Kompas.com - 16/07/2013, 17:04 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah membentuk panitia khusus (pansus) mass rapid transit, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI berencana membentuk pansus monorel. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pembentukan pansus monorel itu dalam upaya pemberian jaminan kepada warga Jakarta agar pembangunan monorel tidak mangkrak lagi dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kami melihat di kota lain, seperti Kuala Lumpur dan Sidney, monorel akhirnya diambil pemerintah. Jadi, mau tidak mau, pemerintah yang harus mengalokasikan anggaran pembangunan monorel. Jangan sampai monorel Jakarta dibangun pakai APBD," kata pria yang akrab disapa Sani itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Ia menyebutkan, pansus monorel akan menyoroti tiga hal utama, yakni legalitas, pembiayaan, dan operasional. Dari aspek legalitas, Sani menilai hingga saat ini jalur monorel belum tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur hijau (green line) dan biru (blue line) yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail.

"Nah, kalau jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya (Bekasi-Cawang), belum dimasukkan ke dalam RTRW," kata Sani.

Sementara itu, dari aspek pembiayaan, DPRD merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh swasta. Proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI.

Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri. "Padahal, negara kita sekarang sedang dalam kondisi krisis finansial. Kenapa masih pilih produk China? Pakai produk dalam negeri saja supaya ada income, pajak masuk dan membuka lapangan pekerjaan baru. Adhi Karya saja memakai produk dalam negeri," kata Sani.

Ia mengatakan, DPRD DKI telah berulang kali mengundang PT Jakarta Monorail untuk meminta keterangan mengenai pembahasan ketiga aspek tersebut. Namun, hingga saat ini, perusahaan tersebut tidak pernah memenuhi panggilan dewan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Hal yang Memberatkan Tuntutan Indra Kenz, Coba Kelabui Hakim hingga Rugikan 144 Korban

5 Hal yang Memberatkan Tuntutan Indra Kenz, Coba Kelabui Hakim hingga Rugikan 144 Korban

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Oktober

Megapolitan
Main Ponsel di Pinggir Jalan, Seorang Warga Dijambret Pengendara Motor

Main Ponsel di Pinggir Jalan, Seorang Warga Dijambret Pengendara Motor

Megapolitan
Anies Tekankan Urus Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Kini Makin Mudah

Anies Tekankan Urus Izin Usaha Mikro Kecil di Jakarta Kini Makin Mudah

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Raya Bulan Oktober

Megapolitan
PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

PSI: Sumur Resapan Harusnya Bukan Solusi Utama Atasi Banjir Jakarta, Hanya Pendukung

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Lokasi Vaksin Booster di Depok Bulan Oktober

Megapolitan
Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Motif Begal yang Bawa Lari Motor Pedagang Ayam, Polisi: Namanya Pemuda, Belum Ada Pekerjaan...

Megapolitan
Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Antisipasi Banjir akibat Cuaca Ekstrem, Pemkot Jakut Siagakan Pompa hingga Bersihkan Saluran

Megapolitan
Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Pernah Ajak Anies Jadi Kader, PKS DKI: Partai Mana yang Enggak Ingin?

Megapolitan
Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Beli Motor Curian Seharga Rp 4 Juta, Warga Cabangbungin Bekasi Jadi Buronan Polisi

Megapolitan
ABK Kapal Tradisional di Pelabuhan Muara Angke Minta Dishub Tidak Angkut Wisatawan

ABK Kapal Tradisional di Pelabuhan Muara Angke Minta Dishub Tidak Angkut Wisatawan

Megapolitan
Komnas Perempuan: Apabila Menyaksikan KDRT, Segera Beri Perlindungan Sesuai Kemampuan

Komnas Perempuan: Apabila Menyaksikan KDRT, Segera Beri Perlindungan Sesuai Kemampuan

Megapolitan
Rumah di Kranji Kebakaran gara-gara Pemilik 'Charge' HP Terlalu Lama

Rumah di Kranji Kebakaran gara-gara Pemilik "Charge" HP Terlalu Lama

Megapolitan
Ekspresi Indra Kenz Lesu dan Pasrah Dengar Tuntutan 15 Tahun Penjara

Ekspresi Indra Kenz Lesu dan Pasrah Dengar Tuntutan 15 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.