Kompas.com - 22/07/2013, 13:20 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Balaikota, Jakarta, Senin (22/7/2013) pagi. Namun, Djan sama sekali tak membawa deputi Kementerian Perumahan Rakyat bersamanya.

Pantauan Kompas.com, pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan berlangsung sekitar satu setengah jam. Usai pertemuan, Djan tidak bersedia berkomentar saat ditanya sengketa Blok A Pasar Tanah Abang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Priamanaya Djan Internasional, perusahaan milik Djan Faridz.

"Jangan saya, tidak, tidak, tanya Pak Gubernur saja," ujar Djan sambil tergesa-gesa masuk ke dalam mobilnya.

Sementara itu, Jokowi yang ditanyakan perihal masalah tersebut pun menampiknya. Menurutnya, pertemuan itu hanyalah membicarakan kerja sama Pemprov DKI dan Kemenpera RI dalam hal pembangunan rumah susun sewa sederhana di dua titik, yakni di Pasar Minggu dan Pasar Rumput Jakarta.

"Ndak, wong cuma masalah pembangunan rusunawa Pasar Rumput sama Pasar Minggu kok," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Seperti diketahui, persoalan hukum yang timbul antara PT Priamanaya Djan Internasional (dahulu dimiliki oleh menteri perumahan, Djan Faridz) melawan PD Pasar Jaya, dilatarbelakangi adanya perjanjian membangun Blok A Tanah Abang, Jakarta, yang sebelumnya terbakar pada tahun 2003. Perjanjian ini semestinya berlangsung selama 5 tahun. Namun, karena ada klausul yang menyatakan perjanjian akan diperpanjang satu tahun apabila penjualan unit belum mencapai 95 persen, maka perjanjian ini sempat diperpanjang 1 tahun tahun 2008.

Setelah diperpanjang, Direktur Utama PD  Pasar Jaya saat ini yang menjabat sejak tahun 2009, meminta BPKP melakukan audit. Karena audit Badan Pemeriksa Keuangan Pusat tersebut menunjukkan adanya potensi kerugian maka PD Pasar Jaya menyatakan tidak dapat memperpanjang lagi perjanjian tersebut.

Selain audit, PD Pasar Jaya juga menemukan adanya pelanggaran perjanjian ketika PT Priamanaya Djan Indonesia ternyata tidak hanya memasarkan dan menjual unit, tetapi juga menyewakan. Padahal, tidak ada kewenangan PT Priamanaya untuk melakukan penyewaan. Karena dengan adanya penyewaan, akan membuat target penjualan unit hingga 95 persen sulit tercapai, sehingga dapat saja PT Priamanaya berdalih untuk terus meminta perpanjangan perjanjian hingga waktu yang tak dapat terukur.

Karena PD Pasar Jaya tak mau memperpanjang perjanjian, maka PT Priamanaya mengajukan gugatan dengan menyatakan PD Pasar Jaya wanprestasi. Sementara, PD Pasar Jaya bertahan karena ingin menyelamatkan aset daerah dan keuangan Provinsi DKI dari kerugian. Kini, kedua belah pihak sudah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Perda Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok Kecewa Rp 400 Juta Terbuang Sia-Sia

Duduk Perkara Perda Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok Kecewa Rp 400 Juta Terbuang Sia-Sia

Megapolitan
Perkembangan Terbaru Penyelidikan Polisi atas Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora

Perkembangan Terbaru Penyelidikan Polisi atas Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora

Megapolitan
Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Mudah dan Cepat, Alasan Pecatan TNI dan Tiga Rekannya Selalu Incar Toko Emas

Megapolitan
Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak lewat Sidik Jari

Dua Pekan Buron, Identitas Perampok Toko Emas di ITC BSD Terkuak lewat Sidik Jari

Megapolitan
Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Viral Video Kelompok Remaja Bawa Senjata Tajam di Jatiasih, Polisi: Mereka Hanya Lewat

Megapolitan
Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Minta Anies Hentikan Revitalisasi Halte Bundaran HI, Politikus PDI-P: Cukup Monas yang Dikorbankan

Megapolitan
Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Duduk Perkara Sengketa Wihara di Kebon Jeruk antara Pengurus Yayasan dan Ahli Waris

Megapolitan
KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

KCI Pastikan Penumpukan Penumpang di Stasiun Cawang Sudah Terurai

Megapolitan
Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Polisi Bentuk Tiga Tim untuk Tangkap 4 Perampok Toko Emas di Serpong

Megapolitan
Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Penumpang Menumpuk Imbas KRL Jakarta-Nambo Alami Gangguan, PT KCI Beri Penjelasan

Megapolitan
Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Polisi Gerebek Lapak yang Disewakan untuk Konsumsi Sabu-sabu di Kampung Bahari

Megapolitan
Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Wihara di Kebon Jeruk Digembok karena Sengketa Lahan, Pengurus Yayasan Paksa Masuk

Megapolitan
Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Perda Penyelengaraan Kota Religius Ditolak Kemendagri, Wali Kota Depok: Jangan Hanya Melihat Kata Religius

Megapolitan
Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Komplotan Perampok Toko Emas di Serpong Diduga Terkait Terorisme, Polisi: Akan Didalami Densus 88

Megapolitan
TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

TSP DKI Sebut Revitalisasi Halte Bundaran HI Berpotensi Langgar UU Cagar Budaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.