"Keblinger kalau Jokowi-Ahok Intervensi CSR"

Kompas.com - 23/07/2013, 08:55 WIB
(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi, Faisal Basri Batubara, mengatakan, corporate social responsibility atau CSR pada hakikatnya adalah kontribusi perusahaan dalam memenuhi hak masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya. Oleh sebab itu, sebuah pemerintahan tidak boleh melakukan intervensi terhadap CSR.

"Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat," ujar Faisal saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2013) malam.

Faisal menjelaskan, misalnya perusahaan otomotif. Perusahaan itu memiliki untung, tetapi berdampak kerugian bagi masyarakat, yakni gangguan kesehatan akibat emisi berlebih produk perusahaan itu. Pada aspek itulah, perusahaan wajib memenuhi kewajibannya membantu masyarakat yang terkena dampak negatif dari produk perusahaan.

Namun, lanjut Faisal, pemerintah kerap menyalahartikan bahwa CSR itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi layaknya pajak. Bahkan, ada beberapa pemerintah provinsi di Indonesia yang meminta perusahaan memberikan CSR bagi warga.


Kesalahan interpretasi itu, kata Faisal, bukan semata kesalahan pemerintah, melainkan ketidakjelasan di undang-undang, yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Pasal 74 Ayat 2 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

"Waktu UU itu dibahas, saya menentang karena berdampak negatif. CSR itu jangan diwajibkan. Okelah pun jika wajib, jangan ditambah kekisruhan dengan diintervensi atau disalurkan ke pemda. Ini bisa dibawa ke Mahkamah Agung," ujarnya.

Rentan Politisasi

Pria yang pernah bersaing bersama Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Pemilukada Jakarta 2012 lalu itu mengatakan, jika Pemprov DKI mengintervensi program CSR, dapat berbahaya bagi demokrasi. Sebab, program tersebut rawan politisasi untuk menguntungkan pihak incumbent.

"Pemda, gubernur-wakil gubernur, itu kan politisi, dari partai, jangan sampai dia minta CSR agar bisa memenuhi kepentingan partainya. Misalnya, program CSR hanya disalurkan ke konstituennya saja. Loh ini harus bebas dari politik," lanjut Faisal.

Pria yang masih aktif mengajar itu melanjutkan, yang semestinya dilakukan Pemprov DKI adalah sebatas konsultasi dengan perusahaan-perusahaan yang hendak memberikan program CSR-nya.

"Misalnya, Pemprov DKI tunjukkan program penataan taman lima tahun ke depan, taman mana aja. Pemprov bisanya taman A, B, C, D, nah CSR bangun yang H, I, J dan seterusnya, gitu," ujar Faisal.

Oleh sebab itu, mengingat program CSR itu rentan dipolitisasi oleh penguasa, selayaknya Pemprov DKI membuka secara transparan daftar perusahaan berapa jumlah dana yang diberikan ke warga beserta target CSR yang diproyeksikan yang sesuai dengan tagline Jokowi-Ahok, tranparansi.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok

Kata Demokrat soal Ajakan Bentuk Koalisi Gemuk dari PDI-P di Pilkada Depok

Megapolitan
Melihat Keanehan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Melihat Keanehan Trotoar Kalimalang yang Berada di Tengah Jalan

Megapolitan
PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

PKB Pesimistis Koalisi Gemuk Bisa Dibentuk untuk Lawan PKS di Pilkada Depok

Megapolitan
Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Megapolitan
Mau Jadi Calon Wali Kota Tangsel, Kolonel Beben Siap Mundur dari TNI

Mau Jadi Calon Wali Kota Tangsel, Kolonel Beben Siap Mundur dari TNI

Megapolitan
Pertengahan September, Serapan APBD DKI 2019 Baru 47,6 Persen

Pertengahan September, Serapan APBD DKI 2019 Baru 47,6 Persen

Megapolitan
Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Megapolitan
Penulis Ini Ikut Ambil Formulir Jadi Calon Wali Kota Tangsel Lewat PDI-P

Penulis Ini Ikut Ambil Formulir Jadi Calon Wali Kota Tangsel Lewat PDI-P

Megapolitan
Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Diajak PDI-P, PPP Belum Tentukan Arah Koalisi dalam Pilkada Depok

Megapolitan
BMKG: Hari Ini Jabodetabek Cerah Berawan

BMKG: Hari Ini Jabodetabek Cerah Berawan

Megapolitan
Korsleting Listrik, Rumah Bedeng di Duren Sawit Terbakar

Korsleting Listrik, Rumah Bedeng di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Mini Bus Menyerempet Truk di Kemayoran, Satu Orang Tewas

Mini Bus Menyerempet Truk di Kemayoran, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Suara Letusan Terdengar 5 Kali Usai Laga Persija Vs PSIS di Bekasi

Suara Letusan Terdengar 5 Kali Usai Laga Persija Vs PSIS di Bekasi

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Gelar Lenong Betawi Secara Rutin di Balai Kota

Pemprov DKI Akan Gelar Lenong Betawi Secara Rutin di Balai Kota

Megapolitan
3 Rumah Sakit Tangani Korban Kecelakaan Maut Tol Jagorawi

3 Rumah Sakit Tangani Korban Kecelakaan Maut Tol Jagorawi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X