Kompas.com - 23/07/2013, 08:55 WIB
(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi, Faisal Basri Batubara, mengatakan, corporate social responsibility atau CSR pada hakikatnya adalah kontribusi perusahaan dalam memenuhi hak masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya. Oleh sebab itu, sebuah pemerintahan tidak boleh melakukan intervensi terhadap CSR.

"Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat," ujar Faisal saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2013) malam.

Faisal menjelaskan, misalnya perusahaan otomotif. Perusahaan itu memiliki untung, tetapi berdampak kerugian bagi masyarakat, yakni gangguan kesehatan akibat emisi berlebih produk perusahaan itu. Pada aspek itulah, perusahaan wajib memenuhi kewajibannya membantu masyarakat yang terkena dampak negatif dari produk perusahaan.

Namun, lanjut Faisal, pemerintah kerap menyalahartikan bahwa CSR itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi layaknya pajak. Bahkan, ada beberapa pemerintah provinsi di Indonesia yang meminta perusahaan memberikan CSR bagi warga.

Kesalahan interpretasi itu, kata Faisal, bukan semata kesalahan pemerintah, melainkan ketidakjelasan di undang-undang, yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Pasal 74 Ayat 2 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

"Waktu UU itu dibahas, saya menentang karena berdampak negatif. CSR itu jangan diwajibkan. Okelah pun jika wajib, jangan ditambah kekisruhan dengan diintervensi atau disalurkan ke pemda. Ini bisa dibawa ke Mahkamah Agung," ujarnya.

Rentan Politisasi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pria yang pernah bersaing bersama Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Pemilukada Jakarta 2012 lalu itu mengatakan, jika Pemprov DKI mengintervensi program CSR, dapat berbahaya bagi demokrasi. Sebab, program tersebut rawan politisasi untuk menguntungkan pihak incumbent.

"Pemda, gubernur-wakil gubernur, itu kan politisi, dari partai, jangan sampai dia minta CSR agar bisa memenuhi kepentingan partainya. Misalnya, program CSR hanya disalurkan ke konstituennya saja. Loh ini harus bebas dari politik," lanjut Faisal.

Pria yang masih aktif mengajar itu melanjutkan, yang semestinya dilakukan Pemprov DKI adalah sebatas konsultasi dengan perusahaan-perusahaan yang hendak memberikan program CSR-nya.

"Misalnya, Pemprov DKI tunjukkan program penataan taman lima tahun ke depan, taman mana aja. Pemprov bisanya taman A, B, C, D, nah CSR bangun yang H, I, J dan seterusnya, gitu," ujar Faisal.

Oleh sebab itu, mengingat program CSR itu rentan dipolitisasi oleh penguasa, selayaknya Pemprov DKI membuka secara transparan daftar perusahaan berapa jumlah dana yang diberikan ke warga beserta target CSR yang diproyeksikan yang sesuai dengan tagline Jokowi-Ahok, tranparansi.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

Megapolitan
2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

Megapolitan
Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Megapolitan
PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

Megapolitan
Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Megapolitan
266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Dishub Akui Ganjil Genap Margonda Dapat Bebani Area Lain di Depok hingga 30 Persen

Megapolitan
Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Pemkot Depok Gelar Sekolah Tatap Muka Mulai 4 Oktober, Akan Swab Rutin secara Acak

Megapolitan
Ganjil Genap Diprediksi Akan Perlancar Jalan Margonda Depok hingga 50 Persen di Akhir Pekan

Ganjil Genap Diprediksi Akan Perlancar Jalan Margonda Depok hingga 50 Persen di Akhir Pekan

Megapolitan
Ganjil Genap di Margonda Depok Hanya Diterapkan dari Flyover UI sampai Simpang Ramanda

Ganjil Genap di Margonda Depok Hanya Diterapkan dari Flyover UI sampai Simpang Ramanda

Megapolitan
Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Perseteruan Warga dengan 16 Sekuriti di Kembangan, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

Megapolitan
Video Viral Aksi Pencurian di Pondok Aren, Pelaku Gasak Suvenir dan 15 Hoverboard

Video Viral Aksi Pencurian di Pondok Aren, Pelaku Gasak Suvenir dan 15 Hoverboard

Megapolitan
3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Berawal dari Pindah Lajur

3 Mobil Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Berawal dari Pindah Lajur

Megapolitan
Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Sebut Tak Ada Saksi yang Lihat Langsung Kejadian

Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Sebut Tak Ada Saksi yang Lihat Langsung Kejadian

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.