Kompas.com - 15/07/2013, 11:12 WIB
Saat penjagaan petugas Satpol PP melonggar, PKL di Pasar Minggu, Jakarta Selatan meninggalkan lokasi binaan dan kembali ke trotoar untuk menggelar dagangannya, Jumat (5/7/2013) Alsadad RudiSaat penjagaan petugas Satpol PP melonggar, PKL di Pasar Minggu, Jakarta Selatan meninggalkan lokasi binaan dan kembali ke trotoar untuk menggelar dagangannya, Jumat (5/7/2013)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas jalan umum di Ibu Kota Jakarta menjadi tantangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Wilayah yang menjadi perhatian dan fokus penataan oleh dua pimpinan Jakarta itu adalah kawasan Pasar Minggu, Jatinegara, dan Tanah Abang.

Jokowi menginginkan agar para pedagang kaki lima yang berjualan di jalan tidak digusur tetapi ditata. Salah satu program Pemprov DKI Jakarta bagi PKL misalnya menyediakan lokasi binaan (lokbin) bagi para PKL atau memasukkan mereka di lokasi baru di dalam pasar sehingga bisa berjualan lebih tertib.

Namun yang menjadi masalah, rata-rata pedagang enggan masuk ke dalam pasar lantaran takut kehilangan pelanggan mereka. Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, mengatakan, masalah PKL memang merupakan tantangan yang biasa terjadi di kota besar.

"Yang paling berat memang kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung karena tingkat kedatangan PKL-nya tinggi," kata Andrinof saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2013).

Di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, bahkan ada rencana menjadikan bangunan sekolah untuk dialihfungsikan menjadi tempat PKL. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membuat kebijakan PKL yang berjualan haruslah warga yang memiliki KTP DKI Jakarta.

Menurut Andrinof, hal tersebut memang perlu dilakukan untuk mengatasi perkembangan PKL yang muncul dari luar Jakarta. "Menurut saya itu sah, tetapi bukan berarti yang tidak punya KTP DKI itu tidak sah berjualan. Namun, mereka harus mengurus hak domisili dan syarat administrasi yang diperlukan," ujar Andrinof.

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan pendataan dengan jumlah PKL yang ada saat ini. Selain itu, PKL yang ada juga harus didorong untuk membentuk organisasi di kalangan mereka. Misalnya saja, lokasi binaan PKL percontohan di Daan Mogot, Jakarta Barat.

"Penataannya lewat cara pengorganisasian. Mereka harus didorong membentuk organisasi atau perkumpulan, tapi dengan aturan yang harus diikuti, yang sesuai dengan kepentingan umum. Misalnya, mereka harus terdata, tidak boleh menambah anggota. Kalau jumlah pasti diketahui, maka mudah untuk mengatur. Yang bikin sulit, munculnya PKL baru. Oleh karenanya, jumlahnya harus dikunci," ungkap Andrinof.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korsleting Sebabkan Kepulan Asap di Mal Alam Sutera Tangerang

Korsleting Sebabkan Kepulan Asap di Mal Alam Sutera Tangerang

Megapolitan
Damkar Evakuasi Buaya Peliharaan Warga Depok

Damkar Evakuasi Buaya Peliharaan Warga Depok

Megapolitan
Polisi Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Polisi Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Minta Polres Depok Segera Tangani Kasus Dugaan KDRT

Kuasa Hukum Korban Minta Polres Depok Segera Tangani Kasus Dugaan KDRT

Megapolitan
Terima Paket 4 Liter Sabu Cair dari Luar Negeri, Seorang Kurir Ditangkap di Cengkareng

Terima Paket 4 Liter Sabu Cair dari Luar Negeri, Seorang Kurir Ditangkap di Cengkareng

Megapolitan
Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Perempuan yang Diduga Korban KDRT

Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Perempuan yang Diduga Korban KDRT

Megapolitan
Kasus Anak Jual Kulkas Ibunya Berlanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Terdakwa: Sebaiknya Dihentikan

Kasus Anak Jual Kulkas Ibunya Berlanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Terdakwa: Sebaiknya Dihentikan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Serpong Belum Tahu soal Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Pedagang di Pasar Serpong Belum Tahu soal Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Megapolitan
Bertambah 95, Kini Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Capai 2.957

Bertambah 95, Kini Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Capai 2.957

Megapolitan
PTM di 18 Sekolah di Jakpus Dihentikan karena Temuan Kasus Covid-19, Total 37 Siswa Terpapar

PTM di 18 Sekolah di Jakpus Dihentikan karena Temuan Kasus Covid-19, Total 37 Siswa Terpapar

Megapolitan
Polisi Dalami Tujuan Kakek 89 Tahun Kendarai Mobil Sebelum Tewas Dikeroyok

Polisi Dalami Tujuan Kakek 89 Tahun Kendarai Mobil Sebelum Tewas Dikeroyok

Megapolitan
Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Megapolitan
Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.