Kompas.com - 19/07/2013, 10:15 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam Diskusi 'Peran Jajaran Pemprov DKI Jakarta Dalam Mendukung Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba' di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Minggu (30/6/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam Diskusi 'Peran Jajaran Pemprov DKI Jakarta Dalam Mendukung Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba' di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Minggu (30/6/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah memberikan "kuliah" kepada Komnas HAM tentang hak asasi manusia, kini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana memberi kuliah kepada BUMD yang bergerak di bidang pengolahan daging segar, PD Dharma Jaya. Adapun kuliah yang akan diberikan Basuki adalah mengenai mengontrol harga di pasar.

"Kita harus kasih mereka sedikit kuliah tentang bagaimana mengontrol harga di pasar, hehehe," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Selain belum bisa mengontrol stok dan harga daging di pasar di Ibu Kota, menurut Basuki, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan tak ada lagi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Jakarta.

Untuk menjaga stok daging, Basuki mengklaim stok daging Jakarta akan selalu aman dengan menjalin kerja sama dengan RPH yang berada di Bekasi, Lampung, Bogor, atau Tangerang. Di samping itu, PD Dharma Jaya yang memiliki RPH di kawasan Cakung, Jakarta Timur, itu dinilai belum mampu mengelola limbah RPH yang dapat membahayakan kesehatan warga dan lingkungan sekitar.

"Pak Gubernur kan pengalaman sekali mengatasi inflasi sembako di Solo, sampai dapat penghargaan seluruh Indonesia nomor satu. Jadi, memang kontrolnya gampang sekali, asal kita dapat mengontrol pasar-pasar kita," katanya.

Menurut Basuki, BUMD DKI yang bergerak di bidang perdagangan bahan pokok masih belum dapat mengontrol harga pasar. Apabila mereka berfungsi sebagai pemasok barang, dengan itu, mereka juga dapat mengontrol harga kebutuhan pokok yang dijual di ratusan pasar tradisional di Ibu Kota. Apabila BUMD dapat mengontrol harga pasar, kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran pun semakin meningkat dari hari ke hari.

"Kita ini kan punya PD Pasar Jaya, kalau dia bisa mengontrol harga sembako dengan harga yang terjangkau, maka harga-harga sembako di pasar punya kita juga akan ikutan jual murah. Kalo pasar enggak mau ikutan, ya akan kita usir. Itu sistem yg akan kita lakukan. Kalau cuma operasi pasar, mahal harus pakai truk," ujar Basuki.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Polisi Dalami Keterkaitan 2 Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK 2

Megapolitan
Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.