Ada Apa dengan Jokowi-Basuki dan DPRD DKI?

Pansus MRT dibentuk DPRD DKI pada Rabu, 12 Juni 2013 lalu. Adapun ada tiga hal yang jadi disorot, yakni belum adanya payung hukum stasiun bawah tanah dan pemanfaatan ruang bawah tanah, rencana komersialisasi ruang bawah tanah, serta Pemprov DKI memberikan penyertaan modal tanpa sepengetahuan para politisi Kebon Sirih tersebut.

Belum jelas kelanjutan Pansus MRT, DPRD DKI kembali membentuk pansus, kali ini soal monorel. Pansus itu juga menyoroti tiga hal, legalitas, pembiayaan, dan operasional. Aspek legalitas, monorel milik BUMN belum tertuang di Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Mengenai aspek pembiayaan, DPRD minta kepastian ketersediaan dana oleh pelaksana proyek. Adapun soal aspek operasional, yakni penggunaan produk kereta monorel dari China, bukan produk dalam negeri.

Jokowi-Ahok terus menghindar

Lantas, apa tanggapan Jokowi-Basuki soal pembentukan pansus tersebut? Ditemui di Balaikota, Rabu (17/7/2013), Jokowi mengaku sah-sah saja DPRD DKI membentuk pansus itu. Namun, ia berharap pembentukan itu tidak menyebabkan menghambatnya pembangunan, tetapi menjadi support pembangunan proyek MRT dan monorel.

"Kan harapannya dipanggil (DPRD DKI) lalu di-back-up. Dipanggil lalu didukung. Kan awal-awal kita didorong, kita sudah loncat sana-sini," ujarnya.

Sementara itu, Ahok, pria yang disebut-sebut pedagang kaki lima Tanah Abang sebagai raja tega, menilai pembuatan pansus hanya akal-akalan DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan honor dobel. Ini mengingat, dirinya berpengalaman sebagai anggota Dewan.

"Saya kan pernah di DPR, pansus itu kan ada honornya, jadi pasti dapat dobel, deh," ujar Ahok.

Meski berkoar-koar di media massa sebagai pihak yang benar dan selalu menjadi korban kezaliman anggota Dewan, eksekutif bergeming soal poin-poin yang disasar wakil rakyat DKI itu. Baik Jokowi maupun Basuki tak mampu menjelaskan dengan baik permasalahan yang disorot oleh DPRD DKI.