Kompas.com - 15/07/2013, 19:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendengarkan penjelasan mengenai pembangunan rumah susun sederhana sewa di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (15/7/2013). Hari ini Jokowi melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda pembangunan rusunawa tersebut. KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendengarkan penjelasan mengenai pembangunan rumah susun sederhana sewa di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (15/7/2013). Hari ini Jokowi melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda pembangunan rusunawa tersebut.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo memerintahkan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk segera mengumpulkan daftar perusahaan yang ingin berpartisipsi dalam program corporate social responsibility atau CSR. Kebijakan itu keluar dalam bentuk Surat Instruksi Gubernur.

"Kemarin sudah saya perintahkan untuk mengumpulkan nama-nama (perusahaan)," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (15/7/2013) sore.

Jokowi melanjutkan, tujuan pengumpulan daftar perusahaan yang terlibat dalam CSR itu untuk mempermudah pemetaan sumber pendanaan. Dengan demikian, dapat disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan di Jakarta.

"Misalnya, yang mau nyumbang taman langsung kita arahkan ke mana (Dinas Pertamanan dan Pemakaman), yang mau nyumbang tv lagi," ujarnya.

Jokowi menegaskan, program CSR perusahaan itu berbeda dari kewajiban perusahaan. Program CSR dapat mencakup permasalahan yang lebih luas, antara lain pendidikan, lingkungan, sosial, dan infrastruktur. Adapun kewajiban perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan usahanya, dan biasanya diwujudkan dengan membangun fasilitas sosial serta fasilitas umum.

Sejumlah program pembangunan yang dijalankan oleh Jokowi tidak menggunakan kas daerah, tetapi menggunakan dana CSR dari sejumlah perusahaan. Program CSR itu, antara lain pengadaan 340 bangku taman di Jalan Thamrin, Sudirman, dan kawasan Jalan Medan Merdeka; penataan sejumlah kampung; pembangunan beberapa rumah susun; dan penataan di sejumlah taman.

Terkait CSR itu, Jokowi sering kali tidak menyebutkan siapa perusahaan penyokong dana program tersebut. Pada waktu sebelumnya, Jokowi kerap menjawab "lupa". Kini Jokowi mulai mendorong transparansi program CSR tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Bantah Catatan LBH Jakarta soal Penggusuran di Jakarta, Pemprov DKI: Itu Penertiban

Megapolitan
UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 7 Kasus di Depok, 151 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai Minggu Ini, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 34 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Rumah di Kalideres Ambruk, Ibu dan Balitanya Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Megapolitan
Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Maling Motor Beraksi di Ulujami, Dalam Satu Jam Curi Empat Motor

Megapolitan
Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Wanita Hamil di Cikarang Ditemukan Tewas Bersimbah Darah dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

SMPN 280 Jakarta Dilanda Kebakaran, Awalnya Muncul Percikan Api dari Kabel Komputer

Megapolitan
Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Main di Tepi Kali Angke Tangsel, Bocah 9 Tahun Terpeleset lalu Hanyut

Megapolitan
Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Polisi: Ganjil Genap di Tempat Wisata untuk Motor Bersifat Situasional, Diterapkan jika Pengunjung Melonjak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.