Kompas.com - 23/07/2013, 08:55 WIB
(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(dari kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghadiri apel HUT DKI Jakarta ke-486 tahun, di Monas, Jakarta, Sabtu (22/6/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi, Faisal Basri Batubara, mengatakan, corporate social responsibility atau CSR pada hakikatnya adalah kontribusi perusahaan dalam memenuhi hak masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya. Oleh sebab itu, sebuah pemerintahan tidak boleh melakukan intervensi terhadap CSR.

"Keblinger kalau Pemprov DKI mengintervensi CSR. Jokowi-Ahok enggak boleh intervensi CSR Karena CSR bukan pajak, tapi wujud interaksi perusahaan kepada masyarakat," ujar Faisal saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2013) malam.

Faisal menjelaskan, misalnya perusahaan otomotif. Perusahaan itu memiliki untung, tetapi berdampak kerugian bagi masyarakat, yakni gangguan kesehatan akibat emisi berlebih produk perusahaan itu. Pada aspek itulah, perusahaan wajib memenuhi kewajibannya membantu masyarakat yang terkena dampak negatif dari produk perusahaan.

Namun, lanjut Faisal, pemerintah kerap menyalahartikan bahwa CSR itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi layaknya pajak. Bahkan, ada beberapa pemerintah provinsi di Indonesia yang meminta perusahaan memberikan CSR bagi warga.

Kesalahan interpretasi itu, kata Faisal, bukan semata kesalahan pemerintah, melainkan ketidakjelasan di undang-undang, yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Pasal 74 Ayat 2 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

"Waktu UU itu dibahas, saya menentang karena berdampak negatif. CSR itu jangan diwajibkan. Okelah pun jika wajib, jangan ditambah kekisruhan dengan diintervensi atau disalurkan ke pemda. Ini bisa dibawa ke Mahkamah Agung," ujarnya.

Rentan Politisasi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pria yang pernah bersaing bersama Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di Pemilukada Jakarta 2012 lalu itu mengatakan, jika Pemprov DKI mengintervensi program CSR, dapat berbahaya bagi demokrasi. Sebab, program tersebut rawan politisasi untuk menguntungkan pihak incumbent.

"Pemda, gubernur-wakil gubernur, itu kan politisi, dari partai, jangan sampai dia minta CSR agar bisa memenuhi kepentingan partainya. Misalnya, program CSR hanya disalurkan ke konstituennya saja. Loh ini harus bebas dari politik," lanjut Faisal.

Pria yang masih aktif mengajar itu melanjutkan, yang semestinya dilakukan Pemprov DKI adalah sebatas konsultasi dengan perusahaan-perusahaan yang hendak memberikan program CSR-nya.

"Misalnya, Pemprov DKI tunjukkan program penataan taman lima tahun ke depan, taman mana aja. Pemprov bisanya taman A, B, C, D, nah CSR bangun yang H, I, J dan seterusnya, gitu," ujar Faisal.

Oleh sebab itu, mengingat program CSR itu rentan dipolitisasi oleh penguasa, selayaknya Pemprov DKI membuka secara transparan daftar perusahaan berapa jumlah dana yang diberikan ke warga beserta target CSR yang diproyeksikan yang sesuai dengan tagline Jokowi-Ahok, tranparansi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa Satpam RS di Salemba Terkait Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga

Polisi Periksa Satpam RS di Salemba Terkait Dugaan Pengeroyokan yang Tewaskan Warga

Megapolitan
Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang hingga Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi Bisa Ditilang hingga Dikenakan Tarif Parkir Tertinggi

Megapolitan
26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi dan Perlunya Sikap Menolak Damai dengan Pelaku

26 Kasus Pelecehan Seksual di Kota Bekasi dan Perlunya Sikap Menolak Damai dengan Pelaku

Megapolitan
PDAM Klaim Sudah Bertahap Salurkan Ganti Rugi untuk Korban Jatuhnya Crane di Depok

PDAM Klaim Sudah Bertahap Salurkan Ganti Rugi untuk Korban Jatuhnya Crane di Depok

Megapolitan
Agar Tak Kena Tilang di Jakarta, Simak Kriteria Kendaraan Lulus Uji Emisi Ini

Agar Tak Kena Tilang di Jakarta, Simak Kriteria Kendaraan Lulus Uji Emisi Ini

Megapolitan
Cerita Damkar Satu Jam Evakuasi Sopir Transjakarta yang Terjepit Stang Kemudi

Cerita Damkar Satu Jam Evakuasi Sopir Transjakarta yang Terjepit Stang Kemudi

Megapolitan
Sanggah Wagub DKI, Polisi Pastikan Belum Tetapkan Sopir Transjakarta sebagai Tersangka Kecelakaan di Cawang

Sanggah Wagub DKI, Polisi Pastikan Belum Tetapkan Sopir Transjakarta sebagai Tersangka Kecelakaan di Cawang

Megapolitan
Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan di Sejumlah Gedung Kantor yang Tak Berfungsi

Pemkot Jakpus Temukan Sumur Resapan di Sejumlah Gedung Kantor yang Tak Berfungsi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Tetap Lanjutkan Pembangunan Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu meski Ditolak Warga

Pemkot Bekasi Tetap Lanjutkan Pembangunan Proyek Duplikasi Crossing Tol Becakayu meski Ditolak Warga

Megapolitan
Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet

Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet

Megapolitan
Mayat Janin Terbungkus Plastik Merah Ditemukan di Rumah Warga di Pulau Kelapa

Mayat Janin Terbungkus Plastik Merah Ditemukan di Rumah Warga di Pulau Kelapa

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Selamatkan Diri lewat Jendela Kaca yang Pecah, Lihat Darah di Mana-mana

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Selamatkan Diri lewat Jendela Kaca yang Pecah, Lihat Darah di Mana-mana

Megapolitan
Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Heboh Pelat Rachel Vennya, Ini Beda Nopol RFS Pejabat dan Masyarakat Biasa

Megapolitan
Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Warga Johar Baru Tewas Usai Dikeroyok di Rumah Sakit di Salemba

Megapolitan
Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Polisi Sebut Rachel Vennya Dapat Nopol B 139 RFS secara Resmi dengan Bayar Rp 7,5 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.