Kompas.com - 23/07/2013, 14:03 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memproses pengembalian Blok A Pasar Tanah Abang dari PT Primanaya Djan Internasional kepada PD Pasar Jaya.

"Sudah, dalam proses. Kita minta diserahkan ke kita," ujar Jokowi kepada wartawan di kantor Balaikota, Jakarta, Selasa (23/7/2013) siang.

Jokowi mengatakan, proses pengembalian itu merupakan merupakan hasil komunikasinya dengan pemilik perusahaan tersebut, yakni Menteri Perumahan Rakyat RI Djan Faridz. Jokowi mengaku tak ingin melanjutkan sengketa antara Pemprov DKI dan perusahaan itu di ranah hukum.

"Yang jelas, kita ingin agar ini diselesaikan secara baik-baik. Ini sudah final," ujarnya.

Jokowi mengatakan, ada hal-hal yang menjadi syarat dalam proses tersebut, yakni pengembalian denda sebesar Rp 8,2 miliar dari PT Primanaya Djan Internasional kepada PD Pasar Jaya. Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut.

"Ya nantilah, ini masih proses, jangan dibuka-buka dulu. Yang penting segera mungkin," ujarnya.

Persoalan hukum yang timbul antara PT Primanaya Djan Internasional milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dan PD Pasar Jaya dilatarbelakangi adanya perjanjian membangun Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasar itu sempat terbakar pada 2003.

Perjanjian kedua pihak semestinya berlangsung selama 5 tahun, dari 2003 hingga 2008. Namun, karena ada klausul yang menyatakan perjanjian akan diperpanjang satu tahun apabila penjualan unit kios belum mencapai 95 persen, perjanjian ini sempat diperpanjang 1 tahun hingga 2009.

Setelah kontrak diperpanjang, Direktur Utama PD  Pasar Jaya Djangga Lubis meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (NPKP) melakukan audit. Karena audit BPKP tersebut menunjukkan adanya potensi kerugian, PD Pasar Jaya menyatakan tidak dapat memperpanjang lagi perjanjian tersebut.

Selain audit, PD Pasar Jaya juga menemukan adanya pelanggaran perjanjian ketika PT PDNI ternyata tidak hanya memasarkan dan menjual unit, tetapi juga menyewakan kios. Dalam perjanjian, PT PDI tak berwenang melakukan penyewaan kios. Dengan adanya penyewaan, target penjualan unit hingga 95 persen sulit tercapai sehingga dapat saja PT PDI berdalih untuk terus meminta perpanjangan perjanjian hingga waktu yang tak dapat terukur.

Karena PD Pasar Jaya tak mau memperpanjang perjanjian, PT PDI mengajukan gugatan dengan menyatakan PD Pasar Jaya wanprestasi. PD Pasar Jaya bertahan karena ingin menyelamatkan aset daerah dan keuangan provinsi DKI dari kerugian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, Warga Dengar Suara Ledakan

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, Warga Dengar Suara Ledakan

Megapolitan
28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya

28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya

Megapolitan
Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

Megapolitan
Rute Angkot KWK Cililitan-Pondok Ranggon dan JAK.28 Kampung Rambutan-Cibubur Berubah, Simak Rutenya

Rute Angkot KWK Cililitan-Pondok Ranggon dan JAK.28 Kampung Rambutan-Cibubur Berubah, Simak Rutenya

Megapolitan
Terus Bertambah, 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19

Terus Bertambah, 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Buru Bandar Sabu yang Diedarkan Pengedar di Taman Sari

Polisi Buru Bandar Sabu yang Diedarkan Pengedar di Taman Sari

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD Pakai Anggaran Tiap RS

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD Pakai Anggaran Tiap RS

Megapolitan
Seorang Pengedar Narkoba di Taman Sari Ditangkap, 30 Paket Sabu Disita Polisi

Seorang Pengedar Narkoba di Taman Sari Ditangkap, 30 Paket Sabu Disita Polisi

Megapolitan
Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Bangun Jaringan Perpipaan untuk Air Minum agar Jakarta Tak Tenggelam

Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Bangun Jaringan Perpipaan untuk Air Minum agar Jakarta Tak Tenggelam

Megapolitan
Masyarakat Mulai Abai Prokes, Epidemiolog Ingatkan Bahaya Long Covid

Masyarakat Mulai Abai Prokes, Epidemiolog Ingatkan Bahaya Long Covid

Megapolitan
Simak Rute Rekayasa Lalu Lintas Jalan Lapangan Tembak Imbas Revitalisasi Jembatan Cibubur

Simak Rute Rekayasa Lalu Lintas Jalan Lapangan Tembak Imbas Revitalisasi Jembatan Cibubur

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Jalan Lapangan Tembak hingga 3 Bulan ke Depan Imbas Proyek Revitalisasi Jembatan

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Jalan Lapangan Tembak hingga 3 Bulan ke Depan Imbas Proyek Revitalisasi Jembatan

Megapolitan
Polisi Terbitkan DPO Kasus Perzinaan di Hotel Kawasan Jaksel, Ini Ciri-ciri Pelaku

Polisi Terbitkan DPO Kasus Perzinaan di Hotel Kawasan Jaksel, Ini Ciri-ciri Pelaku

Megapolitan
Santri Dianiaya di Pondok Pesantren di Tangerang, Orangtua Baru Diberitahu Usai Korban Tewas

Santri Dianiaya di Pondok Pesantren di Tangerang, Orangtua Baru Diberitahu Usai Korban Tewas

Megapolitan
Kala Manajer Artis BCL Pakai Psikotropika Tanpa Resep Dokter, Terancam 5 Tahun Penjara hingga Ajukan Rehabilitasi

Kala Manajer Artis BCL Pakai Psikotropika Tanpa Resep Dokter, Terancam 5 Tahun Penjara hingga Ajukan Rehabilitasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.