Daripada OYK Lebih Baik Hilangkan Kawasan Kumuh

Kompas.com - 16/07/2013, 12:38 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain pada permasalahan pedagang kaki lima (PKL), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menyebut operasi yustisi kependudukan (OYK) juga seperti "Tom and Jerry". Analogi itu mendeskripsikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI yang selalu berkejar-kejaran dengan para pendatang pasca-hari raya Idul Fitri.

"Operasi yustisi itu kan kayak 'Tom and Jerry' juga. Sebenarnya OYK itu bukan dihapuskan, kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Menurut Basuki, daripada DKI melaksanakan OYK, lebih baik DKI menghilangkan kawasan-kawasan kumuh. Apabila kawasan kumuh itu hilang, para pendatang akan lebih memilih untuk tinggal di rumah saudara maupun temannya.

Kendati demikian, Basuki memastikan DKI di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak lagi menangkap dan memperlakukan pendatang, pedagang kaki lima (PKL), maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara tidak senonoh.

"Iyalah, kita enggak mau lagi menangkap-nangkap seperti itu. Pak Gubernur kan enggak mau kejar-kejar, tangkap-tangkap gitu lho," kata Basuki.

Sekadar informasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, mulai tahun ini, DKI tidak akan melakukan OYK. Apabila di tahun sebelumnya, DKI tak pernah absen melaksanakan OYK, tahun ini DKI hanya akan melakukan pembinaan kependudukan saja.

"Ini semua kebijakan Pak Gubernur karena dirasa lebih efektif. Kebijakan tahun ini tidak akan lagi melaksanakan OYK, tetapi lebih ke arah bina kependudukan," kata Purba.

Berbeda dengan OYK, dalam bina kependudukan ini tidak melibatkan jaksa, hakim, dan kepolisian. Bina kependudukan juga bisa dilakukan rutin oleh dinas dan suku dinas, bekerja sama dengan RT/RW, serta lurah setempat.

Dalam program bina kependudukan itu, DKI hanya melakukan sosialisasi agar masyarakat menaati administrasi kependudukan. Apabila mau berdomisili menjadi warga tetap, warga pendatang harus mengikuti aturan kependudukan.

Sosialisasi yang dilakukan dalam bina kependudukan ialah sosialisasi aturan-aturan kependudukan, seperti surat keterangan pindah, jaminan pekerjaan, dan jaminan tempat tinggal. Disdukcapil DKI akan mengintensifkan sosialisasi itu mulai H-7 hingga H+7 Idul Fitri di terminal, permukiman penduduk, serta dengan membagikan brosur.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X