Kompas.com - 23/07/2013, 08:46 WIB
Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013). WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHAMeskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo serius membenahi PKL Pasar Tanah Abang dan mengaku sudah bertemu dengan preman-preman di pasar tersebut. Hal ini semakin membuat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kalang kabut dan mendesak DPRD DKI membuat Pansus PKL.

Ketua APKLI Hoiza Siregar meminta DPRD DKI ikut menyelesaikan permasalahan penataan PKL di bawah pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama tersebut. Menurut dia, DPRD jauh lebih berpengalaman di DKI daripada pimpinan Ibu Kota sehingga harus ada upaya dari mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang belum selesai dari zaman ke zaman tersebut.

"Harusnya iya, DPRD bentuk pansus PKL. Ini PR mereka karena tidak bisa selesai dari waktu ke waktu," kata Hoiza kepada Kompas.com, Selasa (22/7/2013).

DPRD, kata dia, memiliki peran untuk menjembatani kedua belah pihak, yakni Pemprov DKI dengan PKL. Ia pun menuding, salah satu penyebab tidak beresnya permasalahan PKL karena DPRD yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya.

Hoiza membantah kalau ada beberapa pihaknya yang masih saja ngeyel tidak mau direlokasi ke dalam pasar. Menurutnya, selama masih ada solusi dan tidak merugi, ia menjamin PKL tidak akan turun dan keluar pasar lagi.

Di samping itu, DPRD, dalam hal ini Komisi B, yang mengatur tentang isu perdagangan, juga harus memfasilitasi, mendampingi, dan memberikan pembinaan kepada PKL untuk mampu bertahan berjualan di dalam pasar.

"Jadi, jangan bentuk Pansus MRT dan Monorel saja. Karena kami kecil dan tidak punya uang, jangan sampai mereka tidak urusi kami," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun meminta pemerintah untuk tidak membandingkan relokasi PKL di dalam negeri dengan PKL luar negeri. Pasalnya, menurut dia, PKL di luar negeri itu dilindungi oleh pemerintahnya dan pengusaha kecil dibela oleh pengusaha besar.

Saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Hoiza berharap, keahlian Jokowi untuk menata PKL dengan komunikasi seperti yang ia lakukan di Solo dapat dilakukannya di Jakarta. Namun, dia merasa pikirannya keliru. Dia mengaku belum merasakan pembinaan Jokowi seperti pembinaan persuasif yang diterapkannya di Solo.

Dengan melihat penataan PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara, yang harus "memaksa" PKL masuk ke dalam pasar, menurut Hoiza, kebijakan Jokowi tak lain halnya dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.

"Sama saja, dulu Foke (panggilan akrab Fauzi Bowo) juga pindahkan PKL ke Blok G Tanah Abang. Kemudian, kita turun lagi, karena dagang di situ enggak ada untungnya sama sekali," kata Hoiza.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis Bersalah, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Minta Maaf Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

Divonis Bersalah, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Minta Maaf Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Sudin SDA Jakut Siagakan 20 Unit Mobil Pompa

Antisipasi Banjir, Sudin SDA Jakut Siagakan 20 Unit Mobil Pompa

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Sidak 400 Gedung

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Sidak 400 Gedung

Megapolitan
Diberi 10 Catatan Rapor Merah, Ini Tanggapan Pemprov DKI Jakarta

Diberi 10 Catatan Rapor Merah, Ini Tanggapan Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
Spesialis Pembobol Toko Diringkus Polisi, Satu Masih Buron

Spesialis Pembobol Toko Diringkus Polisi, Satu Masih Buron

Megapolitan
Gelar Nikahan Anak Saat PPKM Darurat, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Divonis Denda Rp 1 Juta

Gelar Nikahan Anak Saat PPKM Darurat, Mantan Lurah Pancoran Mas Depok Divonis Denda Rp 1 Juta

Megapolitan
Cegah Banjir, 40 Petugas PPSU Bersihkan Saluran Air di Kebon Bawang

Cegah Banjir, 40 Petugas PPSU Bersihkan Saluran Air di Kebon Bawang

Megapolitan
Jelang Peringatan Maulid Nabi, Pemkot Bekasi Ingatkan Covid-19 Masih Mengancam

Jelang Peringatan Maulid Nabi, Pemkot Bekasi Ingatkan Covid-19 Masih Mengancam

Megapolitan
Kali Bekasi Tercemar, Wali Kota Minta Pemkab Bogor Ikut Awasi Limbah Industri

Kali Bekasi Tercemar, Wali Kota Minta Pemkab Bogor Ikut Awasi Limbah Industri

Megapolitan
1.073 Orang yang Terlibat PTM Terbatas Jenjang SMP di Kota Tangerang Negatif Covid-19

1.073 Orang yang Terlibat PTM Terbatas Jenjang SMP di Kota Tangerang Negatif Covid-19

Megapolitan
Unlawfull Killing Km 50, Kuasa Hukum Sebut Penembakan Berawal dari Tak Hadirnya Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya

Unlawfull Killing Km 50, Kuasa Hukum Sebut Penembakan Berawal dari Tak Hadirnya Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Rachel Vennya Akui Kabur dari Kewajiban Karantina, Begini Alasannya

Rachel Vennya Akui Kabur dari Kewajiban Karantina, Begini Alasannya

Megapolitan
Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Disidak, 3 Gedung Kantor di Menteng Belum Punya Sumur Resapan

Megapolitan
LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

LBH Jakarta: Anies Pakai Pergub yang Dibuat Ahok untuk Legalkan Penggusuran

Megapolitan
Crane Terguling di Depok, Ada Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Crane Terguling di Depok, Ada Kemungkinan Jumlah Tersangka Bertambah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.