Kompas.com - 24/07/2013, 16:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua dari kanan) menyalami warga dalam inspeksi mendadak di Kantor Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013). Ia duduk di ruang pelayanan umum kantor kelurahan tersebut. KOMPAS.com/FABIANUS JANUARIUS KUWADOGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua dari kanan) menyalami warga dalam inspeksi mendadak di Kantor Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2013). Ia duduk di ruang pelayanan umum kantor kelurahan tersebut.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memaklumi apabila masih banyak orang maupun pengusaha yang masih belum membayar pajak mereka melalui sistem online yang telah diterapkan oleh Pemprov DKI. Menurutnya, untuk mengubah ke pola baru membutuhkan waktu yang lama.

"Ya, itu butuh waktulah, kalau mengajak orang ke sebuah pola dan sistem baru itu tidak mudah," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Menurut Jokowi, mengajak orang untuk menggunakan sistem itu lebih sulit apabila dibandingkan dengan membangun sistem. Kendati demikian, menurut Jokowi, Pemprov DKI tak perlu merasa untuk menambah sumber daya manusia (SDM) untuk mengurusi sistem pajak online di Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Menurutnya, justru ia perlu mengurangi SDM yang ada. Pasalnya, dengan menggunakan sistem pajak online, pekerjaan akan semakin mudah.

"Ya, biasanya melayani itu ketemu muka. Kalau online, masak nambah orang? Justru kalau sistemnya jalan, mestinya banyak yang dikurangi orangnya," kata Jokowi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat mengancam memecat pegawai DPP DKI yang mendorong perusahaan untuk tidak menggunakan sistem pembayaran secara online. Menurut Basuki, penerapan pajak online itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga tiga kali lipat.

Namun, fakta di lapangan, ada beberapa oknum DPP DKI yang tidak percaya bahwa hal itu dapat meningkatkan PAD. Oknum tersebut diduga telah mengganti mesin-mesin online ke mesin manual. Ia pun mengimbau wali kota setempat untuk mencari pengusaha mana saja yang masih belum mau menerapkan pajak online dan masih menganggapnya ketinggalan zaman.

Dari temuan wali kota itu, Basuki mengimbau untuk menutup tempat usaha tersebut. Menurut Basuki, penerapan pajak dengan sistem lama dan manual berisiko memunculkan mark up dalam pembayaran pajak itu. Apabila tempat hiburan, restoran, dan hotel membayar pajak secara manual, mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan ditengarai akan memunculkan permainan antara pengusaha dan pihak pegawai pajak.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Minta Orangtua Bijak Sikapi Syarat Siswa SD Ikut PTM Terbatas

Wali Kota Tangerang Minta Orangtua Bijak Sikapi Syarat Siswa SD Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Kasus Sekuriti Keroyok 3 Pengunjung Bar, Manajemen Ajak Korban Cabut Laporan

Kasus Sekuriti Keroyok 3 Pengunjung Bar, Manajemen Ajak Korban Cabut Laporan

Megapolitan
Soal Pelonggaran PPKM, Wali Kota Tangerang Ingatkan Orangtua Awasi Anak di Bawah 12 Tahun

Soal Pelonggaran PPKM, Wali Kota Tangerang Ingatkan Orangtua Awasi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Ingatkan ASN Jangan Cuti pada 18-22 Oktober

Wali Kota Tangerang Ingatkan ASN Jangan Cuti pada 18-22 Oktober

Megapolitan
Catatan Terakhir Korban Tewas Susur Sungai Ciamis: Desember Jemput Ya

Catatan Terakhir Korban Tewas Susur Sungai Ciamis: Desember Jemput Ya

Megapolitan
Misteri 5 Orang Tewas Seketika di Gorong-gorong

Misteri 5 Orang Tewas Seketika di Gorong-gorong

Megapolitan
Hujan Deras Senin Kemarin Bikin Saluran Air di Jakarta Pusat Tersumbat

Hujan Deras Senin Kemarin Bikin Saluran Air di Jakarta Pusat Tersumbat

Megapolitan
Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Investasi Bodong yang Tipu Korbannya Rp 1 Miliar

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Investasi Bodong yang Tipu Korbannya Rp 1 Miliar

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan di KPI Harap Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Kuasa Hukum Korban Pelecehan di KPI Harap Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Megapolitan
Kecelakaan Kereta Api Terbesar di Indonesia Terjadi 34 Tahun Lalu di Bintaro, Ratusan Penumpang Tewas

Kecelakaan Kereta Api Terbesar di Indonesia Terjadi 34 Tahun Lalu di Bintaro, Ratusan Penumpang Tewas

Megapolitan
Korban Pelecehan di KPI 6 Kali Jalani Pemeriksaan Psikis di RS Polri

Korban Pelecehan di KPI 6 Kali Jalani Pemeriksaan Psikis di RS Polri

Megapolitan
Orangtua Korban Tewas Susur Sungai di Ciamis Ingin Tahu SOP Kegiatan

Orangtua Korban Tewas Susur Sungai di Ciamis Ingin Tahu SOP Kegiatan

Megapolitan
Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anak Boleh Masuk Bioskop Berdasarkan Instruksi Mendagri

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anak Boleh Masuk Bioskop Berdasarkan Instruksi Mendagri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.