Pengamat: Pemberian Dana CSR ke Pemprov DKI Tidak Etis

Kompas.com - 20/07/2013, 15:41 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka workshop Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan pemukiman kumuh. Dalam acara tersebut, Jokowi juga menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) bersama tujuh perusahaan baik BUMD, BUMN, swasta, dan developer, di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012). Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka workshop Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan pemukiman kumuh. Dalam acara tersebut, Jokowi juga menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) bersama tujuh perusahaan baik BUMD, BUMN, swasta, dan developer, di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai, tidaklah etis bila pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dana corporate social responsibility dari perusahaan swasta. Menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan tidak seharusnya dilakukan dengan menyetorkan dana langsung kepada pemerintah daerah.

Agus mengatakan, berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dana CSR dari perusahaan tidak harus diberikan kepada pemerintah terlebih dahulu. Perusahaan boleh langsung memenuhi tanggung jawab sosialnya langsung kepada masyarakat.

"Tidak ada kewajiban dari sebuah perusahaan swasta harus menyetorkan dananya ke pemda. Menurut saya, itu tidak etis karena tidak ada aturan yang mengharuskan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/7/2013).

Menurut Agus, sebenarnya perusahaan mempunyai hak akan digunakan sebagai apa dan dalam bidang apa dana dari mereka itu. Misalnya, perusahaan bisa memilih dananya untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Hal itu karena CSR merupakan dana perusahaan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD karena CSR bukan dana sosial biasa.

"Yang betul digunakan untuk kegiatan sosial langsung dari perusahaan itu karena hanya perusahaaan itu yang punya concern, bukan diberikan pada pemda," katanya.

Sejauh ini ada tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diketahui menggunakan dana CSR untuk kegiatan mereka, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Energi, Dinas Pertamanan, dan Dinas Pendidikan. Ketujuh dinas itu telah melaporkan dana CSR yang mereka gunakan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Megapolitan
Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Megapolitan
PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

Megapolitan
Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Megapolitan
BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

Megapolitan
Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

Megapolitan
Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

Dipanggil DPRD DKI Jakarta untuk Jelaskan Longsor di Ciganjur, Pengembang Melati Residence Tak Hadir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X