Kompas.com - 29/07/2013, 07:36 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013). ESTU SURYOWATIWakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegasan dan gaya ceplas-ceplos Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ternyata tak hanya mengundang decak kagum masyarakat Ibu Kota. Sikapnya itu juga menjadi bumerang dan ancaman bagi sebagian pihak, seperti pedagang kaki kima (PKL), warga Fatmawati, dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana yang kesal karena ucapan Basuki yang menurutnya selalu sembarangan.

Hanya dalam jangka waktu sekitar lima hari, Basuki disomasi, diadukan ke Polda Metro Jaya, hingga diimbau untuk memeriksa kesehatan jiwanya.

PKL somasi Basuki

Berawal dari ucapannya yang mengancam akan memidanakan PKL yang masih ngeyel bertahan berdagang di pinggir jalan dan menolak direlokasi, Basuki terancam terkena somasi oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). APKLI meminta pria yang akrab disapa Ahok itu untuk meminta maaf terkait pernyataannya. APKLI memberikan waktu selama 14 hari sejak Selasa (23/7/2013) lalu.

Menanggapi hal itu, Basuki santai. Dia menegaskan tidak melarang masyarakat berjualan asalkan sesuai aturan. Dia juga mengingatkan agar APKLI tidak berargumentasi soal aturan setengah-setengah.

"Iya, somasi aja. Tapi, jangan membaca undang-undang sepotong-sepotong," kata Basuki.

Warga Fatmawati laporkan Basuki ke polisi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akibat kekecewaan warga Fatmawati terhadap Basuki yang dianggap ingkar janji terhadap pembangunan MRT bawah tanah di kawasan itu, warga Fatmawati yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli MRT melaporkan Basuki ke Polda Metro Jaya. Anggota Masyarakat Peduli MRT, Lieus Sungkaresma, mengatakan, janji yang dilanggar Basuki masih berkaitan dengan pembangunan MRT di kawasan tersebut.

Warga menginginkan jalur MRT dibangun bawah tanah, tetapi pada kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap ingin membangun MRT layang. "Ahok (sapaan Basuki) saat kampanye janjiin-nya akan mengusahakan subway (bawah tanah), sekarang sudah menjabat, pernyataannya lain, tetap layang. Ini tentu enggak bisa dibiarin pejabat seperti ini, makanya kita laporkan," ujar Lieus.

Basuki dilaporkan Masyarakat Peduli MRT ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus tertanggal 22 Juli 2013 untuk kasus penyampaian berita bohong ke masyarakat dengan pengenaan Pasal 28 Ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kembali, Basuki menanggapi pelaporan itu dengan santai.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Minta Kemendikbud Hati-Hati Gunakan Istilah Klaster Covid-19 akibat PTM

Pemprov DKI Minta Kemendikbud Hati-Hati Gunakan Istilah Klaster Covid-19 akibat PTM

Megapolitan
Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

Pemprov DKI Sanggah Temuan Kemendikbud soal 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Ini Fakta Versi DKI

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Juga Tusuk Seorang Warga

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Juga Tusuk Seorang Warga

Megapolitan
Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Tersangka Pembunuh Anggota TNI di Depok Ditangkap

Megapolitan
Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Ganjil Genap Tempat Wisata di Jakarta Masih Berlaku hingga 3 Oktober

Megapolitan
Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Apa Artinya Crowd Free Night yang Berlaku di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi?

Megapolitan
Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Megapolitan
Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Megapolitan
Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Megapolitan
Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak 'Nyampah' di Kali

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak "Nyampah" di Kali

Megapolitan
Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.