DPRD Persoalkan Kenaikan Tarif Parkir, Apa Kata Basuki?

Kompas.com - 17/07/2013, 16:57 WIB
Parkir liar di jalan Blustru, di kawasan Jalan Hayam Wuruk, sampingbpertokoan Lindeteves, tampak memakan badan hingga tiga baris di kiri dan kanan jalan, Jakarta, Senin (13/5/2013). Parkir liar di kawasan Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada belum juga hilang, bahkan disejumlah gang atau jalan samping pertokoan jumlahnya meningkat.

KOMPAS/LASTI KURNIAParkir liar di jalan Blustru, di kawasan Jalan Hayam Wuruk, sampingbpertokoan Lindeteves, tampak memakan badan hingga tiga baris di kiri dan kanan jalan, Jakarta, Senin (13/5/2013). Parkir liar di kawasan Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada belum juga hilang, bahkan disejumlah gang atau jalan samping pertokoan jumlahnya meningkat.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, usulan kenaikan tarif parkir di badan jalan atau on street parking hingga empat kali lipat merupakan kebijakan tepat. Ia mengklaim bahwa DPRD DKI tak akan menolak usulan tersebut karena kebijakan itu dibuat untuk menertibkan lalu lintas Ibu Kota.

"Enggak mungkin ditolak. Parkir itu bukan soal kita mencari uang, tapi tentang kepentingan lalu lintasnya. Itu yang kita mau lakukan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Basuki yakin bahwa ketika kebijakan itu berjalan, warga akan berangsur-angsur beralih ke transportasi massal. Ia membantah anggapan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana yang menyebutkan bahwa usulan kebijakan kenaikan tarif itu memberatkan warga.

"Makanya, kalau kasihan, naik angkutan umum. Kan tarif transjakarta tidak naik. Tujuannya supaya Anda tidak masuk tengah kota. Seharusnya, rakyat memang enggak mendapat subsidi bahan bakar minyak (BBM), tapi subsidi kesehatan dan pendidikan," kata Basuki.

Triwisaksana menilai kebijakan menaikkan tarif parkir hingga empat kali lipat memberatkan warga di tengah melambungnya berbagai harga kebutuhan dan tarif angkutan umum. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, saat ini bukanlah momen tepat untuk menaikkan tarif parkir. Selain memberatkan, Pemprov DKI juga dianggap belum memiliki alternatif transportasi massal yang nyaman bagi masyarakat Ibu Kota.

Pria yang akrab disapa Sani itu mengatakan, kebijakan menaikkan tarif parkir on street juga harus diiringi dengan ketersediaan ruang parkir yang memadai di dalam gedung. Hal lain yang harus dipersiapkan adalah pelayanan asuransi. Jika terjadi sesuatu terhadap kendaraan masyarakat, kata Sani, Pemprov DKI harus bertanggung jawab.

Sani juga menyoroti manajemen juru parkir yang tersedia. Menurutnya, Pemprov DKI harus merekrut juru parkir profesional sehingga DKI akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Ia mengatakan, DPRD DKI tak akan membahas usulan Jokowi tentang kenaikan tarif parkir ini dalam waktu dekat.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X