Jokowi Tarik PNS di Dinas Jaga PTSP di Tiap Pemkot

Kompas.com - 16/07/2013, 17:48 WIB
Pantulan cermin menunjukkan Gubernur DKI Joko Widodo (tengah, memegang kertas) tengah melakukan inspeksi mendadak di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Gedung Pemerintah Kota Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013) sore. KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOPantulan cermin menunjukkan Gubernur DKI Joko Widodo (tengah, memegang kertas) tengah melakukan inspeksi mendadak di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Gedung Pemerintah Kota Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013) sore.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo berkomitmen mengoptimalkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di DKI Jakarta yakni dengan menempatkan pegawai negeri sipil dinas tertentu di setiap PTSP pemerintah kota.

"Ada beberapa dinas yang petugasnya ditarik ke sini. Ada P2B (Pengawasan dan Penertiban Bangunan), Dinas UKMKMP (Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan), Dinas Sosial Jakarta, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata," ujar Jokowi saat menyidak PTSP di Pemkot Jakarta Timur, Selasa (16/7/2013).

Saat ini, ia mengaku belum menerapkan PTSP di pemerintahannya. Pasalnya, pihaknya masih merancang peraturan daerah untuk menaungi PTSP. Namun, Jokowi telah menunjuk Jakarta Timur sebagai pilot proyek PTSP untuk mengurus izin terkait usaha sekaligus izin terkait pembangunan.

Berdasarkan sidaknya, Selasa menjelang sore ini, Jokowi mengaku puas dengan infrastruktur dan pelayanannya. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi administrasi.

"Namanya satu atap, satu pintu, izin-izin yang ada di dinas diserahkan ke sini kewenangannya supaya prosesnya jadi cepat," tuturnya.

Jokowi mengaku hanya kurang puas sedikit soal teknologi informasi PTSP di sana. Menurutnya, harus ada alat yang bisa digunakan masyarakat untuk mengakses syarat dan mekanisme PTSP.

"Berapa biaya yang dikeluarkan, syaratnya apa saja, berapa hari selesainya semua harus tercantum secara terbuka sehingga semua orang bisa komplain kalau melebihi itu, alatnya harus jelas," ujar politisi PDI- Perjuangan tersebut.

Sekadar gambaran, pelayanan terpadu satu pintu sebenarnya bukan barang baru di dunia investasi di Indonesia. DKI menjadi pencetus pembuatan lembaga ini tahun 2007 lalu sebagai tindak lanjut UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan kebijakan Provinsi DKI Jakarta yang termuat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang RPJMD, Perpres 27/2009, dan ditindaklanjuti Perka BKPM No 12 Tahun 2009.

Keunggulan proses satu pintu itu ialah cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, ada kepastian hukum, dan pelayanan profesional. Pemprov DKI menjadikan Jakarta Timur sebagai pemerintah kota yang menerapkan PTSP itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Megapolitan
Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Megapolitan
Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Megapolitan
Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Megapolitan
Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X