Jokowi Butuh Waktu Ajak Orang Transisi ke Pajak "Online"

Kompas.com - 24/07/2013, 16:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua dari kanan) menyalami warga dalam inspeksi mendadak di Kantor Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013). Ia duduk di ruang pelayanan umum kantor kelurahan tersebut. KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua dari kanan) menyalami warga dalam inspeksi mendadak di Kantor Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013). Ia duduk di ruang pelayanan umum kantor kelurahan tersebut.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memaklumi apabila masih banyak orang maupun pengusaha yang masih belum membayar pajak mereka melalui sistem online yang telah diterapkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, untuk mengubah ke pola baru membutuhkan waktu yang lama.

"Ya, itu butuh waktulah, kalau mengajak orang ke sebuah pola dan sistem baru itu tidak mudah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Menurut Jokowi, mengajak orang untuk menggunakan sistem itu lebih sulit apabila dibandingkan dengan membangun sistem. Kendati demikian, menurut Jokowi, Pemprov DKI tak perlu merasa untuk menambah sumber daya manusia (SDM) untuk mengurusi sistem pajak online di Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Menurutnya, justru ia perlu mengurangi SDM yang ada. Pasalnya, dengan menggunakan sistem pajak online, pekerjaan akan semakin mudah.

"Ya, biasanya melayani itu ketemu muka. Kalau online, masak nambah orang? Justru kalau sistemnya jalan, mestinya banyak yang dikurangi orangnya," kata Jokowi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat mengancam memecat pegawai DPP DKI yang mendorong perusahaan untuk tidak menggunakan sistem pembayaran secara online. Menurut Basuki, penerapan pajak online itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga tiga kali lipat.

Namun, fakta di lapangan, ada beberapa oknum DPP DKI yang tidak percaya bahwa hal itu dapat meningkatkan PAD. Oknum tersebut diduga telah mengganti mesin-mesin online ke mesin manual. Ia pun mengimbau wali kota setempat untuk mencari pengusaha mana saja yang masih belum mau menerapkan pajak online dan masih menganggapnya ketinggalan zaman.

Dari temuan wali kota itu, Basuki mengimbau untuk menutup tempat usaha tersebut. Menurut Basuki, penerapan pajak dengan sistem lama dan manual berisiko memunculkan mark up dalam pembayaran pajak itu. Apabila tempat hiburan, restoran, dan hotel membayar pajak secara manual, mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan ditengarai akan memunculkan permainan antara pengusaha dan pihak pegawai pajak.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PSI: Kontraktor Revitalisasi Monas Kurang Meyakinkan

Fraksi PSI: Kontraktor Revitalisasi Monas Kurang Meyakinkan

Megapolitan
Warga Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran karena Gorong-gorong Mampet

Warga Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran karena Gorong-gorong Mampet

Megapolitan
Diduga Tersambar Kereta, Mayat Tergeletak Dekat Stasiun Taman Kota

Diduga Tersambar Kereta, Mayat Tergeletak Dekat Stasiun Taman Kota

Megapolitan
Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Dua Calon Baru Diajukan, DPRD Janji Kebut Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa Orangtua hingga Guru Siswi SMP yang Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Polisi Periksa Orangtua hingga Guru Siswi SMP yang Lompat dari Lantai 4 Sekolah

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik Klinik Suntik Stem Cell Ilegal di Kebayoran Lama

Polisi Tangkap Pemilik Klinik Suntik Stem Cell Ilegal di Kebayoran Lama

Megapolitan
Gerindra dan PKS Serahkan Nama Dua Calon Wagub DKI ke Gubernur Anies

Gerindra dan PKS Serahkan Nama Dua Calon Wagub DKI ke Gubernur Anies

Megapolitan
Polisi Sebut Motor Pengemudi Ojol yang Dirampas 10 Debt Collector Belum Sampai di Gudang Leasing

Polisi Sebut Motor Pengemudi Ojol yang Dirampas 10 Debt Collector Belum Sampai di Gudang Leasing

Megapolitan
Hujan 3 Jam, Perumahan di Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran

Hujan 3 Jam, Perumahan di Harapan Mulya Bekasi Kebanjiran

Megapolitan
Politisi Gerindra Riza Patria Siap Tinggalkan DPR jika Jadi Calon Wagub DKI

Politisi Gerindra Riza Patria Siap Tinggalkan DPR jika Jadi Calon Wagub DKI

Megapolitan
Kejar 10 Orang yang Rampas Motor Pengemudi Ojol, Polisi Libatkan Pihak Leasing

Kejar 10 Orang yang Rampas Motor Pengemudi Ojol, Polisi Libatkan Pihak Leasing

Megapolitan
Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Megapolitan
Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Megapolitan
Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi Termasuk Staf Garuda Indonesia

Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi Termasuk Staf Garuda Indonesia

Megapolitan
Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X