Kompas.com - 20/07/2013, 15:41 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka workshop Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan pemukiman kumuh. Dalam acara tersebut, Jokowi juga menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) bersama tujuh perusahaan baik BUMD, BUMN, swasta, dan developer, di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012). Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka workshop Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan pemukiman kumuh. Dalam acara tersebut, Jokowi juga menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) bersama tujuh perusahaan baik BUMD, BUMN, swasta, dan developer, di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai, tidaklah etis bila pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dana corporate social responsibility dari perusahaan swasta. Menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan tidak seharusnya dilakukan dengan menyetorkan dana langsung kepada pemerintah daerah.

Agus mengatakan, berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dana CSR dari perusahaan tidak harus diberikan kepada pemerintah terlebih dahulu. Perusahaan boleh langsung memenuhi tanggung jawab sosialnya langsung kepada masyarakat.

"Tidak ada kewajiban dari sebuah perusahaan swasta harus menyetorkan dananya ke pemda. Menurut saya, itu tidak etis karena tidak ada aturan yang mengharuskan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/7/2013).

Menurut Agus, sebenarnya perusahaan mempunyai hak akan digunakan sebagai apa dan dalam bidang apa dana dari mereka itu. Misalnya, perusahaan bisa memilih dananya untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Hal itu karena CSR merupakan dana perusahaan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD karena CSR bukan dana sosial biasa.

"Yang betul digunakan untuk kegiatan sosial langsung dari perusahaan itu karena hanya perusahaaan itu yang punya concern, bukan diberikan pada pemda," katanya.

Sejauh ini ada tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diketahui menggunakan dana CSR untuk kegiatan mereka, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Energi, Dinas Pertamanan, dan Dinas Pendidikan. Ketujuh dinas itu telah melaporkan dana CSR yang mereka gunakan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 39 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 4 Desember: 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel, 39 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 4 Desember: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 4 Desember: Tambah 2 Kasus di Kota Tangerang, 17 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Depok, Enam Titik Pemeriksaan Disiapkan

Uji Coba Ganjil Genap di Depok, Enam Titik Pemeriksaan Disiapkan

Megapolitan
Saat Uji Coba Sistem Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan Panjang

Saat Uji Coba Sistem Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan Panjang

Megapolitan
Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Megapolitan
Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Megapolitan
229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.