Kompas.com - 16/07/2013, 12:38 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain pada permasalahan pedagang kaki lima (PKL), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menyebut operasi yustisi kependudukan (OYK) juga seperti "Tom and Jerry". Analogi itu mendeskripsikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI yang selalu berkejar-kejaran dengan para pendatang pasca-hari raya Idul Fitri.

"Operasi yustisi itu kan kayak 'Tom and Jerry' juga. Sebenarnya OYK itu bukan dihapuskan, kok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Menurut Basuki, daripada DKI melaksanakan OYK, lebih baik DKI menghilangkan kawasan-kawasan kumuh. Apabila kawasan kumuh itu hilang, para pendatang akan lebih memilih untuk tinggal di rumah saudara maupun temannya.

Kendati demikian, Basuki memastikan DKI di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak lagi menangkap dan memperlakukan pendatang, pedagang kaki lima (PKL), maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara tidak senonoh.

"Iyalah, kita enggak mau lagi menangkap-nangkap seperti itu. Pak Gubernur kan enggak mau kejar-kejar, tangkap-tangkap gitu lho," kata Basuki.

Sekadar informasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, mulai tahun ini, DKI tidak akan melakukan OYK. Apabila di tahun sebelumnya, DKI tak pernah absen melaksanakan OYK, tahun ini DKI hanya akan melakukan pembinaan kependudukan saja.

"Ini semua kebijakan Pak Gubernur karena dirasa lebih efektif. Kebijakan tahun ini tidak akan lagi melaksanakan OYK, tetapi lebih ke arah bina kependudukan," kata Purba.

Berbeda dengan OYK, dalam bina kependudukan ini tidak melibatkan jaksa, hakim, dan kepolisian. Bina kependudukan juga bisa dilakukan rutin oleh dinas dan suku dinas, bekerja sama dengan RT/RW, serta lurah setempat.

Dalam program bina kependudukan itu, DKI hanya melakukan sosialisasi agar masyarakat menaati administrasi kependudukan. Apabila mau berdomisili menjadi warga tetap, warga pendatang harus mengikuti aturan kependudukan.

Sosialisasi yang dilakukan dalam bina kependudukan ialah sosialisasi aturan-aturan kependudukan, seperti surat keterangan pindah, jaminan pekerjaan, dan jaminan tempat tinggal. Disdukcapil DKI akan mengintensifkan sosialisasi itu mulai H-7 hingga H+7 Idul Fitri di terminal, permukiman penduduk, serta dengan membagikan brosur.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Praktik Pungli di Pasar Lama Tangerang Terungkap, Berdalih Uang Keamanan

Megapolitan
Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.