi PKL misalnya menyediakan lokasi binaan (lokbin) bagi para PKL atau memasukkan mereka di lokasi baru di dalam pasar sehingga bisa berjualan lebih tertib.

Namun yang menjadi masalah, rata-rata pedagang enggan masuk ke dalam pasar lantaran takut kehilangan pelanggan mereka. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, mengatakan, masalah PKL memang merupakan tantangan yang biasa terjadi di kota besar.

"Yang paling berat memang kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung karena tingkat kedatangan PKL-nya tinggi," kata Andrinof saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2013).

Di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, bahkan ada rencana menjadikan bangunan sekolah untuk dialihfungsikan menjadi tempat PKL. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membuat kebijakan PKL yang berjualan haruslah warga yang memiliki KTP DKI Jakarta.

Menurut Andrinof, hal tersebut memang perlu dilakukan untuk mengatasi perkembangan PKL yang muncul dari luar Jakarta. "Menurut saya itu sah, tetapi bukan berarti yang tidak punya KTP DKI itu tidak sah berjualan. Namun, mereka harus mengurus hak domisili dan syarat administrasi yang diperlukan," ujar Andrinof.

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan pendataan dengan jumlah PKL yang ada saat ini. Selain itu, PKL yang ada juga harus didorong untuk membentuk organisasi di kalangan mereka. Misalnya saja, lokasi binaan PKL percontohan di Daan Mogot, Jakarta Barat.

"Penataannya lewat cara pengorganisasian. Mereka harus didorong membentuk organisasi atau perkumpulan, tapi dengan aturan yang harus diikuti, yang sesuai dengan kepentingan umum. Misalnya, mereka harus terdata, tidak boleh menambah anggota. Kalau jumlah pasti diketahui, maka mudah untuk mengatur. Yang bikin sulit, munculnya PKL baru. Oleh karenanya, jumlahnya harus dikunci," ungkap Andrinof.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL Akui Dapat Video dari Grup Telegram

Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL Akui Dapat Video dari Grup Telegram

Megapolitan
Penerobos Ring 1 Minta Maaf, Mantan Paspampres: Itu Urusan Lain, Polisi Perlu Tindak Tegas

Penerobos Ring 1 Minta Maaf, Mantan Paspampres: Itu Urusan Lain, Polisi Perlu Tindak Tegas

Megapolitan
Viral Video Mobil Masuk Jalur Sepeda Permanen, MTI Berharap Pemprov DKI Konsisten Tegakkan Aturan

Viral Video Mobil Masuk Jalur Sepeda Permanen, MTI Berharap Pemprov DKI Konsisten Tegakkan Aturan

Megapolitan
Mengaku Lalai, Pengendara Moge yang Terobos Ring 1 Menyesal dan Minta Maaf

Mengaku Lalai, Pengendara Moge yang Terobos Ring 1 Menyesal dan Minta Maaf

Megapolitan
Jalur Sepeda di Sudirman Diterobos Mobil, Sudinhub Bilang Hanya Bisa Patroli Pagi dan Sore

Jalur Sepeda di Sudirman Diterobos Mobil, Sudinhub Bilang Hanya Bisa Patroli Pagi dan Sore

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penipu Modus Menang Undian Lewat SMS, Sebulan Raup Rp 200 Juta

Polisi Tangkap 2 Penipu Modus Menang Undian Lewat SMS, Sebulan Raup Rp 200 Juta

Megapolitan
Paspampres Persilakan Polisi Tangani Kasus Pengendara Motor yang Terobos Penjagaan

Paspampres Persilakan Polisi Tangani Kasus Pengendara Motor yang Terobos Penjagaan

Megapolitan
MTI Sambut Baik Jalur Sepeda Permanen di Jalan Sudirman-Thamrin

MTI Sambut Baik Jalur Sepeda Permanen di Jalan Sudirman-Thamrin

Megapolitan
2 Remaja di Tangsel Dibacok Sekelompok Orang Tak Dikenal

2 Remaja di Tangsel Dibacok Sekelompok Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Pelaku Penyebar Video Mirip Pesinetron adalah Pengelola Situs Porno

Pelaku Penyebar Video Mirip Pesinetron adalah Pengelola Situs Porno

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19, Pedagang Pasar di Kota Tangerang: Terima Kasih, Pak Jokowi

Disuntik Vaksin Covid-19, Pedagang Pasar di Kota Tangerang: Terima Kasih, Pak Jokowi

Megapolitan
Residivis Kembali Curi Motor untuk Beli Sabu

Residivis Kembali Curi Motor untuk Beli Sabu

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL

Polisi Tangkap Dua Penyebar Video Berkonten Pornografi Mirip Pesinetron GL

Megapolitan
3 Residivis Ditangkap di Lampung, 10 Kali Mencuri Motor di Jakarta dan Depok

3 Residivis Ditangkap di Lampung, 10 Kali Mencuri Motor di Jakarta dan Depok

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tata Trotoar Sepanjang 4,6 Km di Kebayoran Baru Mulai Mei 2021

Pemprov DKI Akan Tata Trotoar Sepanjang 4,6 Km di Kebayoran Baru Mulai Mei 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X