Kompas.com - 21/07/2013, 11:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) meninjau lokasi kampung deret di RT 13 dan 14, RW 01, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta  Pusat, Rabu (17/7/2013) siang. Kampung deret Tanah Tinggi ini dibangun dari hasil program corporate social  responsibility. KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) meninjau lokasi kampung deret di RT 13 dan 14, RW 01, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013) siang. Kampung deret Tanah Tinggi ini dibangun dari hasil program corporate social responsibility.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Hoiza Siregar menentang wacana Pemprov DKI mengusir Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ngeyel tidak mau direlokasi dan tidak memiliki KTP DKI. Terlebih, saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan wacana untuk mempidanakan para pedagang KTP non-DKI yang masih bertahan berdagang di bahu jalan.

"Harusnya mereka mempidanakan dulu PNS DKI yang tidak berdomisili di DKI, Jokowi dan Ahok harus memberi contoh teladan dong. Lah, gubernur kita saja bukan warga DKI, harusnya dia yang diusir dan dipidanakan duluan, baru bisa pidanakan warga kecil," kata Hoiza kepada Kompas.com, di Jakarta, Minggu (21/7/2013).

Lebih lanjut, ia menjelaskan kalau Gubernur dan Wakil Gubernur sah-sah saja dalam melontarkan wacana dan kebijakan. Namun, harus ada payung hukum yang melandasi kebijakan tersebut, apakah itu melalui Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), maupun SK Gubernur.

Ia menjelaskan, di dalam UUD 1945 Nomor 39 Tahun 1999, telah diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), di mana setiap warga negara berhak tinggal dimanapun, bekerja, berusaha, berhak pergi, dan kembali. Melalui peraturan itu, kata dia, warga termasuk PKL berhak untuk menetap dan berusaha di mana saja.

"Toh, sekarang membuat KTP gampang, tinggal dibikinin di kelurahan. Kenapa pemerintah mesti repot, apalagi sampai melaporkan ke polisi," kata Hoiza.

Selama proses relokasi, kata dia, PKL selalu bersikap kooperatif. Hanya saja, kalau memang PKL KTP non-DKI juga tidak diberikan lahan untuk berdagang di dalam pasar, mereka tak memiliki pilihan lain untuk tetap bertahan di badan jalan.

Ia pun menampik anggapan PKL berdagang di bahu jalan hanya untuk mencari keuntungan semata. Pasalnya, para pedagang yang berdagang di dalam pasar adalah mereka yang memiliki modal besar dan mampu membiayai hidup keluarganya.

"Ya, sudah tidak ada pilihan lain. Sekarang mereka bicara perut dan dompet. Siapa sih yang mau rela dagang panas-panasan, hujan-hujanan, kejar-kejaran sama Satpol PP," ujarnya.

Untuk diketahui, Jokowi yang merupakan warga asli Solo dan mantan Wali Kota Surakarta itu beberapa waktu lalu pernah mengaku kalau ia sudah memiliki KTP DKI. Dengan kepemilikan KTP DKI itu, ia bahkan rela untuk tidak mengikuti Pilkada Jawa Tengah untuk mendukung rekannya di PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Padahal Jokowi tercatat sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) 22 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

"Saya sudah KTP Jakarta," ujar Jokowi, Minggu (26/5/2013) lalu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Megapolitan
Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Megapolitan
Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

Megapolitan
Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Megapolitan
Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Sindir Anies Tak Turun Cek Lokasi Formula E, PSI: Padahal ke Warteg Saja Sempat

Megapolitan
Vaksinasi Dosis Ketiga secara 'Door to Door' Jangkau Lansia di Utan Panjang

Vaksinasi Dosis Ketiga secara "Door to Door" Jangkau Lansia di Utan Panjang

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Polisi Masih Dalami Motif Pelaku Bunuh Istrinya di Duren Sawit

Megapolitan
Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Berbincang lewat Zoom dengan Rahmat Effendi yang Ditahan KPK, Golkar Bekasi Klaim Tak Langgar Aturan

Megapolitan
Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Berlokasi di Dekat Klaster Covid-19 Krukut, SMKN 35 Hentikan PTM karena Temuan Kasus Positif

Megapolitan
5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

5 Warga Kota Tangerang Positif Omicron, 2 di Antaranya Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.