Kompas.com - 17/07/2013, 14:11 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) Dono Boestami (kanan) memegang gambar maket stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang akan dibangun di Bundaran Hotel Indonesia, pada pencanangan pembangunan MRT Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT tahap Pertama, yaitu jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI, dinyatakan dimulai. Tiga paket underground yang akan dikerjakan; dua paket diantaranya dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender yaitu joint venture Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction, dan   satu paket lainnya dikerjakan oleh Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya.

KOMPAS/LASTI KURNIAGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) Dono Boestami (kanan) memegang gambar maket stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang akan dibangun di Bundaran Hotel Indonesia, pada pencanangan pembangunan MRT Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT tahap Pertama, yaitu jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI, dinyatakan dimulai. Tiga paket underground yang akan dikerjakan; dua paket diantaranya dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender yaitu joint venture Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction, dan satu paket lainnya dikerjakan oleh Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembentukan Pansus MRT serta Monorel oleh DPRD DKI Jakarta tak membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo khawatir. Dia malah berharap pansus mendukung kedua proyek tersebut.

"Itu kan haknya dewan, sah-sah saja," ujar Joko di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013).

"Kan harapannya dipanggil (DPRD DKI) lalu di-back up. Dipanggil lalu didukung. Kan awal-awal kita didorong, kita sudah loncat sana-sini," tuturnya.

Jokowi mengaku bingung dengan sejumlah poin yang diajukan DPRD DKI dalam pansus tersebut. Misalnya, pengajuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang harus direvisi. Menurutnya, seluruh dokumen, tak hanya Amdal, telah lengkap serta sesuai dengan prosedur pembuatan.

"Amdal (khusus untuk MRT) kan sudah dari tahun 2010, sudah komplet semua, dokumen yang saya terima itu enggak ada masalah kok," yakinnya.

Meski demikian, Jokowi mengaku tak keberatan jika pansus memanggilnya untuk memberikan penjelasan terkait proyek MRT atau pun monorel. Jika sesuai dengan urgensi, Jokowi akan datang.

DPRD DKI membentuk pansus untuk program Pemprov DKI Jakarta, yakni transportasi massal berbasis rel MRT dan monorel. Pansus Monorel menyoroti tiga hal utama, yakni legalitas, pembiayaan, dan operasional.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aspek legalitas hingga saat ini jalur monorel belum tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail. Sementara jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya, belum masuk ke RTRW.

Aspek pembiayaan, DPRD DKI merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Megapolitan
Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Megapolitan
Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Megapolitan
Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Megapolitan
Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Megapolitan
Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Megapolitan
Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Megapolitan
Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Megapolitan
Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Megapolitan
Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Eks Dirut Garuda Ari Askhara Pikir-pikir untuk Banding

Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Eks Dirut Garuda Ari Askhara Pikir-pikir untuk Banding

Megapolitan
Polda Metro Tegaskan Bakal Tindak Anggotanya jika Terlibat Pungli di Tanjung Priok

Polda Metro Tegaskan Bakal Tindak Anggotanya jika Terlibat Pungli di Tanjung Priok

Megapolitan
RSUD Kemayoran Hampir Penuh, Tersisa 2 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUD Kemayoran Hampir Penuh, Tersisa 2 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X