"Boro-boro Diundi, PKL Dikasih di Blok G Juga Enggak Mau"

Kompas.com - 15/07/2013, 11:31 WIB
Sejumlah kios di salah satu deret di lantai tiga bangunan pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013). Diduga karena tak ditempati, banyak kios di tempat tersebut yang pada akhirnya rusak dan tak layak untuk ditempati Alsadad RudiSejumlah kios di salah satu deret di lantai tiga bangunan pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013). Diduga karena tak ditempati, banyak kios di tempat tersebut yang pada akhirnya rusak dan tak layak untuk ditempati
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Pemprov DKI mengundi pedagang kaki lima (PKL) ber-KTP DKI untuk direlokasi di Blok G Pasar Tanah Abang dinilai akan sia-sia. Sebab, PKL memang enggan berjualan di blok yang sepi dari pembeli itu.

"Boro-boro mau diundi. PKL dikasih di Blok G juga enggak mau kalau enggak ada pembelinya," kata Ketua Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Hoiza Siregar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Hoiza, jika pedagang ber-KTP DKI jadi dipindah ke Blok G, otomatis peluang PKL untuk mendapatkan pembeli kalah dengan pedagang lain yang memang menempati gedung pasar.

"Kalau di Blok G kan enggak memadai. Becek, gelap, dan tempatnya di lantai dua, tiga. Enggak bakal orang belanja ke sana, sedangkan jualan mereka kan harus laku setiap hari buat makan sehari-hari," ucap Hoiza.

Hoiza mengatakan, APKLI mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta menata PKL di sekitar Pasar Tanah Abang sebelum Lebaran. Hanya, dia berharap penertiban itu juga memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan.

"Mau menggusur itu harus manusiawi. PKL harus ditempatkan di tempat yang ada pembelinya, bukan digusur begitu saja. Di mana perasaannya," ujar Hoiza.

Menurut Hoiza, tidak ada seorang pun rekannya yang sesama pedagang yang bercita-cita menjadi PKL. Profesi PKL terpaksa dijalani karena tak ada pilihan.

"Kalau enggak mau mereka jadi PKL, ya sediakan kerjaan dong. Itu kan tanggung jawab pemerintah," ujar dia.

"Mereka enggak punya pendidikan, enggak ada keahlian, modalnya juga pas-pasan. Kalau digusur, pasti dampaknya mereka menjadi pengemis, pencuri, dan penodong. Mereka enggak tahu saja, yang tahu kan saya," tutur Hoiza.

Hoiza mewanti-wanti Pemprov DKI agar menertibkan PKL tidak malah berujung hilangnya pekerjaan. Jika peluang mencari nafkah para PKL hilang, ia khawatir terjadi permasalahan sosial berbahaya.

"Kalau enggak ada mata pencaharian, pasti laki-bini berantem, anak telantar, keluarga pecah, akhirnya bercerai, bisa bunuh diri mereka. Memang pemerintah tahu?"

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Polisi Tangkap Seorang Muncikari Prostitusi Online di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Polisi Akan Tindak Pesepeda yang Keluar Jalur di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemprov DKI Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Program Rumah DP Rp 0 Gagasan Anies, Dulu Diragukan, Kini Terganjal Korupsi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Pemkot Tangsel Klaim Rencana Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang Telah Disetujui Warga

Megapolitan
Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Penularan Covid-19 Tinggi, Pengawasan 5 Kelurahan di Kota Bekasi Diperketat

Megapolitan
Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDIP Sebut Sejak Awal Memang Bermasalah

Kasus Korupsi di Proyek Rusun DP Rp 0, Fraksi PDIP Sebut Sejak Awal Memang Bermasalah

Megapolitan
Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Wali Kota Klaim 83 Persen RT di Kota Bekasi Berstatus Zona Hijau Covid-19

Megapolitan
Polisi Selidiki Kematian Pria yang Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas, Korban Diotopsi

Polisi Selidiki Kematian Pria yang Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas, Korban Diotopsi

Megapolitan
30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

Megapolitan
Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X