Kompas.com - 17/07/2013, 17:50 WIB
Pembangunan jembatan penghubung Blok F dan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, terhenti karena pembebasan lahannya belum selesai. Foto diambil pada Rabu (17/7/2013). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPembangunan jembatan penghubung Blok F dan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, terhenti karena pembebasan lahannya belum selesai. Foto diambil pada Rabu (17/7/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pasar Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta, Warimin, mengatakan, pembangunan jembatan penghubung antara Blok F dan Blok G terkendala oleh keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Warimin mengatakan, pembangunan jembatan itu masih perlu dilakukan dengan mendirikan tiang-tiang baru jembatan. Pembangunan tiang tidak mungkin dilakukan bila masih ada PKL yang berjualan di bawah jembatan. Warimin menyebutkan, PKL belum siap dipindah meski pengembang sudah berencana melanjutkan proyek jembatan yang mangkrak.

"Kendalanya PKL sendiri. Pengembangnya bilang masih perlu tiga tiang lagi. Menurut PKL, mereka belum siap dipindah, nunggu Lebaran," kata Warimin kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2013) siang.

Beberapa PKL mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertimbangkan aksesibilitas pembeli ke Blok G. Salah satu usulan mereka adalah adanya jembatan yang menghubungkan antara Blok F dan G.

Warimin mengatakan tengah mempersiapkan perbaikan fisik Blok G. Sembilan tangga yang kotor dan berkarat sudah diperbaiki dan dicat. Begitu pula akses masuk dari ruas jalan yang mengarah menuju Slipi. Dari situ, pembeli malah bisa langsung ke lantai tiga. Namun, ia mengakui pembangunannya belum rampung seratus persen. Selain karena masalah pembebasan lahan yang belum tuntas, banyak PKL juga belum membayar kewajiban kepada pengembang.

"Dana bangunan sudah ditentukan developer dan PD (Pasar Jaya). Uang muka 20 persen, sisanya diangsur selama tiga tahun. Tapi, orang-orang ini tidak memenuhi kewajiban. Otomatis developer kalang kabut," kata Warimin.

Pengembang Blok G adalah PT Duta Masa Nusa. Satu kios berukuran 2,70 meter dibanderol Rp 5,5 per meter persegi. Warimin menjamin sistem pembayaran ini tidak membebani PKL. Ia menyebutkan, ketika berjualan di jalan di luar pasar, PKL mampu membayar pungutan liar sebesar Rp 400.000 per bulan atau Rp 4,8 juta setahun.

Terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menggratiskan biaya sewa lapak di Blok G, Warimin menjelaskan bahwa PKL tidak dipungut dana bangunan selama enam bulan pertama. Namun, PKL harus memenuhi membayar penggunaan listrik. Pada bulan ketujuh, pembayaran dana bangunan oleh PKL diproses. Sama seperti aturan yang sudah ada, uang muka 20 persen dan sisanya diangsur selama tiga tahun.

"Harusnya mereka enggak ada alasan ke PD, apalagi digratiskkan enam bulan. Sudah luar biasa bagus, kan?" ujar Warimin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Tes Swab Massal, 60 Pegawai Kemensos Terpapar Covid-19

Hasil Tes Swab Massal, 60 Pegawai Kemensos Terpapar Covid-19

Megapolitan
Berbeda dengan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Pinjol Ilegal di PIK Tak Intimidasi Nasabah

Berbeda dengan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Pinjol Ilegal di PIK Tak Intimidasi Nasabah

Megapolitan
3 Siswa dan 1 Guru Positif Covid-19, SDN Pademangan Timur 05 Pagi Akan Tutup Sementara

3 Siswa dan 1 Guru Positif Covid-19, SDN Pademangan Timur 05 Pagi Akan Tutup Sementara

Megapolitan
Jakpro dan IMI Terbang ke Diriyah untuk Pelajari Penyelenggaraan Formula E

Jakpro dan IMI Terbang ke Diriyah untuk Pelajari Penyelenggaraan Formula E

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Pemprov DKI Diminta Jangan Anggap Remeh Tetap Gelar PTM

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangerang Meningkat, Pemkot Akan Tambah Rumah Isolasi Terkonsentrasi

Kasus Covid-19 di Tangerang Meningkat, Pemkot Akan Tambah Rumah Isolasi Terkonsentrasi

Megapolitan
Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Pelaksanaan PTM 100 Persen Dinilai Timbulkan Kecemasan Guru dan Orangtua

Megapolitan
Pembobol Toko Kelontong di Bekasi Gasak Sekarung Rokok dan Uang Rp 20 Juta

Pembobol Toko Kelontong di Bekasi Gasak Sekarung Rokok dan Uang Rp 20 Juta

Megapolitan
Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Perhimpunan Guru Desak Gubernur DKI Kembalikan PTM Terbatas 50 Persen

Megapolitan
Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Megapolitan
Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Megapolitan
Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Megapolitan
Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Megapolitan
Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.