PKL Tanah Abang Bayar Sewa Lapak Jutaan Rupiah Setiap Bulan

Kompas.com - 23/07/2013, 11:58 WIB
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, terus menghangat. PKL merasa selama ini sudah membayar uang sewa lapak cukup mahal.

Sebagian PKL yang berasal dari luar daerah selama ini membayar uang sewa ke koordinator lapak-lapak Pasar Tanah Abang. Para kordinator itu biasa disebut hulubalang. Kepada mereka, para PKL membayar ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah sebulan. Khusus untuk pedagang yang merupakan penduduk asli Tanah Abang, mereka tidak dipungut biaya alias gratis.

Anto (35), pedagang yang berasal dari Makassar, mengaku setiap bulannya bisa mengeluarkan kocek Rp 5 juta untuk membayar sewa lapak yang berada di kawasan Pasar Tanah Abang. Selain itu, ia juga membayar uang kebersihan sebesar Rp 5.000 sehari.

Berdasarkan data PD Pasar Jaya, pedagang kaki lima di sekitar Pasar Tanah Abang berjumlah 785 orang. Rinciannya, 470 orang memiliki KTP Jakarta, dan sisanya dari luar kota.


Jika setiap pedagang menyewa lapak Rp 5 juta sebulan dan iuran kebersihan Rp 5.000 sehari, maka jumlah uang sewa yang masuk ke kocek "pengelola" PKL Tanah Abang bisa mencapai Rp 4 miliar/bulan.

Akan tetapi pengeluaran para pedagang itu sebanding dengan pendapatan yang ia dapatkan ketika berjualan di badan jalan. "Sehari mereka bisa mengantongi keuntungan sampai Rp 1 juta, jadi sebanding dengan uang sewa sebulan Rp 5 juta," kata Anto yang berjualan pakaian sekolah di sebelah Blok B ke arah Kebon Jati kepada Warta Kota, kemarin.

Ketika ditanya apakah dia bersedia pindah ke Pasar Blok G Tanah Abang seperti yang diinginkan Pemprov DKI, Anto mengaku enggan pindah dari jalanan. Pasalnya, ia punya pengalaman buruk di Blok G.

"Pada tahun 2004 pernah dipindahin ke Blok G. Tapi di sana jualannya sepi, jadi saya rugi besar," kata Anto.

Uang pemutihan

Eko (35), PKL lainnya, mengatakan biaya sewa lapak untuk PKL dihitung per meter. "Biaya lapak biasa diatur sama koordinator PKL yang setiap bulannya datang kemari. Biasa 1 meter dikenai biaya Rp 800.000 sebulan. Jadi besarnya biaya yang dibayar tergantung berapa meter lapaknya," katanya.

Pria yang telah 5 tahun berdagang pakaian dalam di badan jalan dekat Pasar Tanah Abang itu menuturkan, selain membayar uang sewa lapak, dia juga membayar uang kebersihan Rp 3.000 setiap hari. "Ya, untuk kebersihan lingkungan, saya bayar iuran sampah Rp 3.000. Kasihan juga ada orang yang bersih-bersih tapi enggak dibayar," katanya.

Selain sewa lapak dan uang kebersihan, setiap tahunnya PKL juga dikenai biaya pemutihan. Menurut koordinator, biaya itu untuk dibayarkan ke pemerintah. "Setiap tahun, kayak pas hari Lebaran ada pemutihan. Saya biasa bayar sampai Rp 2.000.000," kata Eko.

Dengan lapak berukuran sekitar 1 x 1 meter, Eko bisa meraup keuntungan rata-rata sekitar Rp 100.000 sehari. Berarti dalam sebulan ia bisa mengantongi hampir Rp 3 juta.

Dalam kesempatan itu, Eko menjelaskan bahwa di kawasan Tanah Abang tidak ada preman atau mafia yang sering disebutkan di media-media. Menurutnya, yang ada adalah koordinator yang mengurus segala kebutuhan PKL. "Ya, wajarlah bayar iuran kalau PKL. Tapi itu bukan preman, itu pengelola," ujarnya.
(m17)

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Megapolitan
Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Megapolitan
Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Megapolitan
Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Megapolitan
Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Megapolitan
Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Megapolitan
Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Megapolitan
Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Beda Versi dengan Pertamina soal Penyebab Kecelakaan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Sepinya Sentra Buku Pasar Kenari

Pedagang Keluhkan Sepinya Sentra Buku Pasar Kenari

Megapolitan
Nunung Sempat Coba Bohongi Polisi Saat Ditangkap di Rumahnya

Nunung Sempat Coba Bohongi Polisi Saat Ditangkap di Rumahnya

Megapolitan
Fraksi PKB DPRD DKI: Wagub Enggak Perlu-perlu Banget, Tidak Urgent

Fraksi PKB DPRD DKI: Wagub Enggak Perlu-perlu Banget, Tidak Urgent

Megapolitan
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Digelar

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Digelar

Megapolitan
Close Ads X