Pedagang: Masak Pak Jokowi Enggak Bisa Tertibkan PKL?

Kompas.com - 17/07/2013, 16:40 WIB
Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAMeskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Pedagang Blok G Pasar Tanah Abang menilai pemerintah kurang ketat mengatasi masalah pedagang kaki lima (PKL). Dari kacamata pedagang, pemerintah kalah dari preman.

"Kalau orang (pengelola) pasar tidak bisa, kan ada yang lebih tinggi. Termasuk Pak Jokowi, masak suruh menertibkan enggak bisa," kata Abdul (61), pedagang Blok G Lantai 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2013).

Pria asal Pekalongan yang sudah 20 tahun berdagang ini mengatakan, jumlah PKL mulai menggila sejak dua tahun terakhir. Tahun 2008, para pedagang diperbolehkan menggelar dagangannya di badan jalan, dua bulan sebelum Lebaran.

Namun, sudah dua tahun terakhir ini para pedagang musiman tersebut berubah jadi PKL yang menjamur setiap hari. Setiap tahun jumlahnya semakin banyak dan semakin memadati jalanan di kawasan Tanah Abang. "Karena tidak ada yang melarang, terlalu dibebasin," ujar Abdul.

Abdul bukan tidak mengerti soal berdagang di badan jalan itu melanggar aturan. Namun, ia memastikan aturan hanyalah tetap menjadi aturan, jika tidak ada sanksi tegas. Ia merasa heran dengan kebijakan pemerintah yang memperbolehkan PKL berjualan mulai pukul 10.00.

"Tadinya bersih itu (jalan). Ya, memang dari DKI ada mobil Satpol PP yang berjaga, (tetapi) pedagang boleh buka entar jam 10.00, he-he-he," kata Abdul setengah berbisik.

Ia sendiri tidak tahu mengapa PKL diperbolehkan menggelar lapaknya sejak pagi hari. Menurutnya, pemerintah seharusnya punya rencana jauh-jauh hari untuk sosialisasi relokasi PKL sehingga pada bulan Ramadhan, PKL bisa menempati kios yang disediakan.

Namun, karena pemerintah terlambat melakukan relokasi, sebagai sesama pedagang, ia pun mengaku sayang jika harus pindah lokasi. Apalagi sebagian PKL itu memperoleh modal usahanya dari utang.

"Kalau mau pembersihan, habis Lebaran total-tal. Kalau sekarang berani mati deh, urusannya buat anak-cucu. Dengar rencana relokasi, mereka sudah panik, bisa perang," ujarnya.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya memindahkan PKL di Tanah Abang ke Blok G Pasar Tanah Abang. Pemprov DKI memprioritaskan relokasi untuk PKL yang memiliki KTP Jakarta. Adapun PKL yang tak memiliki KTP Jakarta akan diundi untuk menempati lapak yang tersedia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Evaluasi Hari Pertama Ganjil Genap DKI, Pelanggar Capai 1.195 Kendaraan

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Dishub DKI Jakarta Sebut Ganjil Genap Bikin Volume Lalin Turun 2 Persen

Megapolitan
Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Simulasi Tatap Muka, Enam Sekolah di Bekasi Akan Diverifikasi Ulang 2 Minggu Sekali

Megapolitan
Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Dapat Pinjaman, Pemprov DKI Usulkan Rp 3,6 T untuk Pengembangan Infrastruktur Olahraga

Megapolitan
Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Perum PPD Luncurkan Tiga Trayek Baru dari Stasiun Bogor ke Jakarta

Megapolitan
Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Cegah Klaster Baru, Pemkot Tangerang Atur Penggunaan Ventilasi Udara di Perkantoran

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

UPDATE 4 Agustus: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 10, Totalnya Kini 582

Megapolitan
23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

23 Warga Kena Sanksi karena Tak Pakai Masker di Pasar Pluis

Megapolitan
Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Polisi: 70 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Depok Terjadi pada Jam Sibuk

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Wali Kota Tangerang: Rehabilitasi Stadion Benteng Dipercepat

Megapolitan
Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Jadi Korban Perampokan, Pemilik Warung di Ciracas Mengaku Tak Asing dengan Wajah Pelaku

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Operasi Patuh Jaya 2020, Depok Sumbang Pelanggar Lalu Lintas Terbanyak

Megapolitan
Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Dinas SDA DKI Ajukan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Penanggulangan Banjir

Megapolitan
Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Pilkada Depok Makin Dekat, Bawaslu Minta Warga Tak Ragu Laporkan Penyelewengan

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Tangsel Gelar Upacara HUT Ke-75 RI Secara Terbatas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X