Ketua PKL: Jokowi-Basuki Pidanakan Juga PNS Tak Ber-KTP DKI

Kompas.com - 21/07/2013, 11:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) meninjau lokasi kampung deret di RT 13 dan 14, RW 01, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta  Pusat, Rabu (17/7/2013) siang. Kampung deret Tanah Tinggi ini dibangun dari hasil program corporate social  responsibility. KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) meninjau lokasi kampung deret di RT 13 dan 14, RW 01, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2013) siang. Kampung deret Tanah Tinggi ini dibangun dari hasil program corporate social responsibility.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Hoiza Siregar menentang wacana Pemprov DKI mengusir Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ngeyel tidak mau direlokasi dan tidak memiliki KTP DKI. Terlebih, saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan wacana untuk mempidanakan para pedagang KTP non-DKI yang masih bertahan berdagang di bahu jalan.

"Harusnya mereka mempidanakan dulu PNS DKI yang tidak berdomisili di DKI, Jokowi dan Ahok harus memberi contoh teladan dong. Lah, gubernur kita saja bukan warga DKI, harusnya dia yang diusir dan dipidanakan duluan, baru bisa pidanakan warga kecil," kata Hoiza kepada Kompas.com, di Jakarta, Minggu (21/7/2013).

Lebih lanjut, ia menjelaskan kalau Gubernur dan Wakil Gubernur sah-sah saja dalam melontarkan wacana dan kebijakan. Namun, harus ada payung hukum yang melandasi kebijakan tersebut, apakah itu melalui Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), maupun SK Gubernur.

Ia menjelaskan, di dalam UUD 1945 Nomor 39 Tahun 1999, telah diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), di mana setiap warga negara berhak tinggal dimanapun, bekerja, berusaha, berhak pergi, dan kembali. Melalui peraturan itu, kata dia, warga termasuk PKL berhak untuk menetap dan berusaha di mana saja.

"Toh, sekarang membuat KTP gampang, tinggal dibikinin di kelurahan. Kenapa pemerintah mesti repot, apalagi sampai melaporkan ke polisi," kata Hoiza.

Selama proses relokasi, kata dia, PKL selalu bersikap kooperatif. Hanya saja, kalau memang PKL KTP non-DKI juga tidak diberikan lahan untuk berdagang di dalam pasar, mereka tak memiliki pilihan lain untuk tetap bertahan di badan jalan.

Ia pun menampik anggapan PKL berdagang di bahu jalan hanya untuk mencari keuntungan semata. Pasalnya, para pedagang yang berdagang di dalam pasar adalah mereka yang memiliki modal besar dan mampu membiayai hidup keluarganya.

"Ya, sudah tidak ada pilihan lain. Sekarang mereka bicara perut dan dompet. Siapa sih yang mau rela dagang panas-panasan, hujan-hujanan, kejar-kejaran sama Satpol PP," ujarnya.

Untuk diketahui, Jokowi yang merupakan warga asli Solo dan mantan Wali Kota Surakarta itu beberapa waktu lalu pernah mengaku kalau ia sudah memiliki KTP DKI. Dengan kepemilikan KTP DKI itu, ia bahkan rela untuk tidak mengikuti Pilkada Jawa Tengah untuk mendukung rekannya di PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Padahal Jokowi tercatat sebagai pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) 22 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

"Saya sudah KTP Jakarta," ujar Jokowi, Minggu (26/5/2013) lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Muncul Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir, Apa Maknanya?

Megapolitan
UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

UPDATE 25 Februari: Ada 40 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya 7.145

Megapolitan
Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Musnahkan 3.140 Botol Miras, Wali Kota Tangerang: Peredaran Miras di Kota Tangerang Ilegal

Megapolitan
Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Komplotan Pengedar Narkoba yang Ditangkap Hendak Edarkan Sabu Asal Malaysia di Lombok

Megapolitan
Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Mayat Perempuan Dalam Plastik Sampah di Bogor Teridentifikasi, Korban adalah Pelajar SMA

Megapolitan
Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Terdampak Banjir Kabupaten Bekasi, 2 Jalur KA antara Stasiun Kedunggedeh-Lemah Abang Selesai Diperbaiki

Megapolitan
Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Berkaca dari Lokasi Penembakan di Cengkareng, Kasatpol PP DKI Minta Warga Laporkan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Iming-imingi Uang Rp 500.000, WNA Cabuli Remaja hingga 4 Kali

Megapolitan
12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

12.000 Lansia di Mampang Prapatan Akan Divaksinasi, Puskesmas Tunggu Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Megapolitan
BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

BPPT: Tak Ada Penumpukan Awan di Jabodetabek Setelah Modifikasi Cuaca, Curah Hujan Menurun

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Wakil Ketua Fraksi Demokrat: Saya Pribadi Tak Setuju

Megapolitan
PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Fraksi PDI-P Sebut Mending Evaluasi Teknis bersama SKPD

Megapolitan
Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Cegah Banjir di Jabodetabek, 16,4 Ton Garam Telah Ditebar dari Atas Perairan Selat Sunda

Megapolitan
Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

Megapolitan
Fraksi PSI Cari 'Teman' untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Fraksi PSI Cari "Teman" untuk Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X