Jokowi Benahi Tanah Abang, Asosiasi PKL Desak Ada Pansus PKL

Kompas.com - 23/07/2013, 08:46 WIB
Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAMeskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo serius membenahi PKL Pasar Tanah Abang dan mengaku sudah bertemu dengan preman-preman di pasar tersebut. Hal ini semakin membuat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kalang kabut dan mendesak DPRD DKI membuat Pansus PKL.

Ketua APKLI Hoiza Siregar meminta DPRD DKI ikut menyelesaikan permasalahan penataan PKL di bawah pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Menurut dia, DPRD jauh lebih berpengalaman di DKI daripada pimpinan Ibu Kota sehingga harus ada upaya dari mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dari zaman ke zaman tersebut.

"Harusnya iya, DPRD bentuk pansus PKL. Ini PR mereka karena tidak bisa selesai dari waktu ke waktu," kata Hoiza kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2013).

DPRD, kata dia, memiliki peran untuk menjembatani kedua belah pihak, yakni Pemprov DKI dengan PKL. Ia pun menuding, salah satu penyebab tidak beresnya permasalahan PKL karena DPRD yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya.

Hoiza membantah kalau ada beberapa pihaknya yang masih saja ngeyel tidak mau direlokasi ke dalam pasar. Menurutnya, selama masih ada solusi dan tidak merugi, ia menjamin PKL tidak akan turun dan keluar pasar lagi.

Di samping itu, DPRD, dalam hal ini Komisi B, yang mengatur tentang isu perdagangan, juga harus memfasilitasi, mendampingi, dan memberikan pembinaan kepada PKL untuk mampu bertahan berjualan di dalam pasar.

"Jadi, jangan bentuk Pansus MRT dan Monorel saja. Karena kami kecil dan tidak punya uang, jangan sampai mereka tidak urusi kami," katanya.

Ia pun meminta pemerintah untuk tidak membandingkan relokasi PKL di dalam negeri dengan PKL luar negeri. Pasalnya, menurut dia, PKL di luar negeri itu dilindungi oleh pemerintahnya dan pengusaha kecil dibela oleh pengusaha besar.

Saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Hoiza berharap, keahlian Jokowi untuk menata PKL dengan komunikasi seperti yang ia lakukan di Solo dapat dilakukannya di Jakarta. Namun, dia merasa pikirannya keliru. Dia mengaku belum merasakan pembinaan Jokowi seperti pembinaan persuasif yang diterapkannya di Solo.

Dengan melihat penataan PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara, yang harus "memaksa" PKL masuk ke dalam pasar, menurut Hoiza, kebijakan Jokowi tak lain halnya dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.

"Sama saja, dulu Foke (panggilan akrab Fauzi Bowo) juga pindahkan PKL ke Blok G Tanah Abang. Kemudian, kita turun lagi, karena dagang di situ enggak ada untungnya sama sekali," kata Hoiza.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Upaya Pemkot Tangsel agar Lepas dari Ancaman Kolapsnya RS Covid-19

Megapolitan
Kerumunan Klub Motor di Flyover Rasuna Said Sempat Tutup Dua Lajur Jalan

Kerumunan Klub Motor di Flyover Rasuna Said Sempat Tutup Dua Lajur Jalan

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat di DKI, Ombudsman: Terlalu Dini Menilai Efektivitas Perda Covid-19

Kasus Covid-19 Meningkat di DKI, Ombudsman: Terlalu Dini Menilai Efektivitas Perda Covid-19

Megapolitan
BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Wilayah Jabodetabek pada Minggu Pagi

BMKG: Hujan Ringan di Sebagian Wilayah Jabodetabek pada Minggu Pagi

Megapolitan
Kerumunan di Flyover Rasuna Said, Polisi Amankan Sejumlah Motor, termasuk Vespa Gembel

Kerumunan di Flyover Rasuna Said, Polisi Amankan Sejumlah Motor, termasuk Vespa Gembel

Megapolitan
Kerumunan di Flyover Rasuna Said Dibubarkan Polisi, Pengendara Motor Kocar-kacir

Kerumunan di Flyover Rasuna Said Dibubarkan Polisi, Pengendara Motor Kocar-kacir

Megapolitan
Polsek Tanjung Priok Tangkap Empat Orang Spesialis Curanmor

Polsek Tanjung Priok Tangkap Empat Orang Spesialis Curanmor

Megapolitan
UPDATE 23 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5.000 Orang

UPDATE 23 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5.000 Orang

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Tangkap Kurir Sabu-sabu di Penjaringan

Polres Jakarta Barat Tangkap Kurir Sabu-sabu di Penjaringan

Megapolitan
UPDATE 23 Januari: Ada 3.285 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 23 Januari: Ada 3.285 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

Megapolitan
Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X