JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menampik adanya kepentingan dari perusahaan-perusahaan swasta yang menitipkan dana corporate social responsibility-nya (CSR) ke Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta.
"Iya pasti ada kepentingan dong, kepentingan pengin usahannya itu lancar. Dia pengin semua urusannya cepet beres," kata Basuki di Jakarta, Senin (22/7/2013).
Kendati demikian, ia memastikan Jakarta tidak akan tergadai bahkan terbeli dengan banyaknya bantuan tersebut.
"Oh, mana bisa, kan orang bisa amatin kan berapa keputusan yang kami lepasin kepada mereka," kata pria yang kerap disapa Ahok ini.
Ahok mencontohkan beberapa pengembang apartemen telah dicabut izin bangunnya karena melangar peraturan.
Sebelumnya, pengamat Unversitas Indonesia Iberamsjah menilai banyaknya perusahaan swasta yang menitipkan dananya ke Pemrov ditakutkan ditunggangi kepentingan para cukong. Ia melihat CSR sebagai dana siluman.
Jika Jokowi-Ahok terus-menerus menerima dana dari swasta, ia khawatir Jakarta akan tergadai oleh kepentingan swasta. "Harusnya (program-program) menggunakan anggaran APBD yang disusun dengan DPRD," lanjut dia.
Di samping kemungkinan ini, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, kepada Kompas.com, Sabtu (20/7/2013), menilai Pemrov DKI Jakarta tidak etis bila menggunakan dana CSR dari perusahaan swasta untuk membangun kota. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan tidak seharusnya dilakukan dengan menyetorkan dana langsung kepada pemprov.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.