Pemprov DKI Akan Minta Metromini Bubarkan Diri

Kompas.com - 24/07/2013, 21:28 WIB
Mobil Metromini 47 yang ringsek setelah menabrak tiga siswi pelajar SMP di jalur dekat Halte Busway Layur Rawamangun, Jakarta Timur. Selasa (23/7/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusMobil Metromini 47 yang ringsek setelah menabrak tiga siswi pelajar SMP di jalur dekat Halte Busway Layur Rawamangun, Jakarta Timur. Selasa (23/7/2013).
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta pelaku usaha jasa angkutan umum Metromini membubarkan diri dan kemudian menyiapkan perusahaan angkutan baru dengan manajemen dan pengelolaan lebih baik, termasuk soal kualifikasi sopir dan standar kelayakan angkutan.

"Kita minta Metromini membubarkan diri saja, nanti pengusahanya bisa menyiapkan diri dengan kehadiran perusahaan baru. Perusahaan dapat memberikan pelayanan angkutan umum di Jakarta, dengan catatan memiliki sarana dan prasana sehat," papar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Rabu (24/7/2013).

Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan insiden tertabraknya tiga siswi SMP oleh bus Metromini bernomor polisi B 7669 AS, di jalur bus transjakarta dekat Halte Transjakarta Layur, Jalan Pemuda, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa (23/7/2013) sekitar pukul 16.00.

Tiga siswi itu adalah Rahmi, Revi, dan Bennity. Rahmi dan Revi mengalami cedera serius dan dirawat di Rumah Sakit Antam, sedangkan Bennity juga mengalami cedera serius dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Persahabatan.

Saat itu, bus Metromini B 7669 AS dikemudikan oleh WAS (35). WAS sempat dihakimi massa sebelum dibawa polisi ke Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Timur.

Berdasar pemeriksaan, sopir dan bus Metromini B 7669 AS tidak memenuhi standar keselamatan. WAS sering ditilang dan tak punya SIM. Adapun rem dan kopling bus itu hanya diikat karet ban dalam.

Menurut Udar, pelaku usaha Metromini selama ini tidak menggunakan manajemen yang baik, tidak memiliki badan usaha yang benar, serta tidak memperhatikan kelayakan kendaraan (bus tua dan tak dirawat dengan benar) dan kualitas pengemudi. Hal tersebut tampak dari awak angkutan yang tak berseragan, kendaraan yang berusia tua dan tak dirawat dengan semestinya, serta tak punya pool.

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Sudirman juga menilai Metromini tak layak menjadi operator angkutan umum di Ibu Kota. Menurutnya, Organda DKI tengah menyiapkan operator baru untuk angkutan sedang pengganti Metromini. Operator tersebut menggunakan bus berbahan bakar gas (BBG).

”Sopir tidak memiliki spesifikasi kemampuan mengemudi dengan standar. Tidak punya SIM, polusi udara dari bus itu sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan raya lainnya. Dishub atau Pemprov DKI Jakarta memang harus tegas. Kalau memang akan dibubarkan, ya bubarkan lebih cepat. Biar trayeknya diganti oleh perusahaan baru yang sehat,” tutur Sudirman.

”Sekarang sedang menunggu hasil kajian dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat,” tambah Sudirman.

Metromini berdiri pada 1969. Dalam 20 tahun terakhir, ada dualisme kepengurusan dalam organisasi tersebut.



Sumber Warta Kota
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Api hingga 13 Persen

Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan Kereta Api hingga 13 Persen

Megapolitan
Warga Tempuh Jalur Hukum jika PT Khong Guan Tak Bayar Ganti Rugi Akhir Oktober

Warga Tempuh Jalur Hukum jika PT Khong Guan Tak Bayar Ganti Rugi Akhir Oktober

Megapolitan
Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

Megapolitan
Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Megapolitan
63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Megapolitan
AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

Megapolitan
Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Megapolitan
Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Megapolitan
Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimalang ke Pengadilan

Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimalang ke Pengadilan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X