Kompas.com - 15/07/2013, 11:31 WIB
Sejumlah kios di salah satu deret di lantai tiga bangunan pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013). Diduga karena tak ditempati, banyak kios di tempat tersebut yang pada akhirnya rusak dan tak layak untuk ditempati Alsadad RudiSejumlah kios di salah satu deret di lantai tiga bangunan pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013). Diduga karena tak ditempati, banyak kios di tempat tersebut yang pada akhirnya rusak dan tak layak untuk ditempati
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Pemprov DKI mengundi pedagang kaki lima (PKL) ber-KTP DKI untuk direlokasi di Blok G Pasar Tanah Abang dinilai akan sia-sia. Sebab, PKL memang enggan berjualan di blok yang sepi dari pembeli itu.

"Boro-boro mau diundi. PKL dikasih di Blok G juga enggak mau kalau enggak ada pembelinya," kata Ketua Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Hoiza Siregar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Hoiza, jika pedagang ber-KTP DKI jadi dipindah ke Blok G, otomatis peluang PKL untuk mendapatkan pembeli kalah dengan pedagang lain yang memang menempati gedung pasar.

"Kalau di Blok G kan enggak memadai. Becek, gelap, dan tempatnya di lantai dua, tiga. Enggak bakal orang belanja ke sana, sedangkan jualan mereka kan harus laku setiap hari buat makan sehari-hari," ucap Hoiza.

Hoiza mengatakan, APKLI mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta menata PKL di sekitar Pasar Tanah Abang sebelum Lebaran. Hanya, dia berharap penertiban itu juga memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan.

"Mau menggusur itu harus manusiawi. PKL harus ditempatkan di tempat yang ada pembelinya, bukan digusur begitu saja. Di mana perasaannya," ujar Hoiza.

Menurut Hoiza, tidak ada seorang pun rekannya yang sesama pedagang yang bercita-cita menjadi PKL. Profesi PKL terpaksa dijalani karena tak ada pilihan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau enggak mau mereka jadi PKL, ya sediakan kerjaan dong. Itu kan tanggung jawab pemerintah," ujar dia.

"Mereka enggak punya pendidikan, enggak ada keahlian, modalnya juga pas-pasan. Kalau digusur, pasti dampaknya mereka menjadi pengemis, pencuri, dan penodong. Mereka enggak tahu saja, yang tahu kan saya," tutur Hoiza.

Hoiza mewanti-wanti Pemprov DKI agar menertibkan PKL tidak malah berujung hilangnya pekerjaan. Jika peluang mencari nafkah para PKL hilang, ia khawatir terjadi permasalahan sosial berbahaya.

"Kalau enggak ada mata pencaharian, pasti laki-bini berantem, anak telantar, keluarga pecah, akhirnya bercerai, bisa bunuh diri mereka. Memang pemerintah tahu?"Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Penipu Mengaku Pegawai Bank Ditangkap, Korban Rugi Rp 1,28 Miliar

Megapolitan
Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Diberi Rapor Merah, Anies Minta LBH Tak Hanya Evaluasi Jakarta

Megapolitan
Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Hindari Masa Kedaluwarsa, Pemkot Bekasi Segera Gunakan 433.000 Dosis Vaksin Covid-19 yang Tersisa

Megapolitan
Ini Penjelasan Anies Soal Penyebab Molornya Proyek ITF

Ini Penjelasan Anies Soal Penyebab Molornya Proyek ITF

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Cengkareng Sudah Jaring 5.700 Nasabah dari 17 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di Cengkareng Sudah Jaring 5.700 Nasabah dari 17 Aplikasi

Megapolitan
Bongkar Jaringan Peredaran Ganja Jakarta-Jawa Barat, Polisi Ungkap Modus Klasik

Bongkar Jaringan Peredaran Ganja Jakarta-Jawa Barat, Polisi Ungkap Modus Klasik

Megapolitan
DKI Jakarta PPKM Level 2, Anak di Bawah Usia 12 Tahun Belum Boleh Masuk Ancol

DKI Jakarta PPKM Level 2, Anak di Bawah Usia 12 Tahun Belum Boleh Masuk Ancol

Megapolitan
PPKM Jakarta Turun Level 2, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

PPKM Jakarta Turun Level 2, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

Megapolitan
Kasus Penipuan Rekrutmen PNS oleh Anak Penyanyi ND Naik ke Tingkat Penyidikan

Kasus Penipuan Rekrutmen PNS oleh Anak Penyanyi ND Naik ke Tingkat Penyidikan

Megapolitan
Tangsel PPKM Level 2, Sejumlah Aturan Pembatasan Kegiatan Disesuaikan

Tangsel PPKM Level 2, Sejumlah Aturan Pembatasan Kegiatan Disesuaikan

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga Terus

Jakarta PPKM Level 2, Anies: Kita Ingin Kondisi Ini Bisa Terjaga Terus

Megapolitan
Polisi Tangkap Tiga Pengedar, Barang Bukti 15 Kilogram Ganja Diamankan

Polisi Tangkap Tiga Pengedar, Barang Bukti 15 Kilogram Ganja Diamankan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Telah Salurkan 173.340 Dosis Vaksin Covid-19 ke 5 Kabupaten di Jabar

Pemkot Bekasi Telah Salurkan 173.340 Dosis Vaksin Covid-19 ke 5 Kabupaten di Jabar

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Tempat Permainan Anak di Blok M Plaza Mulai Beroperasi

Jakarta PPKM Level 2, Tempat Permainan Anak di Blok M Plaza Mulai Beroperasi

Megapolitan
Paksa Periksa Handphone Orang Saat Bertugas, Aipda Ambarita Diperiksa Propam

Paksa Periksa Handphone Orang Saat Bertugas, Aipda Ambarita Diperiksa Propam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.