Kompas.com - 22/07/2013, 13:20 WIB
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. M LatiefMenteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Balaikota, Jakarta, Senin (22/7/2013) pagi. Namun, Djan sama sekali tak membawa deputi Kementerian Perumahan Rakyat bersamanya.

Pantauan Kompas.com, pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan berlangsung sekitar satu setengah jam. Usai pertemuan, Djan tidak bersedia berkomentar saat ditanya sengketa Blok A Pasar Tanah Abang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Priamanaya Djan Internasional, perusahaan milik Djan Faridz.

"Jangan saya, tidak, tidak, tanya Pak Gubernur saja," ujar Djan sambil tergesa-gesa masuk ke dalam mobilnya.

Sementara itu, Jokowi yang ditanyakan perihal masalah tersebut pun menampiknya. Menurutnya, pertemuan itu hanyalah membicarakan kerja sama Pemprov DKI dan Kemenpera RI dalam hal pembangunan rumah susun sewa sederhana di dua titik, yakni di Pasar Minggu dan Pasar Rumput Jakarta.

"Ndak, wong cuma masalah pembangunan rusunawa Pasar Rumput sama Pasar Minggu kok," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Seperti diketahui, persoalan hukum yang timbul antara PT Priamanaya Djan Internasional (dahulu dimiliki oleh menteri perumahan, Djan Faridz) melawan PD Pasar Jaya, dilatarbelakangi adanya perjanjian membangun Blok A Tanah Abang, Jakarta, yang sebelumnya terbakar pada tahun 2003. Perjanjian ini semestinya berlangsung selama 5 tahun. Namun, karena ada klausul yang menyatakan perjanjian akan diperpanjang satu tahun apabila penjualan unit belum mencapai 95 persen, maka perjanjian ini sempat diperpanjang 1 tahun tahun 2008.

Setelah diperpanjang, Direktur Utama PD  Pasar Jaya saat ini yang menjabat sejak tahun 2009, meminta BPKP melakukan audit. Karena audit Badan Pemeriksa Keuangan Pusat tersebut menunjukkan adanya potensi kerugian maka PD Pasar Jaya menyatakan tidak dapat memperpanjang lagi perjanjian tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain audit, PD Pasar Jaya juga menemukan adanya pelanggaran perjanjian ketika PT Priamanaya Djan Indonesia ternyata tidak hanya memasarkan dan menjual unit, tetapi juga menyewakan. Padahal, tidak ada kewenangan PT Priamanaya untuk melakukan penyewaan. Karena dengan adanya penyewaan, akan membuat target penjualan unit hingga 95 persen sulit tercapai, sehingga dapat saja PT Priamanaya berdalih untuk terus meminta perpanjangan perjanjian hingga waktu yang tak dapat terukur.

Karena PD Pasar Jaya tak mau memperpanjang perjanjian, maka PT Priamanaya mengajukan gugatan dengan menyatakan PD Pasar Jaya wanprestasi. Sementara, PD Pasar Jaya bertahan karena ingin menyelamatkan aset daerah dan keuangan Provinsi DKI dari kerugian. Kini, kedua belah pihak sudah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak 6 Aturan Lengkap PPKM Mikro di Jabodetabek

Simak 6 Aturan Lengkap PPKM Mikro di Jabodetabek

Megapolitan
Revitalisasi Monas ala Anies, Saat Pohon Rindang Berganti Jadi Lantai Beton nan Gersang

Revitalisasi Monas ala Anies, Saat Pohon Rindang Berganti Jadi Lantai Beton nan Gersang

Megapolitan
Apa Saja yang Perlu Disiapkan selama Isolasi Mandiri Pasien Covid-19?

Apa Saja yang Perlu Disiapkan selama Isolasi Mandiri Pasien Covid-19?

Megapolitan
Usulan Revisi Tarif Parkir di Jakarta: Mobil Maksimal Rp 60.000 per Jam, Motor Rp 18.000

Usulan Revisi Tarif Parkir di Jakarta: Mobil Maksimal Rp 60.000 per Jam, Motor Rp 18.000

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Adik yang Bunuh dan Kubur Kakaknya di Bawah Ubin Kontrakan Dituntut Mati | Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Adik yang Bunuh dan Kubur Kakaknya di Bawah Ubin Kontrakan Dituntut Mati | Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta

Megapolitan
Covid-19 di Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama, RS Nyaris Penuh dalam 2 Pekan Saja

Covid-19 di Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama, RS Nyaris Penuh dalam 2 Pekan Saja

Megapolitan
Duduk Perkara Heboh Kabar Pasien Covid-19 di Depok Gelar Hajatan Saat Isolasi Mandiri

Duduk Perkara Heboh Kabar Pasien Covid-19 di Depok Gelar Hajatan Saat Isolasi Mandiri

Megapolitan
Sepertiga Pasien Covid-19 di Depok Warga Sukmajaya, Cimanggis, dan Tapos

Sepertiga Pasien Covid-19 di Depok Warga Sukmajaya, Cimanggis, dan Tapos

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Kini 1.911 Orang

Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Kini 1.911 Orang

Megapolitan
Sebagian Jabodetabek Diprakirakan Hujan Ringan Hari Ini

Sebagian Jabodetabek Diprakirakan Hujan Ringan Hari Ini

Megapolitan
Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Megapolitan
Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Megapolitan
Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X