Kompas.com - 24/07/2013, 08:28 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui banyak menemui kendala untuk dapat mengatasi banjir.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya program antisipasi banjir, mulai dari faktor penduduk hingga pembangunan rumah susun sebagai relokasi warga bantaran.

"Selama normalisasi sungai dan waduknya tidak beres, pasti akan terus banjir," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Apabila normalisasi waduk dan sungai itu telah beres, namun intensitas air hujan tetap tinggi, menurutnya, Jakarta masih akan dikepung oleh banjir.

Masalah lainnya adalah saat Pemprov DKI akan membebaskan lahan untuk menormalisasi sungai atau waduk itu ialah warga-warga yang mendirikan rumah-rumah liar di bantaran kali.

Basuki mengelak jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disebut menggusur rumah liar di bantaran sungai itu. Ia memperhalus kata "menggusur" dengan kata "memindahkan" warga itu ke rumah susun. Untuk membangun rumah susun, kata dia, dibutuhkan waktu minimal sembilan bulan hingga dua tahun.

"Masalahnya mereka mau pindah ke rusun, tapi yang di dekat-dekat situ saja. Makanya, untuk kasus normalisasi Ciliwung, mau enggak mau kita harus mengubah Pasar Rumput dan Pasar Minggu menjadi superblok yang nantinya ada 5.000 unit," kata Basuki.

Sementara untuk langkah antisipasi banjir di daerah rawan banjir, permasalahan utamanya ada di penduduk. Menurut Basuki, mereka tidak mau dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi.

Sebagian besar penduduk lebih menyukai tinggal di lokasi yang tanahnya lebih rendah. Mereka tidak mau direlokasi oleh Pemprov DKI karena mereka memiliki sertifikat tanah asli dan tidak mendirikan bangunan secara ilegal, seperti rumah-rumah di kawasan rendah, di Bidara Cina, Jakarta Timur.

Hingga saat ini, Pemprov DKI masih berupaya untuk menyosialisasikan konsolidasi tanah dengan membangun rumah susun atau apartemen murah bagi mereka di tanah rendah mereka. Ada warga yang menyambut baik, tetapi tak sedikit pula yang menolak tawaran tersebut. Rata-rata mereka tak ingin menetap di tempat tinggal yang tanahnya tinggi.

"Tapi, kita juga tidak bisa memaksa, kalau kita memaksa di tanah hak mereka, kita melanggar HAM namanya. Kalau kamu mendirikan bangunan di sungai, kemudian saya usir, tidak mengganggu HAM," tegasnya.

Rencananya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 akan dihabiskan semuanya untuk transportasi dan upaya mengatasi banjir, seperti relokasi, pembelian alat berat, dan sebagainya.

Kendati demikian, Basuki belum memiliki bayangan rencana APBD yang akan digelontorkan untuk mengatasi dua permasalahan langganan Ibu Kota tersebut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Megapolitan
Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan 'Door to Door'

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan "Door to Door"

Megapolitan
2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

Megapolitan
Sindir Anies 'Kerja Senyap' Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Sindir Anies "Kerja Senyap" Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Megapolitan
Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Megapolitan
Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Megapolitan
Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Megapolitan
Dibawa Jaksa untuk Beratkan Munarman, Saksi: Saya Lebih Pilih Abang daripada yang Tangkap Saya

Dibawa Jaksa untuk Beratkan Munarman, Saksi: Saya Lebih Pilih Abang daripada yang Tangkap Saya

Megapolitan
Awasi Penerapan Protokol Kesehatan, Satpol PP DKI Patroli Saat Anak Pulang Sekolah

Awasi Penerapan Protokol Kesehatan, Satpol PP DKI Patroli Saat Anak Pulang Sekolah

Megapolitan
Tahanan Polres Jaksel Tewas, Keluarga Laporkan Kejanggalan Kematiannya ke Komnas HAM

Tahanan Polres Jaksel Tewas, Keluarga Laporkan Kejanggalan Kematiannya ke Komnas HAM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.