Ada Apa dengan Jokowi-Basuki dan DPRD DKI?

Kompas.com - 18/07/2013, 08:16 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), usai pelantikan di rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2012). Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi untuk masa jabatan 2012-2017. TRIBUN NEWS/HERUDINGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), usai pelantikan di rapat paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2012). Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ini dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi untuk masa jabatan 2012-2017.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga DKI Jakarta belakangan disajikan berita adu manuver antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Setelah wacana interpelasi Kartu Jakarta Sehat (KJS) hilang ditelan bumi, kini muncul topik lain, pembentukan Panitia Khusus Mass Rapid Transit (MRT) dan Pansus Monorel.

Pansus MRT dibentuk DPRD DKI pada Rabu, 12 Juni 2013 lalu. Adapun ada tiga hal yang jadi disorot, yakni belum adanya payung hukum stasiun bawah tanah dan pemanfaatan ruang bawah tanah, rencana komersialisasi ruang bawah tanah, serta Pemprov DKI memberikan penyertaan modal tanpa sepengetahuan para politisi Kebon Sirih tersebut.

Belum jelas kelanjutan Pansus MRT, DPRD DKI kembali membentuk pansus, kali ini soal monorel. Pansus itu juga menyoroti tiga hal, legalitas, pembiayaan, dan operasional. Aspek legalitas, monorel milik BUMN belum tertuang di Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengenai aspek pembiayaan, DPRD minta kepastian ketersediaan dana oleh pelaksana proyek. Adapun soal aspek operasional, yakni penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri.

Jokowi-Ahok terus menghindar

Lantas, apa tanggapan Jokowi-Basuki soal pembentukan pansus tersebut? Ditemui di Balaikota, Rabu (17/7/2013), Jokowi mengaku sah-sah saja DPRD DKI membentuk pansus itu. Namun, ia berharap pembentukan itu tidak menyebabkan menghambatnya pembangunan, tetapi menjadi support pembangunan proyek MRT dan monorel.

"Kan harapannya dipanggil (DPRD DKI) lalu di-back-up. Dipanggil lalu didukung. Kan awal-awal kita didorong, kita sudah loncat sana-sini," ujarnya.

Sementara itu, Ahok, pria yang disebut-sebut pedagang kaki lima Tanah Abang sebagai raja tega, menilai pembuatan pansus hanya akal-akalan DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan honor dobel. Ini mengingat, dirinya berpengalaman sebagai anggota Dewan.

"Saya kan pernah di DPR, pansus itu kan ada honornya, jadi pasti dapat dobel, deh," ujar Ahok.

Meski berkoar-koar di media massa sebagai pihak yang benar dan selalu menjadi korban kezaliman anggota Dewan, eksekutif bergeming soal poin-poin yang disasar wakil rakyat DKI itu. Baik Jokowi maupun Basuki tak mampu menjelaskan dengan baik permasalahan yang disorot oleh DPRD DKI.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

Megapolitan
Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Megapolitan
100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

Megapolitan
Lumpuh Gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Lumpuh Gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Megapolitan
Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Megapolitan
Kemenhub Luncurkan Aplikasi Lacak Trans, Bisa Tampilkan Rute Transportasi yang Tinggi Sebaran Covid-19

Kemenhub Luncurkan Aplikasi Lacak Trans, Bisa Tampilkan Rute Transportasi yang Tinggi Sebaran Covid-19

Megapolitan
Pria 66 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Depok

Pria 66 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Depok

Megapolitan
Tertinggi Sejak Pandemi, 98 Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Tertinggi Sejak Pandemi, 98 Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Tambah 250 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Pemkot Tangsel Berencana Tambah 250 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
PHRI Sebut Banyak Restoran Tutup dan Pegawai di-PHK karena Kebijakan Larangan Dine In

PHRI Sebut Banyak Restoran Tutup dan Pegawai di-PHK karena Kebijakan Larangan Dine In

Megapolitan
Positif Covid-19, Penghuni Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran

Positif Covid-19, Penghuni Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Bajaj

Mayat Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Bajaj

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Pinggir Kali Cipinang

Polisi Masih Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Pinggir Kali Cipinang

Megapolitan
Ada Kasus Positif Covid-19, Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Ditutup 2 Pekan

Ada Kasus Positif Covid-19, Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Ditutup 2 Pekan

Megapolitan
PHRI Minta agar Restoran di Mal dan Hotel Diizinkan Layani Tamu Makan di Tempat

PHRI Minta agar Restoran di Mal dan Hotel Diizinkan Layani Tamu Makan di Tempat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X